Rabu, 28 Februari 2024

Bung Karno: Demokrasi Politik dalam Sistem Kapitalisme

Oleh: Muhamad Ikbal Ibrahim*

Diskursus Demokrasi di Indonesia merupakan topik yang tak asing ditelinga. Penyebabnya adalah silih berganti penerapan bentuk demokrasi dalam mekanisme politik negara kita. Dalam perdebatan terkait tema ini, mengemuka dua pandangan yang mewakili dua kubu besar dalam pemikiran demokrasi. Kubu pertama adalah mereka yang mewakili pandangan demokrasi merupakan representasi kebebasan (liberte) dan persamaan (egalite), Kubu yang kedua diwakili oleh mereka yang memandang demokrasi berkaitan dengan keadilan dan ekonomi politik.

Sebagai seorang pemikir dan pejuang politik Sukarno juga ikut dalam dua arus besar pemikiran demokrasi ini. Pandangan Sukarno mengenai ini ditempatkan dalam kacamata analisis ekonomi politik marxisme. Tak perlu mengherankan, karena Sukarno sendiri mengakui dirinya adalah seorang marxis.

Azas Liberal dalam Demokrasi Politik.
Kosakata “Demokrasi” memang bukan hal baru dalam sejarah perkembangan masyarakat. Demokrasi dalam bentuk praktek sebenarnya sudah dikenal sejak masyarakat dengan corak hidup sederhana dalam masyarakat primitif. Kepemilikan bersama dan keputusan kolektif dalam segala hal menjadi pola demokrasi sederhana dalam taraf perkembanga ini. namun demokrasi dalam bentuk formal baik definisi maupun praktik menjadi topik kajian dalam ilmu pengetahuan sejalan dengan berdirinya kekuasaan borjuis lewat dua prakondisi yakni Revolusi Industri 19.. di Inggris dan Revolusi Borjuis 19.. di Perancis.

Pada tahap awal “demokrasi borjuis” ini menjadi angin segar bagi rakyat karena dihipnotis oleh slogan liberte dan egalite tadi. Namun seiring berjalanya waktu demokrasi dalam batasan borjuis ini memperlihatkan wajah aslinya. Model demokrasi formal dan diskriminatif ini sngatlah kontras dengan substansi demokrasi itu sendiri. Kekuasaan politik hanya didominasi oleh kaum kaya,dipihak rakyat yang ada adalah kemiskinan dibawah jam 18 jam kerja, aturan yang berpihak kepada kaum borjuis, dan sebagainya. Model demokrasi ini identik dengan kepemilikan alat produksi, siapa yang memiliki alat produksi maka dia yang berhak mengenyam demokrasi itu sendiri.

Sukarno memiliki pandangan tersendiri dalam hal ini yang dimuat dalam “Koran Pemandangan”(1941) dengan judul Demokrasi Politik dengan Demokrasi Ekonomi = Demokrasi Sosial, yakni:

“Didalam negeri yang ada parlemen, terutama didalam urusan rezeki, dalam urusan ekonomi, rakyat-jelata masih sajalah banyak menderita kemiskinan. Dinegeri-negeri yang ada politik demokrasi itu seperti Perancis, Inggris, da Amerika…maka disitulah ada kapitalisme..Tenaga kerja hanyalah suatu barang dagangan, yang bisa dibeli atau ditampik menurut semau-maunya kaum majikan. Ia bisa diusirdari tempat pekerjaan, oleh karena ia tak mempunyai hak menentukan aturan-aturan ditempat bekerja”.

Sukarno sangat memahami bahwa dalam sistem kapitalisme kebebasan disalah artikan. Kebebasan menjadi panglima namun dibalik itu terdapat diskriminasi dalam ekonomi dan penghidupan. Setiap orang diberikan kebebasan dalam lapangan politik, namun kondisi ekonomi akan menentukan siapa yang akan dominan dalam politik. Aturan-aturan dalam lapangan politik hanyalah semu jika aturan dalam lapangan ekonomi masih eksploitatif. Pandangan marxisme Sukarno membuat pandanganya dalam memahami Demokrasi Politik didasarkan atas analisis Ekonomi Politik. Bahwa siapa yang menguasai alat produksi (basis) akan menguasai pula politik (suprastruktur). Perjuangan demokrasi politik harusnya mensyaratkan perjuangan transformasi alat produksi menjadi milik kolektif.

Pada tahap perjuangan politik harus mampu mendorong perubahan kepemilikan alat produksi. Maka pada tahap ini pemikiran Sukarno didasarkan atas Analisis Kelas. Sukarno Sadar bahwa Stratifikasi kepemilikan alat produksi dalam masyarakat kapitalisme hanya bisa di rubah dengan perjuangan kelas. Hal inilah yang mendasari pemikiran Sukarno untuk tidak menaruh kepercayaan pada demokrasi politik liberal alat Kapitalisme. Seorang buruh bisa menjadi anggota parlemen dan menjatuhkan menteri, namun disaat yang sama dia bisa dikeluarkan dari pabrik. Meminjam kata Bung Karno “ Ia bisa dilemparkan kejalanan oleh sang majikan, menjadi pengangguran”.

