JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang berpotensi besar menjadi penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Pemerintah menilai, apabila program ini dijalankan secara menyeluruh dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi nasional dapat terdongkrak hingga berada di kisaran 7–8 persen.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, hal tersebut didorong oleh pola pertumbuhan yang bersumber dari akar rumput.
Di mana aktivitas ekonomi berkembang dari tingkat masyarakat bawah, bukan semata bertumpu pada sektor-sektor besar di lapisan atas.
“Kalau dulu dari atas agak repot menetesnya ke bawah. Nggak netes-netes, Pak. Sekarang sama Pak Prabowo digrojog ke bawah,” kata Nanik dalam keterangan resmi, dilaporkan Bergelora.com Sabtu (13/12/2025).
“Dengan digrojog ini diharapkan bisa tumbuh lebih cepat ke atas. Ini ekonomi yang luar biasa, penemuan yang luar biasa, dan kita harus mendukung,” lanjut dia.
Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Penyelenggaraan Program MBG itu meminta agar para mitra dan yayasan memahami persoalan hal ini. Salah satunya, ia meminta agar orientasi mitra dan yayasan tidak hanya sekadar bisnis.
Nanik lalu menceritakan latar belakang pelibatan yayasan dalam program MBG. Sejak awal perancangan program MBG pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto tidak membolehkan PT dan CV, sebagai mitra SPPG.
“Saya kasihan lihat yayasan sosial, keagamaan, pendidikan, nggak punya uang. Tolong dapur-dapur itu dimitrakan dengan mereka,” ungkap Nanik mengutip ucapan Presiden Prabowo saat itu.
Dalam rapat itu ada yang mengatakan bahwa yayasan-yayasan itu belum tentu punya uang. Namun, Prabowo tetap pada pendapatnya dan menyarankan agar yayasan-yayasan itu diberi pinjaman dari perbankan.
Sebab dengan keterlibatan yayasan-yayasan pendidikan, keagamaan, dan sosial sebagai mitra SPPG, mereka akan punya pendapatan. “Kalau ada untung seperak dua perak untuk membiayai pendidikan, untuk membiayai aktifitas sosial,” lanjut Nanik.
Pada pelaksanaannya kemudian muncul yayasan-yayasan baru yang sebenarnya sama sekali tidak bergerak dalam bidang pendidikan, agama, maupun sosial sebagai mitra SPPG.
Karena itu, Nanik meminta yayasan-yayasan baru ini tidak keterlaluan dalam mencari keuntungan. Karena yang dibolehkan menjadi mitra SPPG sebenarnya adalah yayasan pendidikan, agama, maupun sosial.
“Para mitra dan pemilik yayasan pengelola SPPG harus peduli dan membantu sekolah-sekolah yang para siswanya menjadi penerima manfaat MBG dari dapur mereka,” ungkap Nanik.
“Mereka harus memiliki kesadaran sosial dan tanggap akan kekurangan sekolah-sekolah itu, sebagaimana niat awal Presiden dalam melaksanakan program MBG,” tegasnya. (Web Warouw)
