JAKARTA- Sudah waktunya Indonesia serius untuk segera mempersiapkan penggunaan energi nuklir untuk mengakhiri kesulitan energi yang semakin berlarut-larut. Hal ini disampaikankan oleh Dr. Kurtubi, anggota DPR-RI dari Fraksi Nasdem kepada Bergelora.com di Jakarta Minggu (16/6) menanggapi agenda nuklir yang dibawa delegasi Indonesia dalam pertemuan menteri-menteri di G-20 di Jepang.
“Sayangnya, saya tidak melihat adanya pernyataan yang tegas dari Delegasi Indonesia yang hadir di pertemuan G-20 di Jepang, bahwa Indonesia pada saatnya akan menjadi negara pemakai energi Nuklir,” ujarnya.
Padahal menurut Colorado School of Mines di Amerika Serikat dan. Institut Francaise du Petrole di Perancis ini, sudah waktunya Indonesia mulai secara sungguh-sungguh dan serius untuk memanfaatkan energi nuklir yang diketahui sangat bersih, stabil 24 jam tidak bersifat intermitten, dengan emisi karbon yang nyaris nyaris nihil.
“Teknologi PLTN saat ini sudah lebih aman dan lebih efisien,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara besar dengan wilayah darat dan laut hampir seluas Eropah atau Amerika Serikat, dengan penduduk nomor 4 terbessr di dunia. Banyak pihak telah memprediksi Indonesia pada tahun 2050 akan menjadi negara dengan GDP nomor 4 terbesar di dunia.
“Maka sangat memerlukan supply listrik yang lebih besar dan stabil sebagai based load yang handal guna mendukung dan percepatan dan perluasan industrialisasi. PLTN seyogyanya dalam waktu yang tidak terlalu lama harus sudah bisa secara kongkrit menjadi bagian dari energy mix nasional,” ujarnya.
Kurtubi juga mengingatkan bahwa Indonesia lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Komisi VII DPR-RI telah meratifikasi Paris Agreement tentang Perubahan iklim menjadi Undang-Undang.
“Yang mengharuskan Indonesia mengurangi emisi CO2 sebagai penyebab kenaikan suhu global,” katanya.
Pertemuan G-20
Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia mulai serius membicarakan pemanfaatan nuklir dalam agenda-agenda internasional. Hal ini disampaikan Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, hari ini, Sabtu (15/6) saat memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara G-20, yang membahas transisi energi yang selaras dengan perlindungan lingkungan di Kota Karuizawa, 150 kilometer utara Tokyo, Jepang.
Dalam pertemuan itu Indonesia berupaya melakukan berbagai upaya dan respon strategis, sehingga Sekretariat G20 Jepang mengakomodasi sejumlah isu dalam Third Draft Communique. Salah satunya adalah menyederhanakan pembahasan nuklir dan mengakomodasi kepentingan negara non-pemakai nuklir.
Ministerial Meeting tersebut akan menyepakati Komitmen Energi G20 dalam Dokumen Lengkap Ministerial Communique, yang dibahas pada Energy Transitions Working Group (ETWG).
Dengan mengintegrasikan isu perubahan iklim, Jepang mengangkat tema utama transisi energi yang selaras dengan perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi dalam “3E+S” yaitu Energy Security, Economic Efficiency and Environment (3E) & Safety (S).
Jepang juga memprioritaskan agenda Innovation dan advanced energy issues, yaitu Hidrogen, Carbon Capture Storage and Utilization (CCUS), Well-to-Wheel Analysis dan Nuklir serta Research & Development 20 (RD20).
Pada kesempatan kali ini, Indonesia berupaya melakukan berbagai upaya dan respon strategis, sehingga Sekretariat G20 Jepang mengakomodasi sejumlah isu dalam Third Draft Communique antara lain;
(1) Memasukkan Sustainable Development Goals (SDGs)/Agenda 2030 sebagai referensi utama Komunike, dengan mengakui implementasi Transisi Energi yang beragam sesuai SDGs (SDG7).
(2) Memasukkan biofuels sebagai salah satu Energy Innovations, serta bioenergy sebagai bagian dari Energi Terbarukan dan Transisi Energi di dunia pada beragam penggunaan terutama pembangkit listrik dan transportasi.
(3) Memasukkan aspek affordability pada Energy Efficiency dan Power System, dan mengangkat Clean and Affordable Energy Access sebagai bagian tersendiri.
(4) Menekankan pentingnya memahami situasi masing-masing negara dalam pengembangan CCUS, dan mendorong kolaborasi internasional dalam pengembangan Hidrogen yang relatif masih baru.
(5) Memfokuskan Well-to-Wheel hanya untuk mengembangkan potensi efisiensi energi, dan tidak untuk standardisasi perhitungan emisi CO2 kendaraan bermotor di setiap negara.
(6) Menyederhanakan pembahasan nuklir dan mengakomodasi kepentingan negara non-pemakai nuklir. (Web Warouw/Agung Pribadi)
