JAKARTA- Pergantian Kabareskrim Polri Komjen Suhardi Alius dengan Irjen Budi Waseso ditengah polemik pergantian Kapolri yang tertunda, sangat bernuansa politik. Lingkaran dalam Presiden Joko Widodo dipenuhi dengan isu dan fitnah yang mengorbankan Kabareskrim Polri Komjen Suhardi Alius. Demikian Ketua Setara Institute, Hendardi kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (17/1).
“Lingkaran dalam presiden sepertinya memberikan banyak isu-isu dan fitnah yang membuat Kabareskrim menjadi korban politik dari dilema pergantian Kapolri,” ujarnya
Meski kapolri memiliki kewenangan mengganti Kabareskrim tetapi menurut Hendardi presiden tidak bisa lepas tangan dari pergantian ini. Presiden seharusnya saat ini fokus dalam mengambil langkah terbaik untuk menyelesaikan permasalahan pergantian Kapolri.
“Presiden sedang melakukan proses politisasi Polri mengingat pergantian itu dilakukan secara mendadak, tanpa ada alasan yang jelas dan ditengah polemik pergantian Kapolri,” ujarnya
Kabareskrim Polri Komjen Suhardi Alius menurutnya memiliki track record yang baik sehingga Presiden semestinya mempertahankan dan bukan malah menggantinya.
Situsai kondisi politik sekarang telah membuat posisi Polri menjadi politis dan rentan dengan konflik internal. Situasi ini akan berakibat terganggunya kinerja polri dalam memberikan pelayanan di masyarakat.
“Presiden dan Kapolri harus mengembalikan posisi kabareskrim Komjen Suhardi alius dalam posisi semula sebagai Kabareskrim. Jika itu tidak dilakukan maka Presiden benar adanya melakukan politisasi terhadap polri dan ini adalah hal buruk bagi institusi Polri,” tegasnya.
Demoralisasi Polri
Sebelumnya Hendardi menyatakan keputusan Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menyerahkan jabatan tersebut kepada Wakil Kapolri, Komjen Badroedin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri dinilai sebagai jalan tengah yang tepat ditengah polemik pergantian Kapolri belakangan ini. Tugas awal Badroedin adalah segera melaksanakan konsolidasi internal.
“Jangka pendek Badroedin harus lakukan konsolidasi internal untuk pulihkan Polri setelah alami demoralisasi akibat ketegangan pergantian Kapolri,” ujarnya.
Menurutnya keputusan Presiden Joko Widodo telah berhasil menyelamatkan institusi kepolisian dari dampak politisasi pergantian Kapolri. Penundaan pelantikan Budi Gunawan juga penghormatan pada hukum.
“Keputusan Jokowi adalah jalan tengah yang konstruktif untuk selamatkan institusi Polri. Pilihan menunda juga, adalah cara untuk hormati BG untuk menjalani proses hukum dan berpijak pada asas praduga tak bersalah,” ujarnya.
Perombakan TB-1 dilakukan Jokowi pada Jumat (16/1) malam. Jokowi meneken dua Keppres sekaligus, yakni soal mempurnatugaskan Sutarman dan satu lagi Keppres untuk menunjuk Badrodin.
Ketika memberikan konferensi pers, Jokowi juga mengumumkan bahwa dia menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan, yang telah disetujui DPR untuk diangkat sebagai Kapolri. Alasannya sang Jenderal saat ini tengah terbelit masalah korupsi dan sudah ditetapkan pula sebagai tersangka oleh KPK. (Web Warouw)
