JAKARTA – Pemerintah akan mulai mengoptimalkan belanja negara pada sisa akhir tahun ini, bahkan memastikan tak akan ada lagi anggaran belanja di tiap kementerian atau lembaga (K/L) yang mengendap.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“llmu fiskal yang wajar seperti ini. Ketika Anda punya, Anda sudah anggarkan, habisin,” kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Purbaya turut meminta K/L tak lagi serampangan mendesain rencana kerja dan anggaran ke depannya, bila tak mampu menghabiskan anggaran sesuai dengan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau enggak berani, enggak habisin, jangan didesain, jangan direncanakan, itu aja,” tegasnya.
Sejak pekan lalu, bahkan ia telah mulai mengeluarkan anggaran menganggur pemerintah yang selama ini mengendap di Bank Indonesia senilai Rp 200 triliun. Anggaran nganggur itu pada akhir pekan lalu telah digelontorkan ke lima bank milik negara.
Melalui penempatan dana nganggur pemerintah di perbankan itu, ia menargetkan peredaran uang primer atau M0 akan kembali tumbuh lebih cepat untuk menggerakkan perekonomian melalui mekanisme penyaluran kredit atau pembiayaan lebih cepat dan murah oleh bank.
“Teorinya begini, ini berhubungan dengan opportunity cost of money. Kalau opportunity cost of money turun, bunga turun, uang ada dan uangnya ada, misalnya, kan orang yang punya uang jadi enggak sayang belanja lagi,” tutur Purbaya.
“Kenapa? Loh bunganya lebih kecil dari sebelumnya, habisin aja duit saya. Sementara perusahaan yang mau ekspansi, enggak takut lagi pinjam uang. Kenapa? Bunganya lebih dari sebelumnya, ini kesempatan untuk berekspansi,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, pada 2024 silam, pemerintah memang masih membukukan Saldo Anggaran Lebih atau SAL senilai Rp 458,5 triliun.
Bulan Depan Patroli! Kementerian Lambat Belanja, Uang Ditarik
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan melakukan patroli pada bulan depan ke sejumlah kementerian yang mengalokasikan anggaran jumbo namun belanjanya lambat.
“Bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat,” kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Purbaya mengatakan, saat patroli itu ia akan meninjau alasan penyerapan anggaran belanja di kementerian itu lambat, dan memastikan akan membantu percepatan.
Namun, bila sampai Oktober tak kunjung mampu membelanjakan anggaran secara cepat sesuai program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ia memastikan akan merealokasikan anggarannya.
“Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober, kalau mereka berpikir kita enggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya, kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan bertanggung jawab ke rakyat. Saya enggak mau uang nganggur,” tegas Prabowo.
Bila mengacu pada Buku II Nota Keuangan APBN 2025, Kemhan kembali menjadi penerima anggaran terbesar, dengan pagu mencapai Rp166,26 triliun, meski sebenarnya mengalami penurunan 5,05% dibanding outlook 2024 yang sempat menyentuh Rp175,11 triliun.
Tepat di belakangnya, Polri mengukuhkan posisi sebagai institusi sipil dengan anggaran terbesar, yakni Rp126,62 triliun, naik tipis 2,5% dibanding outlook 2024 sebesar Rp123,56 triliun. Dana jumbo ini dialokasikan untuk memperkuat fungsi kepolisian di era digital-dari keamanan siber, pemberantasan narkoba lintas negara, hingga peningkatan fasilitas pelayanan publik seperti SPKT dan rumah dinas untuk wilayah-wilayah rawan kriminalitas.
Menariknya, Kementerian Kesehatan melonjak ke peringkat tiga, dengan pagu anggaran Rp105,65 triliun naik signifikan dari outlook 2024 yang berada di kisaran Rp93,25 triliun. Kenaikan ini menandai pergeseran fokus pascapandemi menuju reformasi sistem layanan kesehatan primer dan pencegahan stunting.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum yang tahun-tahun sebelumnya menjadi langganan tiga besar turun ke peringkat empat dengan alokasi Rp110,95 triliun. Meski tidak ada lagi nomenklatur resmi “PUPR”, anggaran sektor infrastruktur fisik masih tetap besar dan mencerminkan kelanjutan proyek strategis nasional.
Berikut ini daftar 10 K/L dengan anggaran terbesar dalam APBN 2025:
1 Kementerian Pertahanan Rp 166.26 triliun
2 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Rp 126.62 triliun
3 Kementerian Kesehatan Rp 105.65 triliun
4 Kementerian Pekerjaan Umum Rp 110.95 triliun
5 Kementerian Sosial Rp 79.59 triliun
6 Kementerian Agama Rp 78.60 triliun
7 Badan Gizi Nasional Rp 71.00 triliun
8 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Rp 57.68 triliun
9 Kementerian Keuangan Rp 53.20 triliun
10 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Rp 33.55 triliun
