JAKARTA – Ada usul agar Partai Gerindra tetap menjadi oposisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) nanti. Ketua DPP PSI Tsamara Amany berharap seluruh partai pendukung Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 tetap jadi oposisi.
“Soal apakah Pak Jokowi akan menambah jumlah partai koalisinya selain partai yang sekarang tergabung di TKN, kami serahkan pada Pak Jokowi. Kami percaya Pak Jokowi tahu yang terbaik,” kata Tsamara saat dihubungi pers, Jumat (28/6).
“Tapi, dalam negara demokrasi, kita juga perlu oposisi. Baik juga kalau semua partai BPN jadi oposisi,” imbuh dia.
Partai yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi ialah Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, dan Berkarya. Jika kelima partai tersebut menjadi oposisi, Tsamara mengharapkan kualitas yang mumpuni dalam berdemokrasi.
“Tapi juga perlu ditekankan bahwa harus menjadi oposisi yang berkualitas dan bisa ikut mencerdaskan publik. Intinya keputusan ada di Pak Jokowi,” ucap Tsamara.
Saran agar Gerindra terus beroposisi disampaikan pengamat politik Arif Susanto dalam diskusi di kantor Formappi, Jakarta Timur, Jumat (28/6). Gerindra disarankan tak merapat ke koalisi Jokowi untuk mengawasi roda pemerintahan.
“Oposisi ini menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan dalam demokrasi, oposisi itu emas keharusan, tapi kita butuh oposisi yang sama kuatnya,” kata Arif Susanto.
Koalisi dan BPN Resmi Bubar
Sebelumnya kepada Bergelora.com dilaporkan, Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi bubar. Keputusan itu diambil usai Prabowo menggelar rapat internal bersama pimpinan parpol koalisinya untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatannya.
“Koalisi yang mengusung pasangan presiden dan calon presiden di dalam pemilu presiden ini 17 April lalu tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai. Oleh karena itu sejak hari ini beliau menyampaikan terima kasih, dan Koalisi Adil dan Makmur selesai,” ujar Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani saat jumpa pers di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6).
Tak hanya koalisi, Muzani mengatakan, per hari ini Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga juga berakhir.
“Begitu juga dengan BPN Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi selesai,” katanya.
Muzani menjelaskan keputusan itu diambil lantaran putusan MK bersifat final dan mengikat. Karena itu, Prabowo menyerahkan langkah politik selanjutnya kepada masing-masing partpol yang mengusung dia dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
“MK sudah mengambil keputusan final dan mengikat seperti yang sudah kita tau bersama, oleh karena itu mandat yang diberikan kepada partai sebagai Paslon presiden dan wakil presiden hari ini dikembalikan pada partai masing-masing,” ujar Muzani.
“Selanjutnya Pak Prabowo menyerahkan keputusan politik kepada pertimbangan partai masing-masing, tentu semua partai memiliki pertimbangan dan jalan pikir yang tentu saja tidak bisa kita intervensi satu sama lain. Oleh karena itu beliau menghormati semua dan mempersilakan parpol untuk mengambil keputusan parpolnya masing-masing,” imbuh dia.
Kendati demikian, Muzani mengatakan Prabowo tetap terus mengharapkan komunikasi selalu terjalin di antara Gerindra, PAN, PKS, Demokrat dan Berkarya. Mengingat perjuangan yang bersama-sama dilakukan selama Pilpres 2019.
“Pak Prabowo merasa perjuangan ini belum selesai, kesadaran untuk menyelamatkan bangsa harus disadari, kesadaran untuk membangkitkan bangsa dan negara terus dipupuk, karena ini menjadi kesadaran bersama yang sudah hidup di tengah masyarakat, oleh karena itu apa yang dikatakan MK adalah atau step dan kita berharap ada satu step-step berikutnya untuk membangkitkan kembali perjuangan kita di berbagai macam forum dan forum lainya. Oleh karena itu beliau berharap hubungan sudah yang terjalin ini akan diharapkan akan terus menjadi komunikasi,” tutur Muzani. (Web Warouw)
