JAKARTA- Jaringan Alumni Yogyakarta mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Sri Sultan Hamengku Buwono X diajukan ke MPR sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri pada 12 November 2026.
Usulan ini disampaikan sebagai aspirasi masyarakat sebelum Presiden menyerahkan dua nama calon kepada MPR, paling lambat 25 November 2026. Sidang paripurna MPR untuk memilih dan melantik Wakil Presiden dijadwalkan pada 9 Desember 2026.
Ketua Jaringan Alumni Yogyakarta, Heroe Waskito, mengatakan bangsa Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang menjadi tokoh pemersatu, yang diterima semua kelompok, tidak hanya partai politik tetapi juga masyarakat luas.

“Indonesia sedang membutuhkan perekat. Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah tokoh yang diterima lintas partai, lintas agama, lintas suku, dan lintas generasi. Beliau milik seluruh bangsa, bukan milik satu golongan,” kata Heroe.
Heroe mengingatkan peran Sultan dalam menjaga ketenangan bangsa pada masa sulit 1998. Pada 20 Mei 1998, dalam Pisowanan Ageng di Alun-alun Utara Yogyakarta, Sultan mengajak masyarakat menjaga kerukunan, perdamaian, dan ketertiban, sehingga Yogyakarta tetap tenang. Pada 10 November 1998, Sultan juga duduk bersama Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Amien Rais di Ciganjur untuk mencari titik temu bagi masa depan bangsa.
“Di saat genting, Sultan memilih merangkul, menenangkan, dan mempertemukan. Itulah watak yang dibutuhkan seorang Wakil Presiden: menjaga persatuan dan membantu Presiden merawat kerukunan bangsa,” ujarnya.
Sekretaris Jaringan Alumni Yogyakarta, Eko Prastowo, menilai Sultan juga memenuhi kebutuhan Presiden akan Wakil Presiden yang tidak membawa kepentingan partai. Sesuai UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Gubernur DIY tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan Sultan telah meninggalkan keanggotaan partai sejak 2012.
“Wakil Presiden dari luar partai tidak akan menjadi pesaing Presiden dan tidak menggeser keseimbangan koalisi. Sultan hadir untuk menjaga dan membantu Presiden sampai akhir masa jabatan, bukan untuk menunggu giliran pada 2029,” kata Eko.
Eko menambahkan, Sultan memiliki pengalaman pemerintahan yang panjang. Ia telah memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai gubernur sejak 1998.
Pengabdian sebagai Wakil Presiden pun bukan hal baru bagi keluarga Sultan. Ayahnya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, menjabat Wakil Presiden pada 1973-€“1978 dan dikenang sebagai negarawan yang berintegritas.
Eko menutup dengan menegaskan bahwa usulan ini lahir dari kepedulian terhadap masa depan bangsa dan negara.
“Kami menghormati sikap rendah hati Sultan, yang menyebut urusan ini sebagai urusan Jakarta. Justru karena itu kami bersuara. Pengabdian terbaik kadang datang dari orang yang tidak memintanya. Kami memohon Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan usulan ini,” pungkas Eko.
MPR Sepakati Pelantikan Wapres Baru Diundur ke 9 Desember
Sebelumnya dilaporkan, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar Sidang Paripurna untuk memilih dan melantik Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur ke Rabu (9/12/2026).
Adapun permintaan ini Prabowo sampaikan melalui surat presiden, dalam rangka merespons MPR yang menetapkan sidang paripurna diselenggarakan pada 2 Desember 2026.
“Dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan Presiden jabatan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Muzani menjelaskan, berdasarkan rapat gabungan hari ini, MPR menyetujui usulan Prabowo itu. Prabowo Harus Kirim Dua Nama Cawapres Pengganti Gibran
“Dan dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, dan sekaligus pelantikan pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelasnya.
Muzani pun memahami jadwal kenegaraan Prabowo yang begitu padat dalam beberapa hari ini.
Sehingga, kata dia, Prabowo masih perlu waktu untuk berbicara dengan koalisi dan tokoh dalam rangka penentuan Wapres baru.
“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” imbuh Muzani. (Web Warouw)

