Sabtu, 31 Januari 2026

100.000 PERUSAHAAN DENGAN 10 PELABUHAN BESAR NIH..! China Bangun ‘Hong Kong’ Baru di Dekat RI Bernilai Rp 1.760 Triliun

JAKARTA- Pemerintah China secara resmi mentransformasi Pulau Hainan menjadi kawasan pabean khusus bernilai US$ 113 miliar (setara Rp 1.760 triliun) sebagai eksperimen perdagangan bebas terbesarnya. Proyek ambisius bertajuk Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan (Hainan FTP) ini diluncurkan pada 18 Desember 2024 dengan memisahkan operasional bea cukainya dari wilayah daratan utama.

Melalui pemangkasan tarif dan pelonggaran regulasi, langkah ini bertujuan menarik investasi asing sekaligus memposisikan Hainan sebagai alternatif baru selain Hong Kong di tengah tantangan ekonomi global.

Langkah strategis ini meningkatkan jumlah barang yang memenuhi syarat untuk masuk tanpa tarif dari sebelumnya hanya 21% menjadi 74%. Selain itu, kategori barang bebas bea juga diperluas lebih dari tiga kali lipat hingga mencakup lebih dari 6.600 kategori barang.

Di bawah kerangka kebijakan baru ini, barang-barang yang diproses di Hainan dapat masuk ke China daratan tanpa tarif jika nilai tambah lokalnya melebihi 30%. Rencana ini juga membuka akses bagi entitas asing ke layanan tertentu yang selama ini dibatasi di daratan, serta menyederhanakan prosedur investasi lintas batas.

Proyek ini diharapkan dapat mempercepat integrasi rantai pasok dan memperkuat hubungan ekonomi China dengan negara-negara di Asia Tenggara, yang berada tepat di depan arah Selatan Pulau ini.

“Pelabuhan ini dapat menjadi gerbang vital yang memimpin era baru keterbukaan China kepada dunia,” kata Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng dikutip Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (17/1).

Peluncuran Hainan FTP langsung disambut positif oleh pasar, di mana saham-saham di China dan Hong Kong tercatat menguat pada hari Senin seiring tanda-tanda masuknya modal baru. Analis menilai Hainan berfungsi sebagai “medan pengujian rendah risiko” bagi transisi China menuju keterbukaan ekonomi tingkat tinggi.

“Model Hainan pada dasarnya menawarkan liberalisasi terkelola yang akan sangat bagus untuk mengintegrasikan kembali rantai pasokan, namun model ini tidak memiliki sistem hukum dan keterbukaan finansial yang bisa dibanggakan Hong Kong,” kata Xu Tianchen, ekonom senior di Economist Intelligence Unit, kepada Reuters, akhir tahun lalu.

Tembus 100.000 Perusahaan

Sebuah papan reklame untuk peluncuran operasi bea cukai khusus di seluruh pulau di Pelabuhan Perdagangan Bebas (FTP) Hainan terlihat di Wenchang, Provinsi Hainan, China selatan, Rabu (17/12/2025). (Ist)

Dilaporkan sebelumnya, jumlah entitas perdagangan luar negeri yang terdaftar di Pelabuhan Perdagangan Bebas (Free Trade Port/FTP) Hainan di China selatan telah melampaui 100.000, demikian menurut data bea cukai yang dirilis pada Rabu (14/1).

Dari 18 Desember 2025 hingga 10 Januari, sebanyak 4.709 entitas baru terdaftar, mencerminkan ekspansi yang pesat.

Keuntungan dari kebijakan itu dan penerapan proses bisnis baru telah memicu lonjakan permintaan konsultasi dari banyak entitas pasar. Menurut pejabat bea cukai Zhu He, sebuah saluran telekomunikasi langsung (hotline) tunggal di pusat layanan pemerintah dapat menerima lebih dari 100 panggilan konsultasi per hari.

Pada 18 Desember tahun lalu, China meluncurkan operasi bea cukai khusus yang berlaku di seluruh wilayah pulau di FTP Hainan, memungkinkan masuknya barang-barang luar negeri dengan lebih bebas, memperluas cakupan tarif nol, serta menghadirkan lebih banyak langkah-langkah yang mendukung dunia bisnis.

Resmikan 10 Pelabuhan Besar 

Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan China, Minggu (18/5/2025). (Ist)

Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan China, Minggu (18/5/2025). (Ist)

China akan mengoperasikan sepuluh pelabuhan besar di Provinsi Hainan, wilayah dengan sistem kepabeanan khusus. Peresmian pelabuhan ini sebagai upaya pemerintah China untuk menguatkan wilayah Hainan sebagai Free Trade Port (FTP) dan kawasan perdagangan bebas pajak yang berorientasi global.