Antitesa Demokrasi Borjuis
Karena Demokrasi Borjuis adalah demokrasi semu. Maka rakyat tak seharusnya percaya dengan konsep demokrasi borjuis tersebut. Perjuangan menghilangkan penghisapan manusia atas manusia hanya bisa dihapus dengan mendorong perjuangan demokrasi yang tak sebatas demokrasi borjuis. Seperti yang dipaparkan diatas demokrasi seperti ini haruslah demokrasi yang secara simultan berjuang dalam ranah transformasi kepemilikan alat produksi secara sosial (anti kapitalisme).

Mengenai hal diatas Sukarno mengajukan gagasan “Demokrasi Terpimpin”. Banyak yang mencibir tanpa kritis mengenai konsep demokrasi ini. bahkan kaum yang mengaku sosialis sekalipun meragukan konsep Sukarno ini. Argumentasi mereka sederhana “Demokrasi Terpimpin” adalah identik dengan otoriter. Proyek demokrasi terpimpin ini dianggap sebagai bahaya mengekang demokrasi tersebut.

Mungkin generalisasi sepihak ini tidak melihat proses kausalitas dizaman itu. Kebijakan ini bukan tanpa sebab namun sangat erat dengan situasi ekonomi dan juga politik (demokrasi) dimasa sebelum kebijakan ini lahir. Kesalahan memahami demokrasi terpimpin dapat menyelewengkan paham kita menjadi pendukung teori demokrasi liberal. Artinya pemahaman kita bahwa kebebasan harus vulgar dalam setiap aspek. Bukankah kekebasan dalam semua perikehidupan ini adalah mekanisme yang dinginkan oleh kaum borjuis dalam masyarakat kapitalisme.

Menurut hemat penulis, fase demokrasi terpimpin merupakan solusi dari keterpurukan dan ambiguitas model demokrasi sebelumnya. Betapa tidak sejak Indonesia di proklamirkan telah terjadi pergantian perdana menteri yang cukup sering. Pergantian perdana menteri ini berimbas pada perubahan konsep pemerintahan dan tata kelola negara. Parahnya perubahan perdana menteri ini berimbas pada pergeseran ideologi tergantung siapa yang menadi perdana menterinya.
Selain itu terlalu sering pergantian pemerintahan menyebabkan rutinya pergantian Konstitusi Negara. Setidaknya sejak proklamasi sampai diterapkan demokrasi terpimpin tercatat empat kali perubahan Undang-Undang Dasar. Setidaknya demokrasi sebelumnya menyebabkan pergesaran tanpa jelas dasar dan tujuan negara, Indonesia di zaman ini ibarat Kapal yang tak memiliki nahkoda, terombang-ambing ditengah lautan tanpa tau arah tujuanya.

Sehingga kesemrawutan ini mendasari Sukarno untuk menerapkan demokrasi terpimpin. Kebijakan ini dilatar belakangi kritik atas fakta tidak becusnya demokrasi liberal dalam mengurus tata kelola ekonomi dan politik negara. Ditandai dengan pidato 17 Agustus 1959 yang kita diberi nama Pidato The Rediscovery of Our Revolution atau “penemuan kembali revolusi kita”. Pada sidangnya tahun 1960 MPRS menetapkan Manifesto Politik (Manipol) menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Selain itu Ketetapan ini memutuskan bahwa Pidato Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1960 yakni Pidato “ Jalanya Revolusi Kita (Jarek)”dan Pidato Sukarno didepan Sidang umum PBB yang diberjudul “ Membangun Dunia Kembali” (To Build The World a New) merupakan pedoman pelaksanaan manifesto politik.

Peristiwa penting ini menjadi penanda berakhirnya era demokrasi liberal. Dan pemantapan tujuan daripada Negara Indonesia. Dalam Pidato Pembukaan dalam Kongres Pemuda di Bandung Sukarno menjelaskan intisari dari Manipol tersebut yakni: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, lima konsepsi ini yang dikenal dengan USDEK.

Apa yang diinginkan dari penerapan demokrasi terpimpin bagi penulis adalah demokrasi yang merupakan antithesis dari demokrasi borjuis. Demokrasi borjuis adalah melanggengkan kapitalisme sedangkan demokrasi terpimpin hendak mewujudkan sosialisme indonesia. Sukarni paham dan sadar betul bahwa tidak ada keadilan dan kesejahteraan dalam demokrasi liberal borjuis. Bagi Sukarno “Demokrasi politik itu, yang berarti kesamarataan hak dilapangan politik akan tetap satu demokrasi borjuis, mana kala tidak dilengkapkan dengan ksemarataan dilapangan ekonomi”.

Solusi yang ditawarkan Sukarno untuk mengatasi sistem demokrasi borjuis adalah mendorong kesamarataan dalam ekonomi atau Corak Produksi. Pandangan ini sebenarnya adalah pandangan anti kapitalisme (kepemilikan pribadi). Sukarno sadar hanya dengan Sosialisme model demokrasi sebenarnya dapat terwujud. Sehingga jelaslah bahwa Demokrasi Terpimpin adalah upaya ideologis Sukarno untuk mengantisipasi paham Demokrasi Liberal Borjuis yang merupakan tiang penyanggah kapitalisme. Bahaya paham demokrasi liberal memang menjangkiti sebagian kaum gerakan dizaman itu yang banyak mengadopsi demokrasi ala Eropa Barat. Kesimpulan Penulis Kritik atas Demokrasi Terpimpin jika disalah artikan merupakan kritik yang hendak mendukung dominasi demokrasi liberal di Indonesia.

*Wakil Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Tengah

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru