JAKARTA- Publik harus percaya kepada intergritas KPU sebagai lembaga independen yang bisa dipercaya oleh karena itu publik harus mempercayai dan mengikuti proses yang sekarang dihitung secara manual. Hal ini ditegaskan oleh Romo Benny Susetyo, Pr dari Suluh Kebangsaan kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (25/4).
“Pemaksaan kehendak adalah wujud dari cara-cara tidak demokrasi dan melukai daulat rakyat. Oleh karena itu publik diharapkan tetap menjaga persatuan karena persatuan adalah segalanya,” katanya.
Ia mengingatkan, demi menjaga keutuhan republik diharapkan elit politik menjadi negarawan karena publik berharap elit politik dewasa mengolah perbedaan.
“Kita berharap semua eleman bangsa bersatu padu mewujudkan kebangkitan indonesia menjadi negara yang mampu menciptakan keadaban publik,” katanya.
Untuk itu katanya, tata keadaban harus dikedepankan dalam mengolah perbedaan para elit politik.
Tuduhan Tanpa Dasar
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pada hari Rabu (24/4) bahwa tuduhan pemerintah dan pasukan keamanan telah berkonspirasi dengan Komisi Pemilu Umum (KPU) untuk melakukan kecurangan sistematis selama pemungutan suara Pilpres 2019 hari Rabu (17/4) pekan lalu adalah “tidak berdasar” dan justru mengancam keamanan nasional.
Hasil penghitungan cepat berdasarkan sampel suara oleh sejumlah lembaga survei terkemuka telah menunjukkan hasil akurat dalam berbagai pemilihan umum sebelumnya. Walau demikian, hasil resmi KPU belum akan diumumkan hingga tanggal 22 Mei 2019.
“Tuduhan itu tendensius dan tidak penting, juga fitnah, tidak benar, tidak berdasar. Tuduhan-tuduhan tersebut bertujuan untuk mendelegitimasi pemerintah dan penyelenggara pemilu,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam konferensi pers. KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga independen dengan para komisaris yang dipilih oleh parlemen, kata Wiranto, dikutip media, Kamis (25/4).
“Dengan penjelasan ini, saya berharap masyarakat tidak percaya dengan berita yang menyesatkan, atau bahkan terpancing untuk melakukan kegiatan yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan nasional,” tutur Wiranto.
Ia mengingatkan Pilpres 2019, yang merupakan pemilihan umum selama satu hari yang terbesar di dunia, telah berlangsung secara damai dan transparan, dengan banyak pihak memantau proses pemungutan suara termasuk sejumlah pengamat asing.
Wiranto memberikan penghormatan kepada paara petugas pemilu dan petugas keamanan yang bertugas selama pemungutan suara hari Rabu (17/4) lalu, menambahkan bahwa 139 staf KPU telah meninggal dunia akibat kelelahan saat mengatur jalannya pemungutan suara.
Menurutnya, tantangan besar untuk mengadakan pemilihan presiden dan legilatif secara serempak tahun ini telah memicu seruan agar pemilihan diadakan pada waktu yang berbeda dan untuk menggunakan lebih banyak teknologi.
Menurut situs KPU, perolehan suara Jokowi hingga Rabu (24/4) sore ialah 55,74 persen dan Prabowo meraih 44,26 persen suara, berdasarkan suara yang dihitung di 236.975 tempat pemungutan suara dari total 813.350 TPS di seluruh Indonesia. (Web Warouw)
