JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan menutup pertambangan-pertambangan di lereng-lereng gunung untuk mencegah bencana di wilayahnya.
“Hari ini (Kamis, 11/12), kami juga akan menutup pertambangan-pertambangan di lereng gunung,” ujar Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
Dedi berbicara usai bertemu pihak KPK untuk membahas penataan aset-aset milik negara, hingga membahas soal pengembalian fungsi-fungsi hutan dan perkebunan.
Salah satu pertambangan yang akan ditutup permanen tersebut berada di lereng gunung dan memiliki risiko terhadap lingkungan.
“Semua pertambangan di lereng gunung yang memiliki risiko lingkungan, seperti di Kabupaten Bandung, Garut, hingga Sumedang, kami akan tutup permanen. Kenapa? Karena risiko bencana lebih tinggi dibanding hasil tambang yang didapatnya,” kata Dedi.
Pemprov Jabar pada saat ini juga sedang bekerja sama dengan polisi setempat untuk menindak perusak lingkungan.
“Kami sekarang terus memberikan tindakan hukum dengan bekerja sama Polda dan Polres untuk menyelesaikan berbagai pihak yang melakukan kerusakan lingkungan, seperti penebangan pohon maupun teh, dan (kerja sama tersebut, red) termasuk menutup pertambangan-pertambangan di berbagai tempat,” ujarnya.
Banjir dan Longsor di Wilayah Dedi Mulyadi
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, banjir hingga longsor terjadi di wilayah Kabupaten Bandung, Jabar, pada 4 Desember 2025.
Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status darurat bencana banjir dan longsor mulai 6-19 Desember 2025.
Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM yang ditujukan kepada bupati dan wali kota di lima daerah, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Bandung, dan Cimahi.
Dalam SE tersebut, dia menghentikan secara sementara penerbitan izin pembangunan perumahan di wilayah Bandung Raya.
Tertibkan Lereng Gunung yang Sudah Jadi Kebun Sayur
Dedi Mulyadi juga akan mengembalikan gunung dan lereng yang sudah berubah menjadi kebun sayur dan permukiman demi mencegah banjir dan tanah longsor.
“Kita ingin mencoba memitigasi, mencegah bencana terjadi di Jawa Barat dengan cara menghijaukan gunung, menghijaukan lereng, mengembalikan kembali fungsi persawahan, mengembalikan fungsi sungai. Karena biaya pencegahan lebih murah dibanding dengan recovery bencana,” kata Dedi
Dia melihat areal lereng-lereng gunung di Jawa Barat sudah berubah fungsi sehingga berisiko longsor dan banjir bila diguyur hujan.
“Kita akan bergerak ke selatan (dari Karawang yang sungainya ditertibkan) karena banyak areal di lereng-lereng gunung itu berubah menjadi areal permukiman dan areal perkebunan sayur dengan resiko longsor dan banjir yang sangat tinggi,” kata Dedi.
Dia berkoordinasi dengan KPK agar langkah penertiban ini sesuai dengan undang-undang dan tetap berbasis ekologi. Lereng akan dijadikan kebun teh dan tanaman keras Bukit, gunung, dan lereng yang kini telah menjadi kebun sayur bakal diubah menjadi kebun teh dan ditanami tanaman keras.
Dedi mencontohkan kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Dia ingin alih fungsi lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di kawasan itu dihentikan.
“Penghentian alih fungsi lahan di kawasan Ciwidey yang milik PTPN yang sekarang pohon tehnya ditebangi diubah menjadi kebun sayur. Kemudian, sebagian areal tanah kehutanan yang berubah menjadi kebuh sayur,” kata dia.
Nantinya, lahan yang dihijaukan itu akan dikelolah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Ini akan kita gerakkan, kita ubah menjadi perkebunn teh dan perkebunn tanaman keras yang dikelolah oleh Dinas Perkebunn dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat,” ujarnya. (Calvin G. Eben-Haezer)
