JAKARTA- Di tengah geopolitik dunia yang kuat terpengaruh perang Rusia versus NATO di Ukraina, dibutuhkam politik luar negeri yang cerdas bermartabat dan mengabdi pada kepentingan Indonesia. Hal ini ditegaskan pengamat politik luar negeri, Joko Purwanto dalam diskusi terbatas di Kalibata, Senin (10/10).
“Jangan kayak hari ini, politik luar negeri Indonesia kayak salah gaul. Menlu Retno ketemu Menlu Sergei Lavrov, nanya kapan perang di Ukraina selesai. Kayak kekurangan bahan diplomasi atau pengetahuan latar belakang perang di Ukraina,” ujarnya.
Lucunya Indonesia justru mengijinkan Ukraina yang bukan anggota G-20, ikut seeta dalam konferensi tingkat tinggi itu, hanya karena takut demgam tekanan Amerika,” ujar Ketua Persahabatan Indonesia-Rusia.
Menurutnya, sebagai negara Non-Blok, politik luar negeri Indonesia tidak boleh melepaskan kedaulatan Indonesia dalam bersikap dalam diplomasi Internasional.
“Apalagi tunduk dan takut pada kepentingan Amerika dalam bersikap dalam perang di Ukraina. Padahal Indonesia punya kesempatan untuk menghentikan perang tersebut,” ujarnya.
Ia mengingatkan, jika politik luar negeri Indonesia masih salah gaul sehingga tunduk pada politik Amerika maka keinginan Presiden Jokowi untuk mengembalikan perdamaian dunia tidak akan pernah bisa terjadi.
“Sudah menjadi rahasia sedunia, bahwa Amerikalah yang tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Karena ingin menguasai negara-negara bekas Uni Soviet. Koq kita malah tunduk pada biangkerok perang,” ujarnya.
Joko Purwanto mengingatkan, unipolarisme sudah selesai dan dunia multipolar sedang mencari bentuk.
“Indonesia mau ngapain? mengawetkan unipolar atau terlibat aktif membangun dunia baru yang multipolar? Atau mau nonton aja?” tegasnya.
“Sejarahnya Indonesia di bawah presiden Soekarno Indonesia pernah terdepan mendorong dunia baru tanpa penindasan dan penghiasan neokolonialisme. Koq kita sekarang justru tunduk dan menikmati di bawah neo kolonialisme,” ujarnya
Justru saat ini menurutnya Indonesia mendapat kesempatan mengejar kembali perjuangan bangsa ini mewujudkan perdamaian dunia sepwrti dipwrintahkan oleh Preambule UUD’45 yang sempat tertunda.
“Perintah dari UUD’45 sudah jelas, bukan tunduk pada nekolim (neo kolonialisme imperialisme) tapi menjadi bangsa berdaulat,” ujarnya lagi.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, ia mengingatkan agar politik luar negeri yang diambil saat ini justru jangan sampai menyandera Presiden Jokowi dalam bersikap nanti di G-20 sehingga tujuan perdamaian yang menjadi target Presiden Jokowi justru menjadi bumerang.
“Saat ini geopolitik dunia sudah berubah. Kekuatan ekonomi sudah bukan lagi di Amerika dan Eropa tapi ada di Asia. Kekuatan militer sudah terbukti ditangan Rusia. Jadi apa alasan ketakutan kita pada Amerika?” ujarnya. (Web Warouw)
