JAKARTA- Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) telah melarang dua petinggi PT. Sugar Group Companies (SGC) untuk pergi ke luar negeri.
Keduanya adalah Purwanti Lee Cauhoul atau Ny Lee dan Gunawan Yusuf, yang resmi dicekal melalui Surat Keputusan Nomor: KEP-76/D/Dip.4/04/2025 dan KEP-77/D/Dip.4/04/2025.
Pencekalan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan terkait dugaan suap yang menyeret nama mantan pejabat, Zarof Ricar.
Pencekalan ini diapresiasi Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asal Lampung yaitu Aliansi Komunitas Aksi Rakyat (AKAR), Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (PEMATANK), dan Koalisi Rakyat Madani (KERAMAT).
Kepada Beegelora.com di Bandar Lampung dilaporkan, Ketua LSM Akar Lampung, Indra Musta’in mengatakan bahwa langkah pencekalan terhadap dua petinggi PT SGC menunjukkan komitmen Kejagung dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Dalam pengakuannya, Zarof Ricar menyatakan bahwa dirinya menerima aliran dana sebesar kurang lebih Rp70 miliar dari PT SGC. Dana tersebut disebut digunakan untuk mengurus perkara kasasi dan peninjauan kembali antara PT SGC dan PT Marubeni pada kurun waktu 2016 hingga 2018.
“Langkah pencekalan ini adalah sinyal kuat bahwa hukum tidak boleh tumpul ke atas. Kami mendukung Kejagung untuk mengungkap tuntas siapa pun yang terlibat dalam skandal ini,” ujar Indra.
Indra Musta’in menegaskan bahwa, pihaknya mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejagung. Ia juga meminta agar semua pihak yang terlibat, termasuk penerima aliran dana, segera dibuka ke publik.
“Kami meminta Kejaksaan Agung untuk tidak hanya berhenti pada pencekalan. Kami mendorong agar segera dilakukan penetapan tersangka jika cukup bukti. Korupsi yang melibatkan korporasi besar seperti SGC harus ditindak dengan tegas,” kata Indra.
Senada, Ketua LSM Keramat Lampung, Sudirman, menegaskan bahwa kasus ini merupakan pintu masuk untuk membongkar praktik mafia hukum yang bersembunyi di balik perkara korporasi.
“Apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejagung. Ini bentuk nyata keberanian dalam melawan oknum elite yang mencoba mempermainkan hukum demi kepentingan bisnis,” tegasnya.
Disaat yang sama, Ketua LSM Pematank, Suadi Romli, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan mendesak Kejagung untuk tidak ragu menjerat pihak-pihak lain yang diduga turut menerima aliran dana haram.
“Kami tidak ingin kasus ini berakhir setengah jalan. Uang Rp70 miliar bukan jumlah kecil, dan publik berhak tahu siapa saja yang menerima dan terlibat,” pungkas Suadi Romli. (Salimah/Web)
