JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap laporan yang menyebut 700.000 anak Papua tidak bersekolah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap laporan itu disampaikan oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou, dalam rapat terkait percepatan pembangunan Papua yang digelar di Istana, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
“Mengenai masalah informasi 700.000 tadi, anak Papua yang katanya belum bersekolah atau tidak sekolah, itu informasi dari Bupati Manokwari ya, menurut salah satu kepala daerah, menurut salah satu sumber informasi,” ujar Tito usai mengikuti rapat bersama Prabowo dan kepala daerah se-Papua..dilaporkan Bergelora.com di Jakarta, Kamis (18/12).
Prabowo pun memberikan arahan untuk menindaklanjuti informasi tersebut.
“Nah kita harus cross-check dulu. Tadi Pak Presiden menyampaikan ini, kita data ini harus kita cross-check dulu benar nggak,” ucap Tito. Jika ada anak asal Papua yang tidak sekolah, pemerintah akan mengupayakan agar mereka bisa mendapatkan pendidikan,” katanya.
“Tapi prinsip dasarnya adalah kalau ada yang tidak bersekolah akan diupayakan untuk bersekolah. Diberikan kesempatan akses sekolah seluas-luasnya. Tapi enggak tahu angkanya harus kita cross-check dulu,” lanjut dia.
Senada dengan Tito, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP), Velix Wanggai, mengungkap arahan Prabowo soal informasi tersebut.
Dalam rapat bersama kepala daerah se-Papua dan KEPP OKP, Prabowo meminta agar laporan tersebut segera ditangani.
“Arahan beliau (Prabowo) langsung untuk penanganan 700-an ribu anak-anak yang belum bersekolah di Papua,” ujarnya.
Enam Hasil Pertemuan Prabowo dan Kepala Daerah Se-Papua
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Ketua Komite Eksekitif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Velix Wanggai membeberkan hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan kepala daerah se-Papua, kemarin. Agenda itu dihadiri oleh 6 gubernur dan 42 bupati atau walikota se-Papua.
“Begitu banyak dialog, percakapan yang sangat berbobot, menarik, suasananya juga serius tetapi santai. Perbincangan yang kami catat dari jam 4 sore sampai jam 19.21, jadi 3 jam 21 menit perbincangan yang sangat menarik,” ujar Velix kepada awak media, dikutip Rabu (17/12/2025).
Adapun, setidaknya terdapat lima plus satu topik pembahasan dari pertemuan tersebut.
Pertama, kerangka perencanaan pembangunan Papua yang ditekankan oleh Prabowo. Kepala Negara membahas Rencana Induk Pembangunan Papua, yang telah disusun oleh Bappenas. Dia meminta pemetaan kembali agenda-agenda strategis Kepala Negara dan beberapa program prioritas dari kementerian/lembaga.
Kedua, klaster anggaran. Prabowo memberikan catatan tentang adanya investasi pemerintah yang cukup besar. Hal ini merujuk pada anggaran program prioritas pemerintah di Papua yang diklaim mencapai Rp61 triliun pada tahun depan, di luar dari dana otonomi khusus.
Sementara, Prabowo membuka peluang akan menaikkan dana otonomi khusus di Papua menjadi Rp12,69 triliun pada 2026. Sebab, dana otonomi khusus Papua turun menjadi Rp10 triliun pada 2026. Prabowo membuka potensi akan membuat dana otonomi khusus di Papua tahun depan sama dengan tahun ini, yakni Rp12,69 triliun. Asalkan, pemerintah bisa melakukan berbagai efisiensi dan penghematan anggaran.
“Pesan beliau adalah bagaimana bisa anggaran pendapatan dan belanja daerah [APBD] yang berkualitas, jangan bocor, dan menyentuh kebutuhan orang asli Papua,” ujarnya.
Ketiga, Prabowo menekankan tentang penataan regulasi yang lebih fleksibel dan bisa memecahkan hambatan yang ada.
Keempat, kerangka kelembagaan. Ada banyak aspirasi yang terkait tentang rekrutmen pegawai dan kebijakan-kebijakan khusus honorer. Lalu, ada juga aspirasi dari para bupati terutama di kawasan Saireri, di pesisir utara Papua untuk membentuk provinsi baru yang basis kebudayaannya adalah Saireri.
Kelima, kerangka sumber daya manusia. Hal ini dinilai penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Dia memberikan arahan penanganan 700.000 anak-anak yang belum bersekolah di Papua. Kemudian juga tentang sekolah unggulan terintegrasi, rumah sakit unggulan di empat daerah otonom baru, dan juga sekitar 24 rumah sakit unggulan di Tanah Papua.
Keenam, Presiden akan mengunjungi Tanah Papua. Sementara, jadwalnya akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam waktu dekat. (Web Warouw)
