GANTIKAN DENGAN YANG BERPIHAK PADA RAKYAT..! Manifesto Politik Aktivis Lintas Generasi Soloraya Mendesak Segera Reshuffle Kabinet

SOLO- Aktivis lintas generasi di Soloraya menyampaikan 8 Jalan Perubahan Bangsa. 50 orang penandatangan ‘Manifesto Politik Aktivis Lintas Generasi Soloraya’ meminta agar Presiden Prabowo memastikan pemerintahan yang efektif dan bersih.

Prijo Wasono menegaskan birokrasi harus transparan, melayani rakyat, bukan melayani oligarki. Banyak menteri Kabinet Merah Putih yang kontroversial memicu kemarahan rakyat dalam kebijakannya.

“Segera lakukan reshuffle kabinet terhadap menteri bermasalah dan gantikan dengan yang berpihak pada rakyat,” demikan Prijo Wasono kader Partai Rakyat Demokratik (PRD) menjelaskan kepada Bergelora.com di Solo, Jumat (5/9).

Dibawah ini isi lengkap manifesto itu:

Manifesto Politik Aktivis Lintas Generasi Soloraya

PROLOG

Pada hari Rabu, 03 September 2025, sejumlah elemen pro-demokrasi lintas angkatan di Kota Solo berkumpul dan berdiskusi mengenai situasi politik nasional. Forum ini digelar dalam suasana penuh duka dan kegelisahan, setelah gelombang amuk massa merebak di berbagai daerah, termasuk di Solo yang bahkan berujung pada pembakaran kantor DPRD setempat. Dari sinilah kemudian lahir kesadaran bersama perlunya sebuah manifesto, sebagai pernyataan politik untuk menegaskan kembali arah gerakan rakyat dan demokrasi yang sejati.

Munculnya amuk massa bukanlah gerakan spontan, melainkan akumulasi dari persoalan rakyat yang tak kunjung diselesaikan. Saluran aspirasi formal yang mestinya dijalankan oleh DPR sering kali mandek atau berubah menjadi arena kompromi elite sehingga suara rakyat tidak menemukan ruang yang tepat. Tidak heran bila rakyat melampiaskan kemarahan pada DPR, karena lembaga legislatif dianggap gagal menjalankan fungsi representasi, lebih sibuk menjaga kepentingan politik jangka pendek daripada menyuarakan kebutuhan mendesak rakyat.

Sementara itu, polisi menjadi sasaran amarah karena dalam praktiknya lebih sering tampil sebagai alat kekuasaan ketimbang pengayom. Bagi rakyat, aparat keamanan lebih terlihat menjaga kepentingan elite dan menekan protes sosial, bukan melindungi hak warga. Dalam situasi semacam ini, kemarahan publik meledak sebagai ekspresi terakhir ketika keadilan terasa jauh dari jangkauan.

Melalui diskusi panjang dan mendalam, kemarahan rakyat hari ini setidaknya lahir dari tiga persoalan: (1) kecemburuan sosial, (2) krisis fiskal, dan (3) kesulitan hidup yang terus menumpuk.

Kesenjangan sosial di Indonesia kian nyata karena kesenjangan antara elite dan rakyat terlihat terang benderang. Kehidupan mewah yang dipamerkan elite politik dan ekonomi dengan mempertontonkan gaya hidup di ruang publik menajamkan rasa ketidakadilan sosial. Ditambah korupsi hingga triliunan yang dilakukan pejabat menambah muak rakyat. Sementara data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2025 masih terdapat 23,85 juta penduduk miskin (8,47% dari total populasi), termasuk 2,38 juta jiwa dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Dalam bidang fiskal, keputusan yang diambil kerap minim partisipasi publik. Ketika beban utang menumpuk, rakyat justru menjadi sasaran penarikan pajak tambahan dan pungutan baru. Paradoks pun muncul: masyarakat yang tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dipaksa menanggung akibat dari keputusan tersebut untuk membayar utang.

Di sisi lain, kesulitan hidup rakyat makin terasa. Tingkat pengangguran terbuka dan gelombang PHK massal

kembali menghantam sektor industri. Kondisi ini menekan daya beli rumah tangga dan membuat ruang gerak ekonomi rakyat semakin sempit. Hal inilah yang memperlebar jarak psikologis dan politik antara penguasa dan rakyat, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap kesolidan kepemimpinan nasional.

Namun amarah saja tentu tidak cukup. Amarah harus jadi arah, dari teriakan menuju perubahan.

Manifesto ini bukan daftar tuntutan belaka, melainkan usulan peta jalan: bagaimana rakyat bisa mengubah negeri agar adil, makmur, dan bermartabat.

8 Jalan Perubahan Bangsa

1. Stop Kekerasan Aparat, Tegakkan HAM. 

• Copot Kapolri sebagai pertanggungjawaban atas brutalitas aparat dalam penanganan demonstrasi.
• Bebaskan penahanan aktivis. Data Polri menyebutkan ada 3.195 orang ditangkap dalam demonstrasi besar-besaran selama Agustus 2025. Sementara menurut KontraS, ada 20 aktivis yang ditahan karena dianggap melakukan provokasi melalui media sosial.
• Pecat dan adili aparat pelanggar hukum yang melakukan tindakan kekerasan hingga menyebabkan kematian dan luka-luka.
• Taati SOP pengendalian aksi massa yang menghormati HAM.
• Bentuk tim independen untuk mengusut tuntas kematian aktivis, mahasiswa, dan pelajar di berbagai daerah: Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Solo, dan Manokwari.

