JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar bakal menaikkan pajak kepada anggota DPR RI, selepas dicecar soal penerimaan pajak yang jauh dari target.
Ia mengakui pengumpulan pajak masih di bawah target, yakni Rp1.459 triliun dari proyeksi Rp2.076,9 triliun alias 70,2 persen per Oktober 2025. Akan tetapi, Purbaya menegaskan kondisi ekonomi saat ini tidak bisa dianggap normal.
Yang perlu kita ingat adalah keadaannya enggak normal sampai September kemarin, Oktober saja baru mulai balik, belum keluar dari tekanan loh. Ini yang sedang kita perbaiki, jadi jangan dihitung sebagai keadaan normal,” jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).
“Saya juga mau (penerimaan pajak mencapai target). Kalau bisa, kita hajar, terutama anggota DPR pajaknya kita naikin ya. Wah, saya digebuk nanti,” canda Purbaya saat melontarkan ide kenaikan pajak bagi anggota DPR RI.
Ia kemudian menampilkan data pertumbuhan uang yang beredar di masyarakat, di mana diklaim sudah lesu sejak tahun 2024.
Oleh karena itu, Purbaya menegaskan dirinya tidak ingin memaksakan lebih banyak dalam kondisi keuangan masyarakat hingga para pengusaha.
Di sisi lain, Sang Bendahara Negara menjelaskan pemerintah masih memberikan stimulus kepada rakyat Indonesia.
Kondisi tersebut, menurut Purbaya, menjadikan acuan-acuan normal dan penilaian terhadap kinerja penerimaan pajak dalam keadaan sehat menjadi tidak pas.
“Saya bisa naik tarif (pajak) di sana-sini, tapi hasilnya pasti lebih jelek dari yang sebelumnya. Kenapa? Ekonomi lagi jatuh. Kita kan tahu kebijakan countercyclical , kalau lagi jatuh kita bebani lagi, akan lebih jatuh lagi. Harusnya kita malah kasih stimulus besar-besaran,” tutur sang menteri.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Purbaya mengatakan sejauh ini kementeriannya masih cukup taktis, bahkan terbilang ngirit dalam memberikan insentif atau stimulus.
Ia bergurau bahwa hal tersebut disebabkan oleh kedua wakilnya, yakni Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, pelit.
Pada akhirnya, Kementerian Keuangan mencoba mengoptimalkan anggaran yang ada untuk menciptakan perbaikan ekonomi di tanah air. Purbaya lalu menegaskan dampak dari kebijakannya yang berlangsung sejak 8 September 2025 sudah mulai terlihat.
“Tapi bukan berarti keadaan sudah normal. Jadi, kalau Anda tanya kenapa pajak turun segitu banyak? Ya waktu itu lagi susah. Kalau pengusaha lagi susah, dipajakin , ribut pasti kan? Uangnya juga enggak ada, orang lagi rugi,” tandasnya. (Web Warouw)
