JAKARTA—Antonius Benny Susetyo, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang juga pengamat politik publik, menyampaikan opininya terkait fenomena kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia, dalam video ‘Jangan Julid Bosque Bersama Om Ben’ dengan judul ‘MINYAK GORENG MAHAL PERMAINAN KARTEL?’ di kanal Youtube Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) Media, Senin (21/3/2022).
Menurut Benny, sapaan akrabnya, kelangkaan minyak terjadi karena kenaikan permintaan CPO yang dibarengi dengan permainan dari mafia dengan melakukan penimbunan, bahkan pengiriman ke luar negeri untuk dijual dengan harga yang lebih mahal.
“Hal ini terjadi karena kurangnya regulasi dalam mekanisme kebutuhan pasar. Dan juga, kurangnya inovasi soal minyak alternatif selain minyak dari kelapa sawit,” ujarnya.
Benny pun menuturkan bahwa produk pokok seperti minyak seharusnya dikuasai oleh negara.
“Ini selaras dengan Pancasila. Negara memiliki otoritas untuk mengendalikan harga, bukan pasar. Jika pasar, (ini) menjadi liberal, bukan lagi Pancasila. Seharusnya tidak begitu, pasar tidak boleh mengendalikan; pasar harus tunduk pada regulasi,” tambahnya.
Kepada Bergelora.com dilaporkan perihal intervensi dan campur tangan pemerintah, Benny menyatakan bahwa pemerintah belum sepenuhnya maksimal melakukan tindakan-tindakan penyelamatan.
“Pak Presiden sudah berupaya, dengan membentuk Badan Ketahanan Pangan, serta turun ke lapangan. Problem kita saat ini adalah permintaan internasional terhadap CPO yang naik, tetapi kita gagal juga memetakan kebutuhan masyarakat Indonesia akan minyak ini,” katanya.
“Kita seharusnya punya kemampuan memetakan kebutuhan domestik, dan mendahulukannya dibandingkan permintaan dari internasional. Jutaan masyarakat bergantung akan keberadaan minyak ini; usaha gulung tikar dan ini menyengsarakan masyarakat kecil,”serunya.
Benny pun kembali menuturkan akan pentingnya pengendalian negara terhadap pangan.
“Harusnya ada proteksi dari negara, dan pengendalian supaya tidak terjadi mafia penimbunan minyak. Industri yang terbukti melakukan penimbunan dapat diberikan sanksi; bahkan, izinnya bisa dicabut,” jelasnya.
Benny juga memberikan opini mengenai apa yang harusnya dilakukan jajaran kementerian terkait dalam menghadapi hal ini.
“Langkah konkritnya, setelah instruksi Presiden ada, para Menteri harus cepat dan tanggap. Politic will dibutuhkan, agar bukan hanya retorika semata, tetapi dengan cekatan membuat minyak goreng melimpah di Indonesia,” tuturnya.
Benny pun menutup videonya dengan pernyataan bahwa pengendalian negara atas pangan adalah wujud dan cerminan pengamalan nilai Pancasila.
“Kembalikan ekonomi pada jiwa Pancasila: cabang produksi hajat orang banyak dikuasai negara. Subsidi silang untuk minyak dapat diberlakukan. Serta pengawasan harus dilakukan. Jangan sampai minyak goreng untuk masyarakat diselewengkan. Kedepannya, haru diingat: politik pangan harusnya dikendalikan negara, bukan kartel atau mafia,” tutupnya. (Enrico N. Abdielli)
