LEBAK- Menjelang Reshuffle Kabinet, Presiden Joko Widodo diminta serius membenahi kabinetnya yang lemah dalam mengatasi disparitas pembangunan kesejahteraan rakyat masih sangat terasa di daerah. Upaya mempercepat pemerataan kesejahteraan di daerah masih jauh dari harapan rakyat yang memilih Joko Widodo sebagai Presiden RI. Hal ini disebabkan kelemahan para menteri sehingga memperlambat capaian Pemerintahan Joko Widodo. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Lebak, Banten, dr. Marhaeni Juwita Wulandari, AAK kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (14/7).
“Pencapaian APBN di bawah. Retribusi pajak di pusat jauh di bawah target. Ekonomi lagi kacau. Harga kebutuhan pokok mahal masih mahal. Keamanan masih kacau. Kesehatan makin parah. Pemerintah gak bisa jadi pengendali. Malah kebawa arus,” ujar wakil rakyat dari PDI-Perjuangan ini.
Ia menyesali kebijakan PDI- Perjuangan yang menempati kadernya di Kabinet, bukan dalam posisi yang langsung bisa melayani rakyat. Seharusnya menurutnya, PDI-Perjuangan sebagai partai perjuangan menempati kader memimpin kementerian kesehatan, pendidikan, sosial perburuhan dan pertanian.
“Posisi menteri yang diambil PDI-Perjuangna gak ada yang strategis buat kepentingan rakyat langsung. Gak ada menteri PDI-Perjuangan yang langsung bersentuhan sama rakyat, sehingga rakyat tidak merasakan kemenangannya lewat PDI-Perjuangan,” jelasnya.
Menurutnya Partai seharusnya tidak hanya mengurus hubungan elit politik saja, tapi mengurus rakyat langsung, karena rakyat sudah berjuang keras bersama PDI-Perjuangan mendukung Joko Widodo menjadi Presiden.
“(Sekarang PDI-Perjuangan-red) cuma mikirin posisi hubungan elite aja. Sangat jauh dari slogan ‘Menangis Dan Tertawa Bersama Rakyat’,” ujarnya.
Menurutnya, posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani tidak memiliki kekuatan untuk langsung mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ada menteri strategis mbak Puan (Maharani-red) tapi sayang ora iso opo-opo. Jadi podo wae. Bukan menteri tehnis jadi gak bisa ngapain,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, dr. Wulan dapat merasakan harapan para kader PDI-Perjuangan yang hidup di tengah rakyat yang selama ini diperjuangkannya.
“Kasihan kader-kader partai yang di ranting dan PAC (Pengurus Anak Cabang-red) yang kerjanya jualan es kelapa, jual eceran bensin, kernet, angkot, petani, buruh dan pengangguran. Waktu kampanye bersama rakyat panas-panasan sampai bau kringet apek-apek berjuang buat partai biar menang. Pas udah menang, punya presiden, nasibnya sama aja. Malah lebih susah gara-gara harga pada mahal-mahal. Kalau sakit, berobat makin ribet sama BPJS. Hadoow,” ujarnya. (AB Putra)
