JAKARTA- Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) XV HIPMI, 11-13 Januari 2015, kampanye beberapa kandidat Ketua HIPMI Periode 2015-2018 mulai ramai di media sosial. Salah satunya adalah menolak kandidat yang diduga terlibat korupsi. Hal ini dikutip Bergelora.com dari Kompasiana.com, di Jakarta, Minggu (4/1).
Tulisan dikirim oleh ‘Pemuda Jaya’ pada 3 Januari 2015 kemarin pukul 16:33 sore yang membela dua kandidat Ketua Umum HIPMI Bagus Hermanto dan Bayu Priawan Djokosoetono dengan membongkar kasus dugaan korupsi kandidat Bahlil Lahadalia.
Menurut ‘Pemuda Jaya’ Bahlil Lahadalia di tahun 2012 pernah terganjal kasus korupsi di Fakfak, Papua Barat dan kasusnya sudah dilaporkan ke KPK. Dalam investigasi yang dilakukan Koalisi Mayarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK) Papua sejak bulan Maret hingga April 2012, ditemukan banyak kejanggalan dalam beberapa mega proyek di Kabupaten Fakfak, salah satunya dugaan korupsi yang terjadi dalam mega proyek pembangunan reklamasi pantai Fakfak.
Ia menjelaskan bahwa Bahlil Lahadalia ditunjuk langsung oleh Bupati Kabupaten Fakfak Mohammad Uswanas untuk menangani mega proyek tersebut diduga sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Jumlah dana yang dikucurkan dari Anggaran Pendapapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2011 untuk mega proyek tersebut adalah berjumlah Rp. 37.943.168.000.
“Dana tersebut dibagi dalam dua bidang proyek, pertama, pembangunan reklamasi pantai yang berlokasi di pelabuhan arah laut pantai dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 17.804.874.000. Kedua, di lokasi Pelabuhan arah darat pantai dengan jumlah dana sebesar Rp.19.344.126.000,” ujarnyanya dalam tulisan yang berjudul ‘Menolak Caketum HIPMI Koruptor’ di Kompasiana.com itu.
Adapun anggaran untuk pengawasan pembangunan kedua bidang proyek baik di arah laut maupun arah darat tersebut sebesar Rp. 794.168.000. Dari hasil investagasi yang dilakukan KAMPAK Papua, dua bidang mega proyek tersebut dilaksanakan pada tempat yang sama dengan melakukan penimbunan material batu dan tanah yang di ambil dari pembongkaran Kantor Bupati dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak.
Pemuda Jaya juga mengutip pernyataan Kordinator KAMPAK Papua, Dorus Wakum kepada suarapapua.com, Jumat (25/5), bahwa proyek pembangunan reklamasi pantai tidak didahului dengan study Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga pengrusakan laut dan biota terjadi begitu saja.
Selain itu, menurut Dorus material untuk penimbunan mega proyek tersebut diambil dari Gunung Tebing Warporong, dimana gunung ini adalah milik marga Woretma.
“Itu dulu tempat tinggal nenek moyang mereka yang juga termasuk dalam wilayah adat Mbaham matta, dan daerah ini masuk dalam kategori cagar alam atau hutan lindung, tetapi sayangnya Gunung tersebut digusur dan materialnya diangkut untuk menimbun proyek reklamasi pantai,” ujar Dorus.
Menurut Dorus, sangat disayangkan sebab pembongkaran Gunung tersebut telah menyalahi aturan dan seharusnya sudah diproses oleh pihak keamanan di Fakfak, dalam hal ini Kepolisian daerah Fakfak.
Persaingan Bisnis
Menanggapi hal ini salah satu anggota Badan Pimpinan Pusat (BPP) HIPMI Angga Wira menjelaskan bahwa dikalangan pengusaha memang sering terjadi persaingan bisnis.
“Kasus Bahlil Lahadalia ini tidak pernah ada tindak lanjut hukum. Sampai sekarang Bahlil tidak pernah diperiksa,” ujarnya kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (4/1)
Menurutnya tuduhan itu tidak masuk akal karena Mohammad Uswanas sebagai orang tua angkat Bahlil Lahadalia pada waktu itu belum menjadi bupati Fakfak waktu kasus itu terkuak.
“Waktu itu benar Bahlil sebagai Bendahara Umum Partai Golkar di Papua. Tetapi tidak mungkin bisa nepotisme, karena orang tua angkatnya belum menjadi bupati saat itu,” ujarnya.
Sebelumnya Angga Wira yang terdaftar dalam HIPMI DKI Jakarta itu juga menjelaskan bahwa sudah waktunya, kepemimpinan HIPMI dipegang oleh putra daerah Indonesia Timur yang mengerti seluk beluk perekonomian rakyat setempat.
“HIPMI ke depan harus memberikan kesempatan orang Indonesia Timur untuk memimpin para pemuda pengusaha seluruh Indonesia membangun ekonomi rakyat secara serius,” ujarnya di Jakarta
Saat ini ada tiga calon Ketua Umum HIPMI yang akan bertarung pada Munas di Bandung nanti. Mereka adalah Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai, Ketua Bidang Infrastruktur Dan Properti Di Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI. Bahlil juga pernah memimpin HIPMI di Papua. Calon ketua umum yang kedua adalah Bayu Priawan Djokosoetono yang saat ini menjabat sebagai Bendahara Umum BPP HIPMI. Calon yang lain adalah Andhika Anindyaguna yang saat ini menjabat Wakil Sekretaris Jenderal, BPP HPMI. (Web Warouw)
