Kebijakan utang luar negeri bukan baru. Mantan Menteri Keuangan membedah kepentingan internasional dibalik utang luar negeri yang sampai saat ini diwarisi untuk dilanjutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bergelora.com memuat untuk pembaca. (Redaksi)
Oleh: Fuad Bawazier
TIDAK lama setelah dilantik sebagai Menkeu, Maret 1993, pak Marie Muhammad (MM) (alm) menanyakan kepada saya,–didepan beberapa sahabat dekat,– “Apakah utang yang biasa diterima oleh Indonesia dari CGI (IGGI) masih bisa berlanjut?” Sebab beliau hanya ayam lokal, bukan Menkeu alumni Amerika?
Saya jawab pasti berlanjut! “Why?”,–Tanya beliau. Sebab kreditur khususnya Bank Dunia dan ADB lebih berkepentingan untuk tetap bisa menyalurkan pinjamannya ke Indonesia. Indonesia sebagai debitur sebenarnya tidak butuh-butuh amat dengan loan itu.
Jadi, saya tegaskan kepada pak MM bahwa kalaupun pak Harto menunjuk salah satu Satpam di Depkeu untuk jadi Menkeu, sepanjang masih mau mengambil utang atau tidak menolak utang Bank Dunia dan ADB, utang pasti terus mengalir. Bahkan kalau mau cari gelar Menkeu terbaik sekalipun, Ok bisa diatur.
Tapi sebaliknya,– jawab saya,–kalau anda menolak utang dari IBRD (Bank Dunia) dan ADB, siap-siap saja akan di cap sebagai Menkeu RI yang buruk, konyol, atau bodoh. Pokoknya akan diganggu atau “digempur”, bahkan kalaupun anda alumni S3 dari luar negeri.
Intinya jika anda (Menkeu) masih mau berutang, anda bisa disebut Menkeu hebat, terbaik, dan sahabat “pasar” yg dipuja puji. Itulah sebabnya pada zaman itu (Orba), biasanya diskenario Indonesia mengajukan kredit yang lebih kecil dan kemudian CGI memutuskan loan yang lebih besar, lalu dibumbui statement,– “Itulah bukti kepercayaan dunia kepada Indonesia”,– dan Tim Ekonomi Pemerintah menepuk dada didepan Pak Harto yang nampaknya percaya saja. Tepatnya, Presiden Suharto terkecoh. Dengan jawaban saya itu, beliau, almarhum pak MM, tenang dan kesan saya, beliau senang dan PD (Percaya Diri).
Kini diperlukan dosis yang lebih tinggi dari sekedar menarik utang kepada Bank Dunia dan ADB. Menkeu harus menarik utang jenis baru ke pasar bebas, yakni SBN. Seperti umumnya obat, dari waktu ke waktu dosis pun perlu di naikkan lagi, yaitu dengan tawaran bunga yg tinggi, diatas rata rata. Jelasnya, kini diperlukan instruments yg lebih banyak lagi, yaitu tidak cuma pinjaman luar negeri ala CGI, tapi juga SBN dan bunga tinggi.
Jadi seandainya Menkeu SMI (Sri Mulyani) yang alumni S3 Amerika akan menyetop penarikan utangnya, beliau bisa menjadi Menkeu yang dihujat “pasar”. Dan saya kira SMI tidak menginginkan itu. Saya kira beliau akan memilih tetap mempertahankan policy APBN yang lebih besar pasak daripada tiang. Dengan policy ini SMI akan tetap populer dan disukai “pasar”. Padahal APBN masih bisa dirampingkan dengan membuang fat-fat atau markup yang ada atau unnecessary budget alias pemborosan dan anggaran fiktif. Sehingga defisit APBN atau utang bisa lebih baik dikendalikan.
Itulah sebabnya dari dulu Menkeu RI cenderung menarik utang luar negeri (valas) sebagai lambang kepercayaan internasional kepadanya sekaligus sebagai sumber kekuatan posisinya di pemerintahan. Cuma sekarang kadarnya naik dengan volume dan bunga yang kurang terkendali. Seolah-olah utang adalah satu satunya solusi ekonomi, khususnya APBN.
Begitu getolnya menarik utang sampai-sampai masih awal tahun 2020-pun kabarnya sudah menarik utang senilai Rp63Triliun sehingga rupiah menguat terhadap USD, per 14 Januari 2020 kurs bertengger di Rp13.600. Eksportir mulai cemas. Jadi sebenarnya kebijakan utang sudah tidak PRUDEN lagi seperti yang sering didengungkan.
Semoga ini bisa menjelaskan atau menjawab mereka yang sedang bingung mengapa Indonesia getol memperluas dan terus menambah utangnya, dan kenapa bunganya tinggi atau tertinggi di Asia Pasifik.
Jadi lebih untuk kepentingan siapakah utang Indonesia itu? Monggo dijawab masing masing, sendiri sendiri. Tidak perlu ngotot berdebat. Solusi atau jawaban saya jelas ialah perlunya reformasi total anggaran, baik APBN maupun APBD.
