JAKARTA- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul diminta bertanggung jawab atas pernyataannya melarang rumah sakit menolak pasien. Hal ini diungkapkan oleh pimpinan nasional Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Argo Bani Putra kepada pers di Jakarta, Jumat (6/2).
“RS gak menolak pasien yang BPJS nya non aktif, tapi sekarang kudu bayar kalau batas waktu pengurusan aktifasi BPJS nya lewat dari 2 hari. Padahal mengurus aktifasi ke Dinas Sosial setempat gak otomatis bisa diaktifkan. Dinsos masih menunggu pengaktifan dari Kemensos! Di Kemensos belum tentu sehari atau tiga hari bisa aktif dan diproses ranpa batas waktu pasti. Sementara, lewat dari 2 hari pengurusan di rumah sakit pasien terpaksa jadi pasien umum, wajib bayar tunai! bayar sendiri!,” ujar Argo menjelaskan pengalamannya selama ini dalam advokasi pasien.
Sebagai Ketua DKR Banten, Argo mengingatkan semua pasien BPJS Kesehatan saat ini sudah kesulitan bayar iuran bulanan. Untuk peserta PBI yang iurannya dibayar negara sebagian besar sudah dinon-aktifkan.
“Kelas menengah-bawah sekarang gak punya uang, tak mampu bayar bayar iuran. Kelas bawah yang sudah tak mampu, miskin dan ekstrim miskin yang tadinya iurannya ditanggung negara, PBI nya sudah dihapus dari daftar.DTSEN otomatis tidak lagi ditanggung BPJS-PBI kalau sakit. Mensos tahu gak kondisi rakyat sekarang!” tegas Argo.
“Emang bisa cepet ngurus aktifasi di Dinas Sosial! Sampai saat ini gak jelas berapa lama aktifasi BPJS di Kemensos. Pasti diauruh nunggu tanpa kejelasan. Sementara pasien sudah sekarat, keluargq gak punya duit,” ujarnya.
Argo mengingatkan Mensos agar kasihan petugas di dinas sosial bisa jadi sasaran amuk massa.
“Karena dikira masyarakat, Dinsos yang gak mau aktifasi padahal dinsos hanya sebatas ngecek kelengkapan surat-surat adminitrasi untuk aktifasi. Setelah memenuhi syarar diteruskan ke Kemensos! Di Kemensos aktifasi hanya seijin Menteri Sosial,” ujarnya.
Argo melanjutkan, keluarga pasien yang mengurus aktifasi harus bolak-balik ke dinas sosial ditengah tekanan wajib bayar tunai oleh rumah sakit.
“Pihak dinsos hanya bisa menjawab enteng ‘Belum ada kabar dari Kemensos! Belum diproses! Tunggu aja, sabar nanti dikabarin kalau udah bisa aktif lagi.’ Dan rumah sakit gak mau tahu harus segera bayar,” ujarnya.
RS Tidak Dibayar Penuh oleh BPJS Berujung Bangkrut
Kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (6/2) dilaporkan, Argo juga menjelaskan bahwa menteri sosial harus tahu bahwa banyak rumah sakit defisit, bangkrut dan tutup gara-gara tagihannya ke BPJS tidak dibayar penuh.
“Rumah sakit juga teriak gak dbayar pwnuh oleh BPJS. Dokter dan tenaga kesehatan.juga teriak karena semakin lama kerjanya dibayar murah. Yamg paling beresiko adalah pasien bisa mati! Mensos ngerti gak ini semua? Jangan Asbun,” tegas Argo.
Kesehatan Adalah Hak seluruh Rakyat
Argo mengingatkan kesehatan adalah hak seluruh rakyat yang wajib dilindungi.negara. Seharusnya kesehatan untuk seluruh rakyat dibayar negara di kelas 3 RS pemerintah.
“Gak perlu ada iuran. Jaman Jamkesmas 2004-2009 bisa dilakukan.Menkes Siti Fadilah. Kenapa.sekarang justru ditarik iuran, malahan pelayanan merosot?” ujar Argo.
Bagi yang punya uang dan mau naik kelas 2, kelas 1 atau VIP, menurur argo bisa bayar sendiri atau ikut asuransi.
“Artinya alokasi dana kesehatan untuk.seluruh.rakyat tidak semua terpakai. Karena orang kaya gengsi dan malas bercampur dengan orang miskin di kelas 3.rumah sakit. Kalau jatuh miskin baru terpaksa pakai pelayanan kelas 3 dibayar negara. Intinya kelas 3 dibayar negara,” ujarnya
Ia mengatakan kalau kedua hal di atas sudah berjalan dibawah Kemenkes maka tidak perlu ada BPJS lagi. Karena pemerintah atas nama negara sudah menanggung biaya kesehatan seluruh rakyat di kelas 3 rumah sakit pemerintah.
“Gaji direksi aja ratusan juta, bangun gedung, beli mobil dan lainnya selama ini menelan uang iuran rakyat dan APBN. Belum ketahuan penggunaannya karena sesuai undang undang, gak bisa diaudit BPKP dan BPK,” katanya
Argo mengingatkan bahwa SJS/BPJS bersama OJK dan KPK adalah warisan Letter of Intent (LoI) dari Bank Dunia dan IMF menjelang kejatuhan Soeharto dan Orde Baru 1998.
“Tujuannya agar Indonesia.tergantung utang terus. Penonaktifan BPJS PBI hari sangat mencurigakan. Negara punya banyak duit tapi PBI dinonaktifkan. Kayak sabotase, yang jelek jadinya Presiden Prabowo,” tegasnya. (Web Warouw)
