PROGRAM Makan Siang Gratis terus menjadi sorotan negatif karena kasus keracunan pada siswa terus terjadi dan meluas. Presiden Prabowo jangan hanya mendengar laporan ABS yang gagal memperbaiki pelaksaan program yang punya niat sangat baik ini.
Sekali lagi perlu diingatkan bahwa MBG bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia agar menjadi sumberdaya manusia yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Hal ini tidak mungkin tercapai dengan pengelolaan seperti yang sudah berlangsung sampai hari ini. Untuk itu perlu segera dilalukan perubahan motode untuk biaa mencapai tujuan di atas.
Jadi filosofi MBG adalah pelayanan bukan bisnis. Hari ini MBG dijalankan secara bisnis dengan melibatkan investor yang mendanai dari bikin dapur, foodtray dan belanja bahan makanan. Sebagai pebisnis maka investor tentu tidak mau rugi bahkan mencari untung. Keuntungan dan ongkos diambil dari Rp15.000/piring yang akhirnya menurunkan kualitas bahan dan produk makanan.
MBG harus dikembalikan ke pelayanan bukan bisnis sehingga bisa memastikan pencapaian program. Tata kelolanyapun.perlu segera diubah.
Pertama, penyedia dan pelaksana MBG harus berbasis sekolah. Hal ini bisa dilakukan oleh kantin sekolah sebagai ujung tombak MBG di sekolah.
Kantin sekolah selama ini telah meenjadi pengelola makanan siswa pada waktu istirahat pelajaran di sekolah. Kantin sangat tahu sajian makanan yang disukai para siswa sehingga sudah terbiasa mengadakan bahan masakan sampai menyajikan makanan dan selalu habis.
Program MBG yang di tugaskan pada kantin sekolah akan memotong pembiayaan yang besar yang habis untuk membangun dapur, pengadaan foodtray dan biaya lainnya.
Kedua, monitoring (pemgawasan) dan controlling (kendali) program MBG di sekolah bisa dilakukan oleh POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru) yang sudah ada di setiap sekolah. Sehingga sekolah dan orang tua murid ikut terlibat dalam mengatur, mengawasi pengadaan dapur, kantin dan pelaksaan MBG di sekolah. Tidak perlu ada lembaga atau yayasan baru sebagai pihak ketiga, yang tidak ada hubungan dan tanggung jawab pada sekolah dan siswa yang mendapatkan MBG.
POMG nantinya akan mengembangkan pengadaan bahan makanan berbasiskan masyarakat disekitar sekolah. Sehingga mendorong produksi bahan makanan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pengadaan susu. Sehingga ekonomi rakyat akan ikut bertumbuh sebagai ikutan dari program MBG.
Ketiga, setiap sekolah memiliki konsultan kesehatan dan gizi berbasiskan masyarakat dari orang tua murid atau petugas kesehatan terdekat. Program Posyandu setiap bulan juga menyediakan ahli gizi yang bisa memantau peningkatan gizi dan pemeriksaan kesehatan di sekolah.
Keempat, ibu-ibu PKK, Dasawisma, Desa Siaga akan menjadi fondasi bagi Posyandu, POMG, Sekolah dan Kantin Sekolah, sehingga semakin banyak pihak yang akan ikut memastikan keberhasilan program MBG.
Prioritas Wilayah MBG
Dengan cara di atas maka MBG harus dijalankan di daerah Prioritas 3 T. Daerah 3T adalah daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal, yaitu wilayah Indonesia yang kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budayanya kurang berkembang dibandingkan wilayah lain di skala nasional. Kriteria penetapannya meliputi kualitas pembangunan yang rendah, lokasi geografis di perbatasan dan sulit dijangkau, serta keterbatasan infrastruktur, sarana, dan prasarana dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih.
Ada 127 kabupaten di 24 Provinsi (sebelum pemekaran Papua dan Papua Barat) tercatat sebagai daerah 3T (daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang bisa menjadi prioritas program MBG dalam kurun satu tahun pertama. Ini bisa menjadi pilot proyek MBG yang akan menjadi percontohan buat di daerah lain berikutnya.
Peleburan BGN
Badan Gizi Nasional (BGN) sebaiknya dilebur dalam direktorat jenderal gizi masyarakar di bawah Kementerian Kesehatan yang tugasnya memastikan peningkatan gizi siswa disetiap sekolah yang.tercakup dalam program MBG.
