JAKARTA — Pemerintah memasukkan 11 perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha (HGU) ke dalam daftar rekomendasi pencabutan izin menyusul hasil evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026.
Sejumlah perusahaan diketahui milik investor dari Korea Selatan, Malaysia, hingga Singapura.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, rekomendasi pencabutan HGU terhadap 11 perusahaan tersebut disampaikan oleh Kabareskrim Polri Irjen Asep Safrudin sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan dalam mencegah dan menangani karhutla.
“Kami sampaikan ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya, ada 11 [perusahaan],” kata Nusron dalam konferensi pers evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang hak guna usaha yang disiarkan di YouTube Kemenko Polkam RI, Senin (9/11/2026) dikutip Bergelora.com di Jakarta.
Dia menyebutkan, 11 perusahaan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Adapun, perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut, yakni PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Selanjutnya, PT SAE di Kabupaten Landak, PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya, PT POS di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER di Kabupaten Ketapang, yang seluruhnya berada di Kalimantan Barat.
Kemudian, terdapat PT JMS dan PT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT ANI di Kabupaten Landak dan PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Nusron mengungkapkan dari sisi beneficial ownership atau pemilik manfaat, sejumlah perusahaan tersebut memiliki investor maupun pemegang saham dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
“Kalau dilihat dari BO-nya atau beneficiary ownership-nya dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura investornya, pemegang sahamnya juga ada dari beberapa dari dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini,” bebernya.
Lebih lanjut, Nusron menyebut, klaster pertama mencakup tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut, salah satunya PT MIB dengan luas lahan 4.000 hektare. Pencabutan dilakukan karena tingkat kebakaran di wilayah konsesi perusahaan tersebut mencapai lebih dari 50% dan terjadi secara berulang.
Selain itu, dia menuturkan perusahaan tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mengantisipasi serta memitigasi kebakaran, sekaligus tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan (SK) pemberian hak.
“Yang kemudian melanggar diktum SK waktu pemberian hak. Jadi waktu pemberian hak itu ada diktumnya, syaratnya begini begini begini begini itu, syaratnya enggak terpenuhi,” imbuhnya.
Selain PT MIB, pencabutan seluruh HGU juga dilakukan terhadap PT RKA dengan luas 11.558 hektare serta PT SKM yang memiliki dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.
Menurut Nusron, keputusan tersebut mempertimbangkan tingkat kebakaran yang terjadi berulang, ketiadaan sarana dan prasarana pencegahan serta mitigasi kebakaran, hingga ketidakpatuhan perusahaan terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Sementara itu, untuk PT PSLT, Nusron menyebut, masa berlaku HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020. Untuk itu, pemerintah memastikan lahan seluas 2.300 hektare itu akan diambil alih negara.
Adapun, untuk PT ANI, PT POS, dan PT AER, pemerintah memastikan HGU tidak akan diterbitkan karena ketiga perusahaan tersebut belum memiliki HGU, meskipun telah mengantongi izin usaha perkebunan (IUP).
Pemerintah juga akan mengevaluasi izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut bersama Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Nusron menambahkan pemerintah juga menjatuhkan pencabutan sebagian HGU terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan 1.510 hektare. Langkah tersebut diambil karena tingkat kebakaran di wilayah konsesi perusahaan tercatat kurang dari 50%.
Adapun, tiga perusahaan lainnya, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS, masih dalam proses pendalaman. Pemerintah tengah melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan pengukuran data untuk menentukan apakah pencabutan HGU akan dilakukan seluruhnya atau sebagian.
“Yang keempat, ini perusahaan yang kedelapan berarti, yaitu pencabutan sebagian. Kenapa sebagian? Karena tingkat kebakarannya kurang dari 50%, yaitu PT SAE, yang ada di Landak, Kalimantan Barat seluas 1.510 hektar,” tuturnya.
Dia mengatakan, proses selanjutnya tinggal menunggu penyusunan surat keputusan (SK) pencabutan HGU yang akan diumumkan pemerintah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan pemegang HGU dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dalam rangka mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan.
Dudung mengatakan, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban pencegahan dan penanggulangan karhutla, termasuk efektivitas pengawasan serta tindak lanjut penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran.
Berdasarkan sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri, tercatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat sebanyak 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare.
Adapun, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum, yang terdiri dari lima pencabutan, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Selain itu, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana.
Dudung menegaskan bahwa hak pengelolaan lahan yang diberikan negara kepada perusahaan harus disertai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran.
“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum, termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin,” tuturnya.
Dia juga menegaskan pemerintah tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada korporasi yang terbukti melanggar ketentuan dalam pengelolaan konsesi.
“Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, objektif, konsisten, dan memberikan efek jera sehingga Karhutla tidak terus berulang setiap tahun,” pungkasnya. (Web Warouw)