Dilansir Reuters, Senin (15/12), sepuluh pelabuhan yang dikenal sebagai second-line ports tersebut akan mulai beroperasi seiring penerapan model pengawasan kepabeanan dua lapis.

Dalam skema tersebut, arus barang dari dan ke luar negeri akan mendapat akses lebih bebas melalui first line. Sementara pergerakan barang antara Hainan dan daratan utama China akan diatur melalui second line, dengan pengawasan yang disederhanakan namun tetap efektif.

Pemerintah China menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan memfasilitasi perdagangan lintas batas antara Hainan dan pasar global, sekaligus menjaga kontrol standar terhadap barang yang masuk ke wilayah pabean China. Pergerakan arus barang juga dipastikan lebih lancar dan bebas hambatan.

Dua pelabuhan utama, Xinhai dan Nangang, diperkirakan menangani sekitar 80 persen arus kargo dari Hainan ke daratan utama. Keduanya dirancang memiliki kapasitas lintasan hingga 1,72 juta truk per tahun, menjadikannya tulang punggung logistik Hainan.

Sejak uji coba operasional dimulai pada September lalu, seluruh truk yang keluar dari Hainan diwajibkan melalui lokasi pemeriksaan terpusat. Pemerintah juga menerapkan sistem reservasi penyeberangan laut, dengan tingkat pemesanan yang kini telah mencapai sekitar 90 persen.

Pelabuhan di China. (Ist)

Selain kesiapan pelabuhan, Hainan telah menyelesaikan putaran ketiga uji ketahanan pra-penutupan kepabeanan pada awal Desember. Koordinasi antara otoritas pelabuhan, bea cukai, dan aparat keamanan publik dilaporkan berjalan lancar. Sementara fasilitas, peralatan, dan sistem digital beroperasi secara stabil.

Penerapan penuh sistem kepabeanan khusus di seluruh pulau diyakini akan memperkuat daya tarik Hainan bagi investasi global. Pemerintah China menilai, kebijakan ini akan menarik lebih banyak modal, sumber daya strategis, serta talenta kelas dunia, sekaligus menjadi laboratorium reformasi ekonomi berstandar tinggi.

Di sisi pariwisata, kebijakan tersebut dinilai tidak menghambat mobilitas pengunjung. Wisatawan dari daratan utama China tetap dapat bepergian dengan mudah, sementara warga dari 86 negara masih menikmati fasilitas bebas visa ke Hainan.

Kawasan Bebas Pajak Hainan

Hainan dikenal dengan kawasan bebas pajak. Pemerintah China akan memperluas kebijakan tersebut untuk mendorong lebih banyak investasi masuk.

Hingga 1 November 2025, jumlah kategori barang bebas pajak meningkat dari 45 menjadi 47 kategori, termasuk perlengkapan hewan peliharaan, alat musik portabel, mikro-drone, dan peralatan rumah tangga kecil. Masyarakat di Hainan juga diperbolehkan membeli tanpa batas tahunan untuk 15 kategori barang yang dapat langsung dibawa pulang.

Dalam sektor perdagangan, proporsi produk bertarif nol persen di Hainan FTP melonjak dari 21 persen menjadi 74 persen. Jumlah barang bebas tarif meningkat dari sekitar 1.900 menjadi sekitar 6.600 item, mencakup hampir seluruh peralatan produksi dan bahan baku industri.

Ilustrasi pabrik di China. (Ist).

Penyederhanaan prosedur kepabeanan turut memperkuat posisi Hainan sebagai pusat perdagangan berbiaya rendah dan efisien. Dari sisi fiskal, nantinya pekerja dengan spesifikasi tinggi dan sangat dibutuhkan industri/perusahaan, mendapatkan keringanan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi hingga15 persen.

Sementara itu, lebih dari 1.100 sektor industri prioritas, mulai dari biomedis, energi angin, hingga material ramah lingkungan, akan mendapat keringanan tarif PPh badan sebesar 15 persen.

Serangkaian insentif tersebut diharapkan mendorong penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan. Pemerintah China juga memperkuat peran Hainan dalam strategi pembangunan ekonomi berbasis keterbukaan dan efisiensi. (Enrico N. Abdielli)

Artikel Terkait

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,120PelangganBerlangganan

Terbaru