JAKARTA- Sungguh aneh pilihan pilihan Presiden Joko Widodo mengganti Menkopolhukam Luhut B. Panjaitan dengan Wiranto. Seharusnya Presiden cukup menertibkan Luhut Panjaitan agar tidak salah langkah dalam mengatasi persoalan Papua, bukannya menggantikan dengan seorang jenderal yang dicekal di dunia Internasional. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Benny Rhamdani kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (30/7)
“Kita hormati hak prerogatif presiden, tapi Wiranto itu dalang kerusuhan Mei 1998 yang merusak gerakan rakyat dan mahasiswa saat menjatuhkan Soeharto. Masyarakat Indonesia bahkan dunia Internasional mulai kuatir dengan penempatan Wiranto sebagai Menkopolhukam. Semua pihak menginginkan penyelesaian yang damai atas persoalan Papua dan berbagai persoalan HAM masa lalu, koq malah dikasih ke tangan Wiranto?” ujarnya.
Mantan ketua Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Utara ini mengatakan bahwa sebagian orang menduga, Wiranto ditugaskan agar memberikan rasa aman pada para investor asing yang masih ragu-ragu untuk melakukan investasi di Indonesia.
“Bagaimana investor percaya kalau Menkopolhukamnya Wiranto. Ini pembisik Jokowi harus bertanggung jawab atas masuknya Wiranto,” ujarnya.
Ketua Gerakan Timur Indonesia Menggugat (GTIM) ini juga mengingatkan bahwa Wiranto adalah Jenderal yang sempat dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk mengambil alih tanggung jawab menjadi pejabat Presiden dan pernah berjanji akan melindungi kepentinga keluarga Soeharto.
“Pak Jokowi lupa bahwa Wiranto yang membentuk Pamswakarsa yang menghadang demonstran untuk mengepung DPR pada Mei 1998? Ini dilakukan untuk melindungi kepentingan cendana. Pamswakarsa ini yang kemudian berubah menjadi FPI (Front Pembela Islam-red) yang sampai sekarang dibiarkan mendeskreditkan Islam,” tegas senator asal Sulawesi Utara ini.
Sorotan Amerika
Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan perhatian khusus pada penunjukan Wiranto sebagai Menkopolhukam.
“Kami menyadari dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia saat Wiranto menjabat sebagai panglima angkatan bersenjata,” ujar Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Anna Richey-Allen dalam rilisnya yang diterima Bergelora.com
Anna Richey-Allen mengingatkan dukungan dan perlindungan HAM merupakan landasan utama kebijakan luar negeri AS. Ia menegaskan pentingnya pemerintah Indonesia menjamin akuntabilitas atas pelanggaran HAM pada masa lalu untuk mengatasi impunitas dalam pelanggaran HAM yang dilakukan militer.
Selama ini, Wiranto sebagai panglima ABRI/TNI periode 1998-1999 dianggap bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM berat berdasarkan sejumlah laporan Komnas HAM. Beberapa peristiwa tersebut adalah Tragedi Trisakti, Mei 1998, Semanggi I dan II, penculikan dan penghilangan aktivis prodemokrasi 1997/1998, serta peristiwa Biak Berdarah. (Ist)
.
