JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi membuka saluran pengaduan (hotline) bagi masyarakat untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nantinya masyarakat bisa melaporkan persoalan MBG lewat nomor telepon yang disediakan BGN.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang mengatakan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengawasi jalannya program.
“Kami ingin pelaksanaan MBG berjalan transparan dan berkualitas. Karena itu, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aduan maupun masukan,” ujar Nanik di Jakarta, dikutip dari laman resmi BGN, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, partisipasi publik akan membantu pemerintah menindaklanjuti setiap temuan di lapangan secara cepat.
“Dengan adanya saluran aduan, masyarakat bisa ikut mengawal agar program tepat sasaran,” tambahnya.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan hotline dari lembaganya melayani aduan setiap Senin-Jumat, pada pukul 09.00-22.00 WIB.
“Untuk memudahkan, kami menyediakan dua nomor yang bisa dihubungi, yakni 088293800268 (Operator 1) dan 088293800376 (Operator 2).
Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Hida.
Selain menerima aduan, saluran ini juga berfungsi sebagai pusat informasi. Masyarakat dapat menghubungi hotline untuk menanyakan teknis program, distribusi pangan, maupun standar kualitas yang diterapkan dalam MBG.
Hida menambahkan, transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan MBG yang tidak hanya meningkatkan gizi anak Indonesia, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal sebagai penyedia pangan.
Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyampaikan telah membuka posko pengaduan masyarakat untuk program MBG.
Ketua YLKI Niti Emiliana mengatakan, dinamika MBG yang terus bergulir dan banyaknya siswa yang keracunan akibat mengkonsumsi makanan dari program tersebut membuat pihaknya membuka posko aduan.
“Tentu pemerintah harus membuka ruang koreksi bagi masyarakat terhadap program MBG. Oleh karena itu untuk memberi ruang bagi masyarakat, YLKI membuka posko pengaduan masyarakat terkait program MBG,” kata Niti dalam keterangan resmi pada Sabtu (27/9/2025).
“Masyarakat bisa menyampaikan kronologis serta melampirkan dokumen pendukung pengaduan soal MBG,” lanjutnya. Niti menjelaskan, pengaduan masyarakat bisa disampaikan melalui email dan mencantumkan dokumen pendukung lewat Google form.
Alamat email pengaduan yakni konsumen@ylki.or.id dengan tautan Google form htps://bit.ly/pengaduankonsumenMBG. Selain itu, pengaduan soal MBG bisa juga disampaikan secara langsung ke Kantor YLKI yang beralamat di JL Pancoran Barat VII No 1 Duren Tiga, Jakarta Selatan
“Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat menjadi bahan bagi YLKI untuk mengoreksi kebijakan pemerintah soal MBG ke depan,” tambah Niti.
Sudah Telan Dana APBN Rp13 Triliun
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Kementerian Keuangan telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp13 triliun untuk memuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 8 September 2025.
Untuk 22,7 Juta Orang Penerima
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi anggaran tersebut sudah mencapai 18,3 persen dari pagu sebesar Rp71 triliun yang ditetapkan pemerintah untuk sepanjang tahun ini.
“Makan Bergizi Gratis ini, sampai dengan 8 September kemarin telah melayani 22,7 juta penerima, dilayani oleh 7.644 SPPG ( Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Agustus 2025, Senin (22/9).
Suahasil berharap ke hadapan penerima MBG bisa terus bertambah, begitu juga dengan pelayanan yang ditingkatkan sehingga bisa mencapai target 82,9 juta penerima.
Untuk sebaran penerima, ia berkumpul di Sumatera mencapai 4,86 juta orang, di Jawa tercatat sebanyak 13,26 juta orang dan di Kalimantan sebanyak 1,03 juta penerima.
Selanjutnya di Sulawesi tercatat sudah sebanyak 1,7 juta anak yang menerima MBG dan di Maluku-Papua sebanyak 520 ribu penerima, serta di Bali-Nusa Tenggara sudah sebanyak 1,34 juta menerima program ini.
Berdasarkan catatan Kemenkeu, MBG adalah bagian dari program prioritas pemerintah pusat yang anggarannya telah terealisasi sebesar Rp420,2 triliun, termasuk untuk sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda yang sudah tersalurkan sebesar Rp800 miliar.
Selain itu, pemerintah juga telah membelanjakan Rp176,5 triliun untuk subsidi dan konservasi energi serta Rp104,5 triliun untuk subsidi non energi hingga akhir Agustus 2025.
Tak hanya itu, untuk sektor perumahan pemerintah telah membelanjakan Rp18,8 triliun, untuk TPG/TPD Non PNS sudah dibelanjakan Rp12,3 triliun, hingga sebesar Rp3 triliun untuk cek kesehatan gratis dan TB. (Web Warouw)
