JAKARTA- Gerakan Pemuda Ansor menegaskan dukungan terhadap semua upaya kajian pelurusan sejarah yang dilakukan terhadap peristiwa 1965/66. Hal ini ditegaskan oleh Abdul Rochman, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam rilisnya yang diterima Bergelora.com di Jakarta, Senin (18/9).
“Bahkan GP Ansor mendorong dilakukannya pengkajian yang mendalam dan komprehensif pengungkapan kasus PKI sejak 1948 secara terang benderang,” tegasnya.
Dibawah ini pernyataan sikap dari organisasi pemuda milik Nahdlatul Ulama (NU) ini:
SIARAN PERS Pimpinan Pusat GP ANSOR tentang Pembubaran seminar Pelurusan Sejarah 1965/1966
Menyikapi penolakan serta pembubaran kegiatan seminar Pelurusan Sejarah 1965/66 yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, 16 s.d. 17 September 2017 di gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jl. Diponegoro 74, maka dengan ini PP GP Ansor menyatakan:
1. PP GP Ansor menghargai dan menjunjung tinggi hak setiap warga negara untuk melakukan diskusi dan kajian atas sejarah peristiwa 1965/66; bahkan mendorong dilakukannya pengkajian yang mendalam dan komprehensif pengungkapan kasus PKI sejak 1948 secara terang benderang.
2. PP GP Ansor dalam kesempatan ini juga menyampaikan agar sesama anak bangsa memperkuat soliditas untuk menghadapi bahaya paham-paham yang merongrong NKRI, Pancasila dan kebhinekaan.
Demikian Siaran Pers ini kami sampaikan, semoga menjadi pemahaman untuk semua pihak. Terima kasih.
Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thoriq
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Abdul Rochman
Sekretaris Jenderal PP GP Ansor
Ditangkap
Sementara itu, sejumlah orang ditangkap dalam bentrokan yang terjadi di dekat Kantor LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat. Mereka diduga sebagai provokator aksi berujung rusuh.
“Ada kurang lebih 4-5 orang, beberapa provokator yang memang sudah kita ikuti dari awal sudah kita tangkap dan saya akan proses mereka sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Idham Aziz di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (18/9).
Idham mengatakan, mereka yang sudah ditangkap akan dikenakan pasal 170 KUHP. Terkait jumlah massa, Idham memperkirakan jumlahnya mencapai 2.000 orang.
“Massa kurang lebih 1.500 sampai 2.000,” tuturnya.
Idham menyebut massa aksi berasal dari berbagai elemen. Jumlah mereka terus bertambah sebelum akhirnya dibubarkan.
“Ada beberapa kelompok, diantaranya aliansi mahasiswa anti komunis, ada juga dari Bang Japar dan lain-lain lah, dan semakin malam semakin mereka berkumpul sehingga kami cepat mengambil tindakan supaya mereka bisa kita kendalikan,” ujarnya.
Hoax dan Fitnah
Sebelumnya, Akibat hoax dan fitnah, sejumlah massa diperalat untuk melakukan melakukan penyerangan terhadap kantor YLBHI di jalan Diponogoro 74, Jakarta. Untung saja Polri dibawah kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian dapat berperan mengamankan kantor YLBHI.
Jenderal Tito segera memerintahkan Kapolda dan Kapolres untuk membubarkan massa yang mulai beringas karena provokasi dilapangan.
“Polri dilematis karena isu yang dibahas tentang PKI yang seksi dan sensitif. Apalagi dimasa politis seperti ini. (Selama ini) sebelah sana menekan dan menuduh polisi membiarkan kegiatan yang dilarang Undang-Undang,” jelas Tito kepada Bergelora.com Minggu (17/9) malam.
Menanggapi kerja Polri, Asfinawati Ketua Umum YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) LBH-YLBHI mengucapkan terimakasih atas respon dan perlindungan aparat Kepolisian malam.
“Polri melindungi rekan-rekan yang di dalam gedung, menjelaskan kepada massa tentang acara yang sebenarnya, meminta massa untuk membubarkan diri, mengendalikan situasi dan bertindak tegas menegakkan hukum dan konstitusi,” demikian ujarnya dalam rilis yang diterima Bergelora.com.
Ia menjelaskan, hoax atau berita-berita bohong telah disiarkan. Propaganda tuduhan yang mengada-ada telah diviralkan.
“Instruksi-instruksi untuk menyerang LBH dilakukan secara sistematis dan meluas bahwa ini acara PKI, menyanyikan lagu genjer-genjer dan lainnya, padahal sama sekali tidak ada, kami khawatir ini ditunggangi oleh pihak-pihak yang menghendaki chaos dan rusuh,” jelasnya dalam pers rilisnya yang diterima Bergelora.com di Jakarta, Senin (18/9)
Asfinawati menjelaskan, pada Minggu (17/9) malam 2017 sekitar pukul 21.00 hingga Senin (18/9) dini hari ratusan massa datang mengepung gedung LBH, meneriakkan ancaman mengerikan, melakukan stigma dan tuduhan-tuduhan tidak berdasar, serta mencoba masuk, melempari dengan batu dan melakukan provokasi-provokasi, serta mencoba membuat kerusuhan.
“Sementara itu puluhan orang yang telah mengikuti acara #AsikAsikAksi, acara penampilan seni, puisi menyanyi dan lainnya dalam rangka keprihatinan atas pembubaran acara seminar sejarah yang dibubarkan oleh aparat pada Sabtu (16/9) terkurung dan bertahan didalam gedung LBH-YLBHI,” katanya.
LBH-YLBHI menurutnya telah berulang kali menjelaskan bahwa tidak ada acara terkait PKI, aparat kepolisian mulai dari Kapolsek Menteng, Kapolres Jakarta Pusat, Kabaintelkam Mabes POLRI .
“Juga Kapolda Metro Jaya telah melakukan klarifikasi langsung, melihat semua bahan, mengawasi terus menerus dan mengakui serta menjelaskan kepada massa bahwa tidak ada acara yang berkaitan sama sekali dengan PKI atau Komunisme. Tetapi massa tidak mau mendengar dan melawan aparat,” katanya. (Irene Gayatri/Web Warouw)
