JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satuan tugas ini diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Adapun pembentukan tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 3 Januari 2025. Dikutip dari salinan Keppres, Jumat (10/1/2025), Satgas dibentuk untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional sesuai Asta Cita dalam percepatan hilirisasi sumber daya alam dan untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional.
Hal ini juga untuk mewujudkan percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Lalu, untuk percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batu bara, ketenagalistrikan, serta energi baru dan terbarukan.
“Dibentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas,” tulis Pasal 1 Keppres tersebut.
Nantinya, satgas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
Adapun tugas-tugas satgas antara lain mendorong peningkatan koordinasi perumusan kebijakan maupun regulasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan, dan penerimaan negara; serta memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
Kemudian, merekomendasikan penyesuaian perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan/kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
Lalu, mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.
“Memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala; melaksanakan percepatan penyelesaian permasalahan hukum; dan memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan K/L dan pemda terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional,” berikut tertuang dalam Pasal 3.
Sementara itu, lingkup kegiatan yang menjadi tugas satgas meliputi percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
Selanjutnya, ketahanan energi nasional dengan peningkatan produksi minyak dan gas bumi, batu bara, ketenagalistrikan, serta pengembangan energi baru dan terbarukan; dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional termasuk infrastruktur ketenagalistrikan, serta fasilitas penyimpanan, pipanisasi, dan jaringan minyak dan gas bumi.
Satuan tugas tersebut terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, anggota pelaksana, dan sekretariat.
Berikut ini susunan keanggotaan satgas:
- Ketua: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Wakil Ketua Bidang kemudahan berusaha dan percepatan hilirisasi: Menteri Investasi dan Hilirisasi
- Bidang penyediaan lahan: Menteri Agraria dan Tata Ruang
- Bidang hilirisasi pertanian: Menteri Pertanian
- Bidang hilirisasi kelautan dan perikanan: Menteri Kelautan dan Perikanan
- Bidang dukungan kebijakan: Menteri Sekretaris Negara Sekretaris: Ahmad Erani Yustika.
- Anggota: Menteri Hukum Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan Jaksa Agung dan Kapolri.
Bahlil Takluk
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, pemerintah berencana kembali memberikan izin ekspor konsentrat tembaga kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) pada tahun 2025. Praktis, upaya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menyetop “lagu lama” dari Freeport itu berakhir gagal.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, manajemen Freeport telah mengajukan permohonan izin ekspor kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Saat ini, proses penerbitan izin ekspor sedang berlangsung.
Adapun, Kementerian ESDM bersama kementerian terkait lain tengah membahas permohonan izin ekspor konsentrat tembaga melalui rapat khusus.
“Freeport, mereka sudah ajukan (izin ekspor) untuk 2025. Dan kami dari Kementerian ESDM lagi membahas. Dan sudah dilakukan rapat dengan Kemenko Perekonomian,” papar Bahlil di Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Langkah selanjutnya, terang Bahlil, hasil rapat bersama Kementerian terkait akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Rapat tersebut disinyalir juga akan memutuskan secara detail terkait periode hingga volume ekspor yang diizinkan kepada Freeport.
Izin ekspor konsentrat tembaga PTFI telah berakhir pada 1 Januari 2025. Diketahui, dampak dari berakhirnya izin ekspor oleh pemerintah membuat produksi konsentrat tembaga di gudang PTFI menumpuk.
Padahal, pemerintah telah mendorong Freeport untuk tak perlu lagi mengekspor konsentrat tembaga yang diproduksinya. Pemerintah Indonesia setelah mengarahkan proses pemurnian komoditas mineral tersebut untuk dapat dilakukan di dalam negeri, selaras dengan telah rampungnya fasilitas smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur.
Celakanya, fasilitas smelter Freeport di Gresik mengalami insiden kebakaran pada Oktober 2024, beberapa waktu sebelum izin ekspor konsentrat tembaga berakhir. Hal itu tentu membuat jadwal operasional smelter harus diundur.
