JAKARTA- Fit And Proper Test atau uji kelayakan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang menjabat di lembaga konstitusi itu akan mendelegitimasi lembaga Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Sri Edi Swasono kepada Bergelora.com Kamis (25/12).
“Benar, sangat mendasar. Kalau Hakim MK apalagi dia Ketua MK yang sedang menjabat harus di-fit and proper test, maka artinya panitia seleksi yang melakukannya meragukan kompetensi Hakim dan Ketua MK,” jelasnya.
Menurutnya, hal itu berarti pula semua putusan-putusan Mahkamah Konstitisi dapat diragukan atau didelegitimasi.
“Apa lagi kalau sampai dinyatakan tidak lolos fit and proper test, maka semua keputusan yang pernah diambil Mahkamah Konstitusi menjadi tidak legitimate. Kepastian hukum hancur lebur, hancur pulalah Negara Hukum ini. Oleh karenanya Presiden adalah Kepala Negara saya minta segera berkenan turun tangan,” tegasnya.
Hal ini ditegaskannya menjawab persoalannya yang sangat mendasar yaitu soal kepatutan bagi hakim dan Ketua Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat untuk mengikuti fit and proper test.
“Kalau fit and proper test lagi berarti ada keraguan atas kelayakannya. Hal itu sangat mengganggu jabatan hakim yang putusannya tidak harus dihormati. Karena itu sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada presiden dan Pansel,” ujarnya.
Pimpinan Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) ini juga mengingatkan bahwa Undang-undang Dasar 1945 yang asli disusun oleh Badan Pekerja Upaya Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bukanlah produk hukum semata.
“Undang-undang Dasar 1945 yang asli bukan sekedar produk hukum saja, tetapi produk-produk filosofi (Weltanschauung) dan budaya Bangsa, ideologi kebangsaan dan kerayatan, patriotisme, kedaulatan negara, citizensip, sosial, ekonomi, adat, humanisme, mimpinya bangsa yang menolak keterjajahan dalam segala dimensi sosial-ekonomi, harkat-martabat, ideologi, keadilan dan humanisme kependidikan, dan teologi,” tegasnya.
Konstitusi menurutnya bukan hanya urusan ahli hukum saja yang memahaminya, namun harus dilihat dari berbagai dimensi diatas secara lengkap dan historis.
“Sekali lagi bukan hanya produk hukum, yang ahli hukum seperti misalnya seorang Saldi dianggap cukup bisa memahaminya. Jangan mereduksi konstitusi hanya sebagai mainan ahli hukum saja,” tegasnya.
Ia mengkritik seorang Saldi Isra yang menurutnya sepertinya merasa kuasa dan benar mensyaratkan dan menentukan siapa yang pantas jadi hakim Mahkamah Konstitusi.
“Pansel yang ahli hukum apapun tidak boleh merasa paling tahu tentang UUD ’45. Maka UUD ’45 jangan direduksi hanya menjadi norma kajian hukum dan barang mainan ahli-ahli hukum,” ujarnya lagi.
Ia mengingatkan bahwa dari 75 anggota BPUPKI dan 27 anggota PPKI hanya 20-an orang saja yang Sarjana Hukum. Ketua BUPKI Radjiman adalah seorang dokter yang filsuf. Ketua dan wakil ketua PPKI adalah Ir. Soekarno dan Drs Mohammad Hatta. (Web Warouw)
