JAKARTA – Bambang Beathor Suryadi aktivis anti Orde Baru menjelaskan pemerintahan transisi yang akan menyelamatkan Indonesia dari rongrongan politisi dan pejabat korup.
“Proses Pemerintahan Transisi dimulai dengan Presiden Jokowi menunjuk Menko hukum Mahfud MD sebagai Pelaksana Presiden hingga Oktober 2024, sesuai jadwal konstitusi,” jelasnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (27/3)
Kabinet Pemerintahan Transisi menurutnya terdiri dari para tokoh yang bersih, civil society yang berniat selamatkan Negara dari kasus-kasus korupsi para pejabat dan politisi elit.
“Tugas utamanya menangkap semua Pejabat Jahat pelaku korupsi dan mempersiapkan Pemilu jujur adil 2024,” jelasnya.
Keterlibatan rakyat menurutnya adalah masuk dalam kabinet sebagai tokoh Civil Society, punya integritas.
“Umur Pemerintahan Transisi sesuai jadwal hingga Oktober 2024 dilantiknya paslon baru Presiden dan Wakil Presiden RI.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya Beathor mengatakan upaya Presiden Jokowi untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat belakangan ini digerogoti para bawahannya. Sehingga pemerintah menjadi lemah dan kehilangan manajerial pemerintahan yang baik yang membuka peluang para pejabat menjadi penjahat.
“Ada pejabat yang menjadi beking penjahat dan ada pula menteri minta saham di bisnis koridor tambang. Semua pejabat semakin paham kalau Jokowi adalah Presiden terlemah, tidak memiliki manajerial pemerintahan, tidak mampu kendalikan span of control,” kata Penasihat Repdem Beathor Suryadi.
Kata Beathor, Belakangan di era Presiden Jokowi terjadi kerusakan di berbagai sektor dan terlihat tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum maupun pejabat terkait.
“Kerusakan dan kekacauan sudah terjadi dimana-mana. Tambang, pariwisata, sertifikat PTSL milik warga yang bertahun tahun tidak dibagi BPN, pakaian bekas dan lain lain,” paparnya.
Apalagi menurutnya menjelang pemilu 2024, semua politisi elit dan pejabat semakin bernafsu mengumpulkan dana untuk ikut serta dalam ajang demokrasi 5 tahunan.
“Mereka tak perduli lagi dengan kerja-kerja pelayanan masyarakat, pembangunan dan nasib rakyat akan datang. Berbagai kecurangan yang mengawali persiapan Pemilu diabaikan. Politisi dan pejabat tak perduli pembangunan mandeg atau negara runtuh pasca Jokowi. Ini sangat berbahaya,” tegasnya.
Beathor mengatakan, Adian Napitupulu mengkritik keras para pejabat yang tidak patuh terhadap Presiden Jokowi.
“Sebagai Relawan yang paling dekat dengan Presiden Jokowi, Adian kesal ternyata para Pejabat tidak lagi patuh kepada Jokowi, malah patuh dengan para penjahat atau mafia,” ungkap mantan tahanan politik era Soeharto ini.
Dalam menghadapi situasi saat ini, Beathor menyarankan kepada Adian menghadap Presiden Jokowi untuk membentuk Pemerintahan transisi agar negara selamat dari pejabat penjahat. (Web Warouw)