“Kami akan menunggu (hasil rapat) tinggal kami laporkan kepada Bapak Presiden. Apapun keputusannya, pasti pertimbangannya lebih baik untuk Freeport dan untuk negara,” ujar Bahlil.
Padahal Bahlil pada 19 Desember 2024 lalu menyampaikan, permohonan ekspor konsentrat tembaga oleh Freeport layaknya “lagu lama” yang kembali diulang dari tahun ke tahun. Menurut dia, pemerintah telah menyatakan dengan tegas melarang ekspor konsentrat tembaga untuk mendukung program hilirisasi.
“Freeport ini kan lagu lama sebenarnya. Dari saya masih mahasiswa, sampai menjadi Menteri ESDM, tema Freeport ini begitu terus. Aku udah banyak belajar sama Freeport. Masa dari S1 sampai jadi Menteri ESDM, belum hafal lagu Freeport,” ungkap Bahlil, dalam wawancara eksklusif.
Bahlil juga mengungkapkan alasan Freeport mengajukan permohonan tambahan ekspor tembaga. Alasan yang dimakasud adalah imbas insiden terbakarnya smelter tembaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur.
“Freeport ini kan dia udah bangun smelter. Smelternya udah jadi. Tetapi kan ada terbakar. Karena dia terbakar, maka dia belum bisa memproduksi. Harusnya dia sampai dengan Desember ini, udah gak (ekspor) lagi,” ungkap dia.
Menurut Bahlil, Freeport seharusnya menunjukan komitmennya untuk melakukan percepatan perbaikan terhadap kawasan smelter lembaga yang rusak terbakar.
“Lu berapa bulan memperbaiki? Kalau terbakar, lu berapa lama memperbaiki? Karena bagi Indonesia, agar Indonesia yang paling penting. Jangan begitu dia gak ada komitmen, dia lama-lama ekspor terus. Ini kan kita tahu kelakuan manajemen sebagian Freeport ini kan. Ini lagu lama, bos,” tuturnya.
Bahkan, Bahlil mengakui dia adalah seorang yang memperoleh beasiswa dari Freeport saat mengenyam bangku kuliah. Meski begitu, ia menyatakan tetap akan bersikap adil untuk kepentingan bangsa dan negara, alih-alih kepentingan pribadi.
“Aku dukung Freeport asal dia fair kepada bangsa negara. Kalau aku lebih milih Republik Indonesia, lebih milih cinta negara gue. Daripada gue harus korbankan negara gue untuk kepentingan. Sekalipun memang 51% saham Freeport sudah milih Indonesia. Ini sudah milik kita juga. Kalau ente oke, ane oke,” tegas Bahlil.
Targat Divestasi Saham Freeport 10%
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan rencana penambahan saham 10% PT Freeport Indonesia (PTFI). Saat ini sudah 51% saham Freeport dimiliki pihak Indonesia dan rencananya ditambah menjadi 61%.
Erick mengatakan saat ini proses divestasi saham Freeport masih terus berlanjut. Dia menargetkan kesepakatan tersebut rampung pada kuartal I-2025.
“Masih proses. Kita coba ya (kuartal I-2025),” kata Erick saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).
Erick menjelaskan memang ada beberapa kesepakatan yang cukup kompleks. Untuk itu, pihaknya juga terus mengupayakan semua berjalan dengan baik. Apalagi PTFI merupakan anak usaha dari MIND ID, BUMN holding pertambangan.
“Karena kan memang ada beberapa kesepakatan yang memang dinamikanya cukup kompleks,” imbuh Erick.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah bakal melanjutkan rencana tambah saham 10% pada PT Freeport Indonesia. Bahlil menargetkan proses pengambilan saham tambahan ini akan rampung awal tahun depan. Semua sesuai dengan komunikasi dengan Freeport.
“Insyaallah tahun depan awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).
Pada intinya, Bahlil mengatakan nasib proses divestasi Freeport masih menunggu finalisasi dari Freeport. (Calvin G. Eben-Haezer)
