JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penindakan. Lembaga Antikorupsi membutuhkan peran masyarakat lewat upaya pendidikan dan pencegahan.
“Untuk menurunkan tingkat korupsi tidak cukup jika hanya melalui pendekatan represif penanganan perkara korupsi saja. Namun, juga penting dibarengi dengan upaya-upaya preventif dan edukatif bagi masyarakat,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 3 September 2022.
KPK, kata Ali, giat melaksanakan kegiatan pendidikan berintegritas dan antikorupsi. Kegiatan itu menyuarakan pentingnya menciptakan sebuah sistem yang akuntabel dan transparan sebagai upaya pencegahan korupsi.
“Hal ini sebagaimana strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang dijalankan KPK dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang berbudaya antikorupsi,” ujar Ali.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei tentang kepercayaan publik tentang institusi penegak hukum di Indonesia. Hasilnya, Kejaksaan Agung menempati posisi tertinggi tingkat kepercayaan ketimbang KPK dan Polri.
KPK mendapat angka 73,2 persen. Sedangkan, Polri memperoleh 69,6 persen.
“Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan pada Agustus berada di angka 75,3 persen,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat pemaparan hasil survei bertajuk Penilaian Publik Atas Masalah-Masalah Hukum Terkini dan Kinerja Lembaga Penegak Hukum secara virtual, Rabu, 31 Agustus 2022.
Survei dilakukan dalam rentang 13-21 Agustus 2022. Jajak pendapat dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung.
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih. Dari populasi itu, dipilih secara random (multistage random sampling) 1220 responden. Margin of error sampel tersebut kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95%. (Enrico N. Abdielli)
