JAKARTA- Untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dibutuhkan kerjasama antar setiap daerah. Karena tidak mungkin masing-masing daerah bisa menghadapi sendiri pasar bebas di dalam MEA. Hal ini disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) darfi Sulawesi Utara Benny Rhamdani kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (4/3)
“Justru didalam MEA, daerah-daerah harus memperkuat kerjasama untuk bisa membangun daerah masing-masing, tanpa kerjasama daerah hanya akan menjadi ajang pasar bebas, ajang eksploitasi yang hanya akan menguntungkan investasi asing tapi merugikan rakyat daerah,” ujarnya.
Untuk itu menurutnya, sudah saatnya masyarakat di masing-masing daerah, khususnya di kawasan Timur Indonesia mendesak pemerintah setempat untuk bekerjasama mengawal setiap investasi asing yang masuk ke daerahnya.
“Dalam MEA pembagian keuntungan dari setiap investasi yang masuk adalah prioritas untuk kepentingan daerah dan bisa dirasakan langsung oleh rakyat setempat dari tingkatan desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi,” ujarnya.
Sebelumnya, Dr. Dailami Firdaus, wakil ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI saat memberikan keterangan pers sosialisasi MEA di kantor Gubernur Sulut. (3/3) mengatakan bahwa daerah sebagai penyangga ekonomi nasional akan mendapat serbuan dari tenaga asing dan dijadikan market prodak import dalam Era MEA. Namun dengan potensi pasar yang besar seharusnya Pemerintah Daerah harus optimis dengan meningkatkan daya saing daerah.
“Mau tidak mau daerah harus siap, saya yakin Pemimpin-pemimpin Daerah sekarang, punya pengalaman dan leader yang kuat untuk menghadapi masyarakat ekonomi asean, kita harus optimis,” unkap
Sosialisai MEA di Provinsi Sulut dihadiri wakil gubernur Sulut Steven Kondow, Anggota BKSP DPD RI; Ir. Stefanus B.A.N. Liouw, Senator Provinsi Sulawesi Utara, Pdt. Marthen, Senator Provinsi Sulawesi Barat, dan Hj. Rahmi Jahja, Senator Provinsi Gorontalo.
Lebih lanjut, Dailami berharap dengan sosialisasi dapat mensinergikan kepentingan pusat dan daerah dalam menghasilkan regulasi dalam menghadapi MEA.
Wagub Steven Kandow mendesak pemerintah pusat tidak hanya menyiapkan SDM tetapi mendorong penyiapan insfrastruktur yang berbasis daerah.
“Seharusnya insfrastruktur juga disiapkan, seperti pelabuhan laut kami harus ditingkatkan menjadi pelabuhan internasional, sehingga bisa jadi basis perdagangan ke Asia Pasifik, tidak seperti sekarang yang kalau mau ekspor harus ke Tanjungperak,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Direktur perdagangan, Investasi dan kerjasama internasional Bappenas, Menurut Amalia Adininggar, yang harus disiapkan pemerintah daerah sekarang adalah merubah pola pikir masyarakat dan birokasi yang tadinya pesimis terhadap MEA menjadi optimis.
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah diluncurkan pada tanggal 31 Desember 2015. MEA yang merupakan kelanjutan dari ASEAN Free Trade Area (AFTA) tahun 1992 diperkirakan akan meningkatkan persaingan perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN.
Indonesia belum berperan maksimal dalam perdagangan sesama ASEAN karena baru menyumbang sekitar 14,6 persen ekspor intra kawasan ASEAN. Padahal Singapura, Malaysia, dan Thailand telah memposisikan diri mereka sebagai negara perdagangan telah meraih pangsa pasar yang lebih besar dibandingkan Indonesia.
Negara-negara ASEAN bersepakat untuk mengembangkan 12 sektor prioritas yaitu produk yaitu :
a. Produk-produk berbasis agro (agro-based products)
b. Otomotif (automotives)
c. Elektronika (electronics)
d. Perikanan (fisheries)
e. Produk-produk berbasis Karet (rubber-based products)
f. Tekstil dan Pakaian (textiles and apparels)
g. Produk-produk berbasis kayu (wood-based products)
h. Perjalanan Udara (air travel)
i. e-ASEAN (internet marketing)
j. Perawatan Kesehatan (healthcare)
k. Pariwisata (tourism)
l. Layanan Logistik (logistics services)
– Mengembangkan 8 profesi tenaga berkeahlian atau terampil:
a. Profesi Insinyur (Engineering services)
b. Profesi Keperawatan (Nursing Services)
c. Profesi Arsitektur (Architecture services)
d. Profesi Akuntansi (Accountancy services)
e. Profesi Kedokteran (Medical Practitioner services)
f. Profesi Kedokteran gigi (Dental Practitioners)
g. Surveyor
h. Profesi Profesional Tourisme (Tourism Professional)
Perdagangan bebas merupakan realitas yang harus dihadapi dalam era globalisasi karena perekonomian dunia akan semakin terintegrasi. Sulawesi Utara memiliki banyak potensi, antara lain di bidang pariwisata. Untuk itu meningkatkan kapasitas dan kualitas jalur transportasi, penerbangan, infrastruktur hotel dan penginapan, perlindungan atas wilayah-wilayah pariwisata. (Apridon Zaini)
