JAKARTA — Komnas HAM RI menggelar aksi pawai untuk mendorong percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) di Jakarta, Minggu (12/1).
Peserta gerak jalan mulai berkumpul di Stasiun Dukuh Atas pada pukul 07.15 WIB.
Dalam pawai tersebut, hadir pula Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro beserta jajaran komisioner Komnas HAM lainnya, Abdul Haris Semendawai, Pramono Ubaid Tantowi, dan Anis Hidayah.
Mereka tampak kompak mengenakan pakaian bernuansa putih dan pawai di kawasan car free day (CFD) Sudirman-Thamrin, Jakarta.
Beberapa di antara peserta lainnya yang berasal dari Komnas HAM, KPAI, Kemen PPA, hingga koalisi masyarakat sipil juga turut membawa perabotan seperti serbet dan teflon yang melambangkan PRT.
Aksi ini digelar untuk mendukung percepatan pengesahan RUU PPRT yang sudah 19 tahun belum kunjung disahkan.
“Sudah 19 tahun RUU ini tak kunjung disahkan, saatnya kita perkuat gerakan mendorong percepatan pengesahannya,” tulis undangan yang diterima Bergelora.com di Jakarta.
Sebelumnya, RUU itu sudah mandeg di parlemen selama 19 tahun. Rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.
Pada 2020, pembahasan RUU tersebut rampung di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).
Setelahnya, pemerintah dan DPR bersepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Namun, rencana itu pupus. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.
Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan. Ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menaker Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 itu.
“Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).
DPR Ogah Sahkan
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) enggan tergesa-gesa dalam membahas hingga menggolkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), kendati Presiden Jokowi sudah mendesak untuk segera disahkan menjadi undang-undang.
Dalih DPR RI enggan terburu-buru ialah lantaran ingin memastikan semua aspirasi terakomodir.
“Ya, kita harus lihat dulu, saya juga harus mendapatkan laporan dulu dari komisi terkait dan Baleg, sebenarnya substansi yang nanti akan dibahas seperti apa,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2023).
Mogok Makan
Beberapa waktu lalu Koordinator Jala PRT, Lita Anggraeni memastikan akan melakukan Mogok Makan untuk mendesak pengesahaan RUU PRT itu.
“Ratusan PRT korban yang telah berjatuhan di masa lalu dan puluhan korban baru setiap hari apa Ketua DPR masih juga menyoal emergency? Jika tidak juga disidangparipurnakan hingga tanggal 15 Pebruari nanti, saya dan kawan-kawan PRT akan mogok makan dan puasa masal,” kata Lita Anggraini sedih. (Web Warouw)
