JAKARTA- Dalam pertemuan delegasi Badan Kerja Sama (BKSP) DPD RI dengan Dewan Kopi Internasional atau ICO (the International Coffee Organisation) di London Inggris beberapa waktu lalu, Delegasi DPD RI mengusulkan kepada Direktur Eksekutif ICO Roberio Oliveira Silva agar menjadikan Jakarta sebagai Kantor Pusat ICO karena berakhirnya masa sewa dan biaya operasional ICO yang relatif mahal di Kota London.
“Saya mendengar kalau ICO sedang merencanakan pemindahan Kantor Pusat ke tempat lain, tentu kami sangat senang kalau ICO dapat mempertimbangkan usulan tersebut”, kata Dailami Firdaus, anggota DPD RI dari Jakarta kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (30/6).
Usulan tersebut disambut Roberio, yang menyatakan pihaknya sedang dalam proses Strategic Process Review (SPR) maupun menyiapkan persiapan Sidang ke 115 Dewan dan Badan-Badan ICO pada bulan September 2016 yang akan datang. Namun Roberio mengakui Indonesia memiliki kekuatan besar di sektor Kopi, namun belum memainkan perannya dengan penuh.
“Indonesia merupakan negara yang aktif mendukung Perjanjian ICO, mendukung saya sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Negara Produsen Kopi, tapi apa yang saya rasakan Indonesia belum memaksimalkan apa yang ingin dicapainya melalui ICO,” tegas Roberio.
Pertemuan BKSP dan ICO bertambah menarik ketika beberapa Senator mengajukan berbagai pertanyaan.
“Bagaimana langkah-angkah ICO dalam mengendalikan harga kopi, sehingga petani kopi bersemangat lagi menanam kopi?”, kata Senator Delis Julkarson Hehi, anggota DPR-RI asal Sulawesi Tengah.
Menurut Roberio, salah satu faktor yang memberi pengaruh kepada pasokan kopi adalah usia pohon kopi, sehingga mempengaruhi fluktuasi permintaan dan penawaran pasar.
Tellie Gozelie menyoroti fluktuasi harga kopi yang dapat mengancam kehidupan petani berskala kecil di Indonesia.
“Bagaimana peran ICO dalam supply dan demand dan apakah ICO memiliki pengaruh untuk menentukan harga kopi?” demikian anggota DPD-RI, dari Kepulauan Bangka Belitung.
Roberio menolak bahwa ICO mempengaruhi harga kopi dunia dan menyatakan bahwa ICO bersifat imparsial dan merupakan organisasi yang menggabungkan negara produsern dan konsumen kopi dunia.
Sebelum acara berakhir, Adrianus Garu dari Nusatenggara Timur ingin meminta ICO mengingatkan negara-negara anggota memperhatikan faktor-faktor terkait tanaman kopi.
“Selain yang telah disampaikan, ICO diminta dapat mengingatkan negara-negara produsen terkait pengembangan teknologi tumbuh dan pengembangan antisipasi tanaman kopi anti-hama,” tegas Adrianus.
Roberio, menyambut baik kunjungan BKSP ke Kantor Pusat dan merekomendasikan DPD RI dapat hadir pada Sidang ICO bulan September 2016 di London untuk bertemu dengan berbagai pihak di sektor kopi dari berbagai negara. (Enrico N. Abdielli)