2. Komitmen Kedaulatan Rakyat

• DPR harus lebih berani mengawasi pemerintah, bukan justru jadi stempel kebijakan.
• Penghapusan hak istimewa berlebihan: rumah dinas mewah, tunjangan besar, tunjangan pensiun, fasilitas berlebihan → diganti dengan standar hidup sederhana.
• Kewajiban laporan harta dan potensi konflik kepentingan secara berkala.
• Sanksi keras (‘recall’) bagi anggota dewan yang korup, mangkir sidang, atau terlibat politik uang.
• RUU prioritas harus melalui partisipasi publik (hearing dengan serikat buruh, petani, mahasiswa, akademisi).
• Segera sahkan RUU Perampasan Aset.
• Dengan adanya aspirasi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait kinerja Wakil Presiden, maka DPR segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Wakil Presiden.

3. Pemerintahan Efektif dan Bersih

• Birokrasi harus transparan, melayani rakyat, bukan melayani oligarki. Banyak menteri Kabinet Merah Putih yang kontroversial memicu kemarahan rakyat dalam kebijakannya.
• Segera lakukan reshuffle kabinet terhadap menteri bermasalah dan gantikan dengan yang berpihak pada rakyat.
• Stop rangkap jabatan bagi pejabat public khususnya Menteri dan Wakil Menteri.

4. Keadilan Ekonomi: Hapus Pajak Anti-Rakyat 

• Bebaskan pajak dan pungutan yang menjerat rakyat miskin.
• Beban fiskal dialihkan ke sumber kekayaan besar, perbaiki kebocoran pajak, dan diversifikasi penerimaan negara melalui BUMN.

5. Kedaulatan Ekonomi: BUMN dan SDA untuk Rakyat

• Laksanakan reforma agraria sejati: tanah untuk petani, bukan untuk korporasi besar.
• Kelayakan upah untuk seluruh pekerja (buruh, guru, nakes, mitra ojol).
• Batasi eksploitasi SDA yang merusak lingkungan.
• Kembangkan BUMN strategis yang untungnya bisa jadi sumber penerimaan sehingga tidak melulu bergantung pada pajak, investasi, dan hutang.
• Perluas lapangan kerja dengan membangun industrialisasi nasional yang mandiri dan berdaulat.

6. Hak Dasar: Pendidikan dan Kesehatan Gratis

• Jalankan putusan MK bahwa pendidikan gratis termasuk sekolah swasta.
• Layanan kesehatan gratis, tanpa diskriminasi.

7. Keadilan Lingkungan

• Masyarakat harus dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut lingkungannya, misalnya ketika ada proyek tambang, pembangunan PLTU, atau perkebunan skala besar.
• Perlindungan kepada masyarakat adat, nelayan, petani kecil, perempuan, dan kaum miskin kota; mereka sering paling terdampak kerusakan lingkungan, namun suara mereka paling lemah.

8. Penegakan Hukum yang Berkeadilan

• Hukum tidak boleh menjadi alat penguasa.
• Semua lembaga hukum harus independen dan diawasi rakyat.
• Hentikan kriminalisasi rakyat kecil dan aktivis.
• Hukum adil hanya bila tajam ke atas, melindungi ke bawah.

Epilog

Manifesto ini bukan dokumen mati, tetapi janji hidup: rakyat tidak akan tunduk pada korupsi, kekerasan, dan perusakan alam. Perubahan bukan semata hadiah dari penguasa, tetapi lahir dari keberanian rakyat bersatu dan bergerak. Saatnya amarah jadi arah. Saatnya rakyat memimpin sejarah.

Deklarator Manifesto Politik Aktivis Lintas Generasi Soloraya:

1. Catur Budi Santosa

2. Syamsul Bachri

3. Yoseph Heriyanto

4. Prijo Wasono

5. Muchus Budi Rahayu

6. Abdul Azis

7. Nur Rohmad

8. Ahmad Farid Umar Asegaf

9. Anies P. Anshori

10. Amat Suyadi

11. Jlitheng Suparman

12. Sugeng H.S

13. T.H Adianto

14. Zakaria

15. Yuli D. Maryamah

16. Aminudin

17. Tresno Subagyo

18. Widhi Dhatu

19. Kusjayanto

20. Zaenal Abidin

21. Agus Bobo

22. Ardiansyah

23. Syafnat

24. Fajar Dananjaya

25. Sugeng Budiharto

26. Sunarso

27. Purwanto

28. Wisnu

29. Joko Sukmo Lelono

30. Rifqi Hananto

31. Dhean

32. Heri Iman Santos

33. Setyawan

34. Yahya

35. Chamim Irfani

36. Kostrad Supriyanto

37. Wuri Baret

38. Ester

39. Lucky

40. Hamzah

41. Taufik

42. J. Respati

43. Ahmad Sumarsono

44. Yusuf Suramto

45. Slamet Riyadi

46. Sahid Mahardika

47. Lilik Paryanto

48. Ian Kurniawan

49. Bayu

50. Alung

(Andreas Nur)