JAKARTA – Media Rusia, RT, menyoroti beban yang harus ditanggung negara-negara NATO saat harus menghabiskan sedikitnya 1 miliar euro (1,17 miliar dolar Amerika Serikat (AS) setara Rp 19,5 triliun) setiap bulan untuk senjata bagi Ukraina tahun depan.
Permintaan agar anggota NATO mengalokasikan dana gila-gilaan ini merujuk pada pernyataan sekretaris jenderal blok militer tersebut, Mark Rutte.
Seruan Rutte ini muncul di tengah upaya perdamaian yang dimediasi AS untuk menyelesaikan konflik Ukraina.
Rusia telah berulang kali mengkritik pengiriman senjata Barat ke Ukraina, dengan alasan hal itu hanya memperpanjang pertempuran dan menambah korban jiwa tanpa mengubah hasil konflik.
Meskipun demikian, anggota NATO Eropa telah berjanji untuk terus menyediakan senjata bagi Kiev dan telah meluncurkan program militerisasi mereka sendiri.
Menurut Rutte, yang berbicara di Brussels menjelang pertemuan menteri luar negeri NATO pada hari Rabu kemarin, pembayaran di masa mendatang akan disalurkan melalui program Daftar Persyaratan Ukraina yang Diprioritaskan (PURL).
“Jadi, ini bersifat ofensif dan defensif, termasuk pencegat untuk sistem pertahanan udara,” ujarnya.
Sekjen NATO juga menyebutnya “kabar baik” kalau anggota blok militer telah mengamankan sekitar €4 miliar ($4,68 miliar) sejak Agustus di bawah skema PURL, seraya menambahkan kalau, “kita membutuhkan dana yang sangat besar untuk setahun penuh.”
“Setidaknya 1 miliar, mungkin bahkan sedikit lebih dari 1 miliar per bulan,” kata Rutte.
Bantuan Eropa dan Skandal Korupsi di Ukraina
Dorongan itu muncul saat Uni Eropa yang kekurangan uang menghadapi tekanan untuk membiayai Ukraina selama dua tahun ke depan di tengah krisis keuangan Kiev.
Beberapa negara NATO baru-baru ini mengumumkan pendanaan baru di bawah skema PURL, termasuk dua paket gabungan senilai masing-masing $500 juta, yang dibiayai bersama oleh Jerman dan Norwegia, menurut laporan media.
Kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (9/8/12) dilaporkan sebelumnya, Kanada telah mendukung paket PURL terpisah senilai $500 juta melalui kelompok Nordik dan Baltik blok militer tersebut, ungkap NATO.
Namun, Media Rusia, RT, menyoroti pernyataan Kementerian Luar Negeri Norwegia baru-baru ini menyatakan bahwa beberapa bantuan yang diberikan kepada Kiev kemungkinan telah dicuri atau dialihkan.
“Pernyataan tersebut menyusul skandal korupsi besar-besaran yang mengungkap skema suap senilai $100 juta – yang diduga dipimpin oleh sekutu pemimpin Vladimir Zelensky – di sektor energi Ukraina, yang sangat bergantung pada bantuan asing,” tulis media Rusia tersebut.
Rencana Perang Jerman Lawan Rusia
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (8/12) dilaporkan – Jerman, satu di antara pentolan NATO, diam-diam sudah menyiapkan rencana perang melawan Rusia jika invasi Moskow ke Ukraina berlanjut ke wilayah lain di Eropa.
Rencana itu terungkap dalam laporan The Wall Street Journal yang menyebut, rencana rahasia Jerman itumenguraikan sejumlah hal secara rinci mulai dari pergerakan logistik hingga pengerahan 800.000 tentara NATO di seluruh Eropa jika terjadi serangan Rusia.
“Dokumen setebal 1.200 halaman, yang dikenal sebagai Rencana Operasi Jerman (OPLAN DEU), diselesaikan oleh tim perwira militer senior di Berlin,” tulis laporan tersebut dilansir NW, Minggu (30/11/2025).
