JAKARTA- Pemerintah diminta waspada terhadap ratio hutang terhadap PDB 36% karena jelas tidak sustainable dan amat membahayakan APBN kemudian bisa menimbulkan krisis dahsyat bila tidak segera diambil langkah terobosan. Salah satu terobosan tadi adalah Surplus dari penjualan BBM di dalam negeri. Hal ini disampaikan oleh Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (26/2)
“Kita jangan dilengahkan dengan dalih bahwa ratio hutang terhadap PDB baru 36%. Tetapi ingat bahwa APBN kita semakin sempoyongan membayar kewajiban utang,” ujarnya.
Ia menjelaskan sebagai contoh dalam bulan Januari 2016 ini penerimaan pajak yang merupakan sumber utama APBN hanya Rp 62,2 Trilyun sementara itu dalam bulan Januari 2016 negara membayar cicilan hutang dan bunganya sebesar Rp47,4 trilyun. Artinya 76% pemasukan dari pajak hanya untuk membayar cicilan hutang dan bunganya.
“Ini jelas tidak sustainable dan amat membahayakan APBN dan bisa menimbulkan krisis dahsyat bila tidak segera di ambil langkah terobosan. Salah satu terobosan tadi adalah Surplus dari penjualan BBM di dalam negeri,” ujarnya.
Fuad Bawazier mengingatkan bahwa bila dinyatakan gagal bayar maka kurs rupiah anjlok, semua dollar lari ke luar negeri, Indonesia kesulitan import barang, inflasi tinggi, pabrik-pabrik tutup, pengangguran meningkat tajam dan seterusnya.
“Biasanya rakyat amat menderita dan kemungkinan pemerintah tumbang atau huru hara,” ujarnya.
Berhenti Berhutang
Sebelumnya Fuad Bawazier meminta Pemerintahan Joko Widodo tidak perlu berhutang untuk melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang sudah mulai berjalan hingga saat ini. Lebih baik pembangunan infrastruktur dibiayai dari dana yang dikumpulkan dari rakyat Indonesia.
“Mengingat perlunya dana yang amat besar untuk pembangunan infrastruktur, maka sebaiknya dananya dikumpulkan dari rakyat Indonesia sendiri daripada berhutang yang nantinya juga rakyat yang harus bayar plus bunganya,” Demikian Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (25/2)
Ia menjelaskan, saat ini, di negara-negara yang biasanya memberi subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) justru sedang menaikkan harga-harga BBM di dalam negerinya.
“Indonesia tidak perlu ikut-ikutan menaikkan harga BBM untuk pasar dalam negerinya. Tetap pertahankan saja harga yang sekarang, meskipun harga internasional sedang turun,” ujarnya.
Menurutnya pembangunan infrastruktur bisa di danai dari surplus keuntungan dari penjualan BBM di dalam negeri, sehingga pemerintahan Joko Widodo tidak perlu lagi mencari hutang seperti rezim-rezim sebelumnya.
“Selisih positip berupa surplus keuntungan dari penjualan BBM di dalam negeri ini diperuntukkan khusus untuk pembangunan infrastruktur. Tidak perlu berhutang atau sekurang-kurangnya mengurangi hutang negara dalam mengejar ketertinggalan infrastruktur,” jelasnya.
Mekanismenya menurut Fuad Bawazier, relatif simpel, yaitu Pertamina rutin menyetorkan surplus itu ke Kas Negara. Yang penting ada kesepakatan Pemerintah dengan DPR.
“Ayo kita pikul sendiri biaya pembangunan Insoneaia. Pemilik kendaraan bermotor terutama juga akan menikmati infrastruktur jalan ini. Ayo berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing,” ujarnya. (Web Warouw)