Selama ini puluhan tahun persoalan gizi masyarakat diurus oleh Direktorat Gizi Masyarakat di Kementerian Kesehatan, namun tidak pernah serius mengatasi gizi buruk, kurang gizi dan belakangan stunting di Indonesia. Ini disebabkan korupsi merajalela di Kementerian Kesehatan. Kali ini Kementerian Kesehatan khususnya direktorat gizi masyararakatnya harus serius dibersihkan dari korupsi. Perlu ada Satgas Independen Anti Korupsi di dalam Kementerian Kesehatan yang berisi para ahli dan perwakilan masyarakat. Prioritas memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan.
Fungsi operasional BGN yang memastikan program MBG berjalan di setiap sekolah perlu dikembalikan lagi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian ini wajib memastikan setiap sekolah punya kantin yang melayani MBG. Kementerian ini (dulu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) puluhan tahun juga memang sarat korupsi. Untuk bisa memastikan program MBG juga dibutuhkan Satgas anti Korupsi yang Independen yang memastikan tidak ada uang MBG yang hilang. Atau uang dibayarkan oleh kas negara dengan sistim kapitasi per kantin sekolah. Jadi setiap kantin dimodalin dulu, kalau ada kekurangan ditagihkan ke kas negara lewat Kementerian.
Untuk oengadaan foodtray MBG, saatnya Indonesia memiliki industri penyediaan piring MBG itu. Kesempatan ini seharusnya diambil.tanggung jawabnya oleh Kementerian Perindustrian. Banyak investor dalam negeri yang pasti siap terlibat. Masak gitu aja gak bisa!
4.711 Kasus Keracunan MBG
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) sejak Januari hingga 22 September 2025, sudah terjadi 4.711 kasus keracunan MBG. Dari data tersebut, kasus keracunan paling banyak terjadi di Pulau Jawa.
BGN membagi 4.711 kasus tersebut ke tiga wilayah, yakni Wilayah I mencapai 1.281 kasus, Wilayah II mencapai 2.606 kasus, dan Wilayah III meliputi 824 kasus.
“Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam konferensi pers di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).lalu.
Dalam konferensi pers tersebut, Dadan menyampaikan bahwa kasus keracunan disebabkan sejumlah hal, mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih baru, belum terbiasa memasak dalam porsi besar, hingga mengganti supplier bahan baku.
Saatnya Bertindak
Saatnya bertindak memoerbaiki program MBG. Sudah bukan waktunya lagi berpolemik, berdebat dan mencari kambing hitam dari berbagai kasus keracunan dalam program ini. Saatnya putar haluan menata kembali program MBG agar alokasi MBG 2025 sebesar Rp71 triliun tidak menguap sia-sia.
Hitung saja,–jumlah sekolah di Indonesia pada semester I tahun ajaran 2024/2025 tercatat mencapai 439.049 sekolah, mencakup jenjang PAUD hingga SMA. Berarti membutuhkan 439.049 kantin sekolah. Jumlah total siswa di Indonesia pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024 adalah 53,14 juta orang.
Sasaran MBG pada tahun 2026 sebesar 82,9 juta siswa. dengan alokasi dana sebesar Rp15,000/siswa. Untuk itu dibutuhkan Rp1,243,500,000,000. Dalam setahun untuk 260 hari sekolah dibutuhkan Rp323,310,000,000,000. Alokasi anggaran MBG 2026 nanti sebesar Rp335 triliun akan sia-sia jika tata kelola MBG tidak segera diperbaiki.
Jika kantin sekolah ditugaskan untuk melaksanakan program MBG dibawah tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan Kementerian pendidikan maka tidak dibutuhkan lagi BGN. Maka tidak perlu ada pengeluaran tambahan seperti penguatan lembaga BGN dan biaya pelaksanaan tender pihak ketiga pelaksana MBG.
Anggaran sebesar Rp 335 triliun itu akan terserap pada pengadaan bahan makanan yang akan menumbuhkan produksi pertanian dan perikanan, peternakan. Pengerjaan MBG akan menambah tenaga kerja di setiap sektor di atas di tambah tenaga juru masak di setiap sekolahan. Dan yang terpenting POMG memastikan makanan yang disediakan aman untuk para siswa. Masyarakat tidak hanya nonton tapi ikut bertanggung jawab mengawasi MBG lewat Posyandu, ibu PKK, Dasa Wisma dan Desa Siaga. Sehingga cita-cita Indonesia Emas bukan lagi omong kosong. Segera saja jenderal! (Redaksi)