Mengapa Hal Ini Penting
Cetak biru peperangan melawan Rusia tersebut menandakan peralihan dari pola pikir masa damai dan pendekatan baru “seluruh masyarakat” terhadap pertahanan, sebagaimana dijelaskan oleh para penulis dokumen.
Sistem pertahanan ini melibatkan sektor sipil, perusahaan swasta, dan lembaga pemerintah.
“Perpaduan antara ranah sipil dan militer ini menyerupai kembalinya pendekatan Perang Dingin terhadap konflik,” tulis ulasan NW.
Jerman berencana menghidupkan lagi wajib militer ke rakyatnya karena kekuatan militer Rusia yang semakin mengancam Jerman di masa datang.
Jerman berencana menghidupkan lagi wajib militer ke rakyatnya karena kekuatan militer Rusia yang semakin mengancam Jerman di masa datang.
Menurut laporan The Wall Street Journal , sekelompok perwira militer senior Jerman mulai merumuskan OPLAN DEU sekitar dua setengah tahun lalu, tak lama setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022.
Dokumen setebal 1.200 halaman, diklasifikasikan dan disimpan di “jaringan merah” Jerman yang rahasia, menyediakan panduan komprehensif untuk mengerahkan hingga 800.000 pasukan NATO, termasuk dari Amerika Serikat, ke timur melalui Jerman jika terjadi serangan Rusia.
Rencana ini mencakup peta logistik ekstensif yang menunjukkan pelabuhan, jalan, sungai, dan jalur kereta api yang penting bagi pergerakan pasukan dan material.
“Rencana ini mengintegrasikan sumber daya militer dan sipil, yang membutuhkan kerja sama dengan perusahaan sektor swasta, lembaga sipil, pemerintah daerah, dan penyedia infrastruktur utama,” kata laporan itu.
Langkah-langkah keamanan untuk melawan sabotase, ancaman dunia maya, dan kampanye disinformasi merupakan komponen utama dari rencana tersebut.
Dokumen itu juga mengungkap sisi lain kelemahan Jerman jika perang melawan Rusia pecah.
“Kurangnya perhatian yang parah dalam infrastruktur transportasi Jerman merupakan kerentanan utama,” tulis laporan itu.
Data pemerintah menunjukkan bahwa 20 persen jalan raya dan lebih dari seperempat jembatan jalan raya membutuhkan perbaikan segera.
“Banyak struktur yang ada tidak mampu menopang kendaraan militer berat, yang menurut para perencana harus diperbaiki sebagai prioritas demi efektivitas rencana,” tulis laporan itu.
Kutipan Pernyataan
Jerman berencana menghidupkan lagi wajib militer ke rakyatnya karena kekuatan militer Rusia yang semakin mengancam Jerman di masa datang.
Seorang “perwira militer senior dan salah satu penulis awal rencana tersebut,” dikutip oleh The Wall Street Journal , mengatakan:
“Tujuannya adalah untuk mencegah perang dengan menjelaskan kepada musuh kita bahwa jika mereka menyerang kita, mereka tidak akan berhasil.”
Wakil Menteri Pertahanan Jerman , Nils Schmid, mengatakan:
“Kita harus mempelajari kembali apa yang telah kita lupakan. Kita harus menarik kembali orang-orang dari masa pensiun untuk memberi tahu kita bagaimana kita melakukannya dulu.”
Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan pada bulan September: “Ancaman itu nyata. Kita tidak sedang berperang, tetapi kita tidak lagi hidup di masa damai.”
Apa yang Terjadi Selanjutnya
OPLAN DEU terus direvisi karena uji ketahanan mengungkapkan kendala dan area baru yang perlu ditingkatkan. Pemerintah Jerman berencana menginvestasikan miliaran dolar untuk peningkatan infrastruktur. (Web Warouw)
