TASIKMALAYA- Rakyat miskin dan tidak mampu harus ikut terlibat mengusulkan perbaikan ulang Basis Data Terpadu (BDT) penerima Bantuan Sosial. Proses pemutakhiran yang semestinya dilakukan setiap dua kali dalam setahun harus transparan dan melibatkan warga. Hal ini ditegaskan oleh Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Dika Moehammad dalam Musyawarah Daerah II SPRI Kota Tasikmalaya, yang bertema “Perkuat & Perluas Organisasi; Tingkatkan Pemahaman Berjuang” Minggu (15/9) di Geunah Calik, Tasikmalaya.
“Rakyat miskin dan tidak mampu di Tasik bersatulah. Ayo ikut mengkoreksi Basis Data Terpadu (BDT) Penerima Bantuan Sosial. Jangan diam dan hanya mengeluh,” tegasnya.
Berdasarkan laporan SPRI dibeberapa kota ditemukan adanya kepala Daerah dan DPRD yang tidak melakukan proses pemutakhiran BDT. Akibatnya banyak ditemukan warga miskin yang belum tercatat dalam BDT.
“Ditemukan banyak penerima bantuan sosial yang tidak sesuai kriteria miskin serta masih ditemukan data penerima bansos yang sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya,” ujarnya.
Agar hasilnya betul-betul akurat menurut Dika, perlu pemerintah daerah agar menyiapkan alokasi dana daerah (APBD) untuk membiayai proses pemutakhiran serta untuk subsidi terhadap warga miskin yang tidak tercover oleh program bansos Nasional.
Dalam Musda itu, Gilman Mawardi, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa dirinya berkomitmen akan bekerja mengurusi bidang kesejahteraan rakyat. Beliau juga akan berupaya agar ditempatkan dalam Komisi yang membidangi kesejahteraan.
Terkait dangan masih banyaknya warga miskin yang tidak masuk dalam BDT penerima Kartu Indoensia Sehat (KIS) dan program bansos lainnya ia berjanji akan membawa persoalan ini dalam rapat dewan.
Aris, Aktifis sosial sakaligus Ketua RW pernah mendatangi kantor Kelurahan untuk mengusulkan warga yang belum masuk BDT. Tetapi pihak kelurahan tidak mengetahui proses mengusulkan BDT. Di lingkungan tempat tinggalnya banyak ditemukan warga miskin yang belum masuk dalam BDT penerima Bansos.
Peserta Musda juga mengeluhkan Kriteria dan Garis Kemiskinan yang jadi acuan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi riil warga. Penggunaan kriteria dan garis kemiskinan ini menyebabkan sedikitnya keluarga miskin yang masuk dalam kategori.
5.000 Keluarga
Kepada Bergelora.com dilaporkan, berdasarkan pantauan di beberapa Kelurahan tidak pernah diketahui adanya proses pemutakhiran. Peserta mengatakan bahwa kuota tambahan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Kota Tasikmalaya sebanyak 5.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kenyataan masih belum mencukupi untuk mengkover keluarga miskin yang tidak masuk dalam BDT.
Dalam sidang pembahasan program kerja, ditetapkan bahwa SPRI Kota Tasikmalaya akan melakukan audit terhadap kelayakan penerima bantuan sosial dan mekanisme penetapan Basis Data Terpadu (BDT) penerima bansos. SPRI juga akan menginisiasi agar Walikota dan DPRD Tasikmalaya mengalokasikan dana daerah (APBD) untuk membiaya program pengentasan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.
Musyarawah Daerah ini dihadiri oleh puluhan aktivis pengerak sosial dari delapan kecamatan di Kota Tasikmalaya. Acara juga dihadiri anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Komisi IV Gilman Mawardi, dan Dika Moehamamd Sekjen DPN SPRI.
Pada Musda ini Sekjen SPRI, Dika Moehammad menyampaikan bahwa Musda merupakan proses demokratis dalam organisasi SPRI. Kegiatan Musda ini merupakan agenda nasional dalam rangka mengkonsolidasikan cabang-cabang SPRI. Musda bertujuan untuk merombak kepengurusan dan menyusun strategi serta program kerja.
Selanjutnya dalam pembahasan pemilihan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Kota Tasikmalaya, sidang menetapkan Ibu Popy sebagai Ketua, Aris sebagai Wakil Ketua, Ibu Dian sebagai Sekretaris, Ibu Ucu sebagai Wakil Sekretaris dan Ibu Sumiati sebagai Bendahara. (Marlo Sitompul)
