JAKARTA- Surat Keputusan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran Rakabuming, dan Bobby Nasution itu dibacakan Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun.
Dia ditemani tiga pengurus DPP lain, yakni Bendahara Umun Olly Dondokambey, Ketua Bappilu Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, dan Said Abdullah, serta para pengurus DPD.
Komar membacakan tiga SK pemecatan berbeda. Masing-masing yakni SK Nomor 1649 yang memecat Jokowi, SK Nomor 1650 yang memecat Gibran, dan SK Nomor 1651 yang memecat Bobby Nasution yang kesemuanya ditekan pada 4 Desember 2024.
“Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDIP. Dua, melarang saudara tersebut di atas, pada diktum satu di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP,” kata Komar lewat keterangan video yang diterima media, Senin (16/12).
Tak terlihat para petinggi PDIP lainnya pada kesempatan itu, termasuk Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto maupun Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
Sikap PDIP untuk memecat Jokowi dan keluarganya itu disampaikan setelah kedua pihak terus berseberangan menjelang Pilpres 2024. Meski begitu, PDIP sebelumnya enggan menyampaikan sikap tegas kepada kadernya itu.
Dalam beberapa kesempatan, para pengurus PDIP terutama lewat Sekjen Hasto Kristiyanto hanya menyebut Jokowi bukan bagian dari partai. Dia menyebut Jokowi bukan lagi bagian dari PDIP sejak mencalonkan anaknya di Pilpres 2024.
Jokowi sendiri sudah merespons terkait pemecatan dirinya oleh PDIP. Ia tidak ambil pusing dengan pemecatan tersebut dan menyebut kini hanya partai perseorangan.
Partai Lainnya Terbuka
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut partainya terbuka untuk semua orang. Hal itu ia sampaikan setelah PDIP memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.
Bahlil mengatakan tak ada batasan untuk siapa pun bergabung dengan Golkar. Hal itu juga berlaku untuk Jokowi dan keluarga.
“Golkar itu sangat inklusif, Golkar itu terbuka bagi semua anak bangsa yang ingin mengabdikan dirinya lewat politik, lewat partai,” kata Bahlil di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/12).
Bahlil enggan berkomentar soal pemecatan Jokowi. Menurutnya, hal itu adalah urusan internal PDIP. Saat ditanya apakah sudah berkomunikasi dengan Jokowi, Bahlil enggan menjawab gamblang. Dia justru berguyon kepada wartawan.
“Ada deh,” ujarnya.
“Ya setiap partai pasti punya keinginan untuk mengajak tokoh-tokoh yang potensial. Pak Jokowi kan mantan presiden, pasti punya simpati yang banyak orang, dukungan banyak orang. Ya kita lihatlah,” ucap Bahlil.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji meyakini Jokowi akan merenung untuk menentukan langkah politik dia selanjutnya.
Pernyataan itu disampaikan Sarmuji merespons keputusan resmi DPP PDIP yang telah mengumumkan pemecatan Jokowi, Senin (16/12).
“Saya pikir Pak Jokowi sekarang dalam tahap merenung untuk langkah beliau selanjutnya di politik. Kita tunggu saja langkah Pak Jokowi selanjutnya,” kata Sarmuji saat dihubungi, Senin (16/12).
Menurut dia, banyak pilihan yang bisa diambil Jokowi saat ini, baik itu bergabung dengan partai politik maupun sebaliknya. Sarmuji mengatakan, jika toh akhirnya Jokowi bergabung dengan Golkar, pihaknya akan menerima dengan tangan terbuka. Begitu pula dengan Gibran.
“Jika setelah mempertimbangkan segala hal Pak Jokowi masuk ke Golkar, sebagai partai terbuka, tidak ada halangan Bagi Golkar untuk menerima beliau dengan tangan terbuka,” kata Sarmuji.
“Siapapun bisa bergabung ke partai Golkar asal setia kepada pancasila dan UUD 1945. Ini sebagai konsekuensi dari partai terbuka,” imbuhnya.
Sarmuji menilai sikap resmi yang diambil PDIP untuk memecat Jokowi beserta putra dan menantunya bukan kejutan menjelang akhir tahun. Menurut dia, PDIP sebelumnya telah beberapa kali menyampaikan status kadernya itu baik tersurat maupun tersirat.
“Saya pikir ini bukan sebuah kejutan akhir tahun karena sudah berkali-kali disampaikan baik secara eksplisit maupun implisit,” kata dia.
Ditanya mengenai pemecatan tersebut, Waketum Golkar Adies Kadir mengaku enggan mencampuri urusan rumah tangga partai lain. Namun, dia mengingatkan bahwa Jokowi tetaplah seorang negarawan yang telah berkontribusi besar.
“Kalau kenegarawanan Pak Jokowi, sudah nggak usah diragukan lagi. Semua mantan presiden RI adalah negarawan,” kata Adies, Senin (16/12/2024).
Partai berlambang beringin itu juga siap menerima siapa saja apabila ingin bergabung, termasuk Jokowi.
“Kalau mau bergabung ke partai mana, terserah Pak Jokowi silakan tanya beliau. Dan saya selalu sampaikan, bahwa Partai Golkar terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung,” lanjutnya
NasDem: Orang yang Matang Posisi Politik
Sikap serupa juga ditunjukkan Partai NasDem. Politikus NasDem Bestari Baru mengatakan partainya siap menerima anggota baru asalkan sesuai persyaratan.
“Partai NasDem itu kan partai yang sangat terbuka dapat menerima siapa saja yang memenuhi kriteria tentunya persyaratan-persyaratan menjadi seorang kader,” ujar politikus NasDem Bestari Barus kepada wartawan, Senin (16/12/2024).
“Kalau NasDem itu kan syaratnya cukup mudah, usianya cukup, warga negara Indonesia, dan tidak tersangkut masalah hukum kan itu aja. Jadi hampir sama (dengan Jokowi), kriteria umur cukup, kemudian domisilinya di Indonesia, saya kira itu terpenuhi semua. Kalau untuk Pak Jokowi dan Mas Gibran itu (persyaratan) semua partai akan terpenuhi namun tentu sekelas Wakil Presiden aktif dan mantan Presiden tentu punya kalkulasi tersendiri,” lanjutnya.
Namun, Bestari meyakini Jokowi maupun Gibran memiliki pertimbangan matang sebelum memutuskan bergabung lagi ke sebuah partai.
“Namun kalau menyangkut Pak Jokowi apalagi Pak Gibran yang masih menjabat sebagai Wakil Presiden (Republik Indonesia) tentu mereka adalah orang-orang yang matang posisi politik yang tentu akan berhati-hati dalam mengambil sikap utamanya untuk berlabuh ke partai mana,” jelasnya.
PKS: Jokowi Bukan Sosok Sembarangan
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan PKS menghormati keputusan PDIP dalam pemecatan nama-nama tersebut. Di sisi lain, dia juga menyinggung kontribusi Jokowi selama menjabat sebagai kepala daerah hingga presiden yang tidak bisa dinafikan begitu saja.
“Tapi Pak Jokowi dengan kontribusi presiden dua periode juga bukan sosok sembarangan,” kata Mardani.
Dia berharap meskipun ada pemecatan ini, semua pihak dapat tetap menjaga kerukunan demi keberlangsungan negara. Mardani mengatakan PKS belum membahas apakah akan membuka peluang juga bagi Jokowi untuk bergabung.
“PKS setahu saya belum membahas masalah ini,” ujarnya singkat.
PSI: Biar Rakyat Menilai
PDI Perjuangan ( PDIP ) resmi mengumumkan pemecatan terhadap Presiden RI ke-7 Joko Widodo ( Jokowi ) dari partai. PSI menganggap keputusan itu merupakan hak internal PDIP.
“Itu hak PDIP. Saya nggak mau ikut campur,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni kepada wartawan, Senin (16/12/2024).
Namun Raja Juli mengatakan keputusan itu akan menuai pandangan publik terhadap PDIP. “Biarkan saja rakyat dan publik yang menilai, mana partai rakyat, mana partai perorangan,” kata dia. (Web Warouw)
