JAKARTA – Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terus digalakkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Beragam strategi dilakukan, termasuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
Salah satunya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang segera diluncurkan.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengajak Pemerintah Kota Bima dan Pemerintah Kabupaten Bima bersinergi mengakselerasi program pengentasan kemiskinan.
“Kita tunggu DTSEN supaya tahu profil kemiskinan di Bima,” kata Agus saat audiensi dengan pemerintah kota Bima dan Kabupaten Bima di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Jumat (7/2).
Ia mengatakan, Presiden Prabowo merasa resah karena bantuan sosial di daerah banyak yang tidak tepat sasaran. Sehingga, presiden memerintahkan penyusunan data tunggal.
“Setelah DTSEN keluar kita keluar, kita berangkat dari situ. Targetnya pengentasan kemiskinan,” katanya.
Ia menuturkan, Presiden Prabowo ingin agar persoalan kemiskinan ekstrim tuntas pada 2026. Program pengentasan kemiskinan ekstrim merupakan salah satu prioritas presiden.
“Jalannya graduasi, graduasi wujudnya pemberdayaan. Masyarakat harus produktif,” katanya.
Jabo mengatakan, Kemensos memiliki pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 120 ribuan orang. Tiap pendamping memiliki target minimal untuk menggraduasi 10 orang miskin tiap tahun.
“Pendamping PKH juga harus bersinergi dan berkolaborasi terutama dengan Pemda, ujungnya di Pemda,” katanya
Ingin Masalah Kemiskinan Secepatnya Selesai
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya, Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa problem kemiskinan adalah tugas pemerintah, namun membutuhkan keterlibatan seluruh rakyat Indonesia.
“Pemerintah tak mungkin sendirian menyelesaikan kemiskinan. Rakyat harus terlibat. Caranya jangan diam tapi laporkan kalau ada keluarga tak mampu dan miskin yang terabaikan yang jadi tetangga kita,” kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono usai acara “Wamen Club: 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang diselenggarakan oleh Total Politik yang dipandu Arie Putra dan Budi Adiputro, Selasa (4/2/2025).
“Pak Presiden Prabowo ingin problem kemiskinan di Indonesia itu secepatnya selesai,” ujarnya.
Ia menjelaskan pemberantasan kemiskinan bukan perkara mudah. Oleh karena itu, diperlukan program yang efektif, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya memastikan pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil atau menyusui tetapi juga menggerakkan roda ekonomi hingga ke pelosok desa yang juga dapat berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan.
“Program MBG itu tidak semata akan menyiapkan Generasi Emas di tahun 2045, tetapi bagaimana kemudian dengan adanya aliran uang ke desa-desa, sebesar Rp6 miliar-Rp7 miliar, itu akan menimbulkan dinamika ekonomi,” ujar Wamensos.
Wamensos menegaskan Kementerian Sosial (Kemensos) juga mengakselerasi upaya pemberantasan kemiskinan. Salah satu strateginya adalah mendorong 18,8 juta penerima bantuan sosial dan 10 juta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar berdaya dan mandiri.
“Saya di Kemensos ini bersama Pak Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), bagaimana kemudian kita harus (mendorong) bergraduasi, mengubah masyarakat miskin ini menjadi berdaya. Yang selama ini hanya menerima bantuan, besok harus berproduksi,” ujarnya.
Menurut Wamensos, keluarga miskin yang ingin bekerja akan difasilitasi dengan lapangan pekerjaan. Sementara yang ingin berwirausaha akan diberikan akses usaha termasuk melalui koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sinergi dan kolaborasi antar kementerian pun menjadi kunci utama dalam keberhasilan pemberantasan kemiskinan.
Dukungan terhadap langkah Kemensos datang dari Bupati terpilih Kabupaten Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Ia memberikan apresiasi pada Kemensos yang semakin efektif kinerjanya berkat sokongan data yang lebih akurat.
“Kemensos sekarang lebih tertata, karena data sudah benar. Satu data (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) luar biasa, pemerintah daerah tugasnya mengupdate,” kata Masinton.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo.
Dalam acara tersebut, turut hadir Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla, dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti.
Wamensos menutup pernyataannya dengan ajakan gotong royong untuk menuntaskan kemiskinan dan mewujudkan Indonesia yang lebih maju.
“Mari kita bergotong-royong, kemiskinan di Indonesia selesai dan bangsa Indonesia bangkit menjadi bangsa yang adil, makmur, berdikari, hebat dan menjadi mercusuar dunia seperti cita-cita Bung Karno,” ujarnya.
Menunggu Inpres DTSEN untuk Atasi Kemiskinan
Kementerian Sosial (Kemensos) akan segera mengumumkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan digunakan untuk memberantas kemiskinan.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menuturkan, data ini akan digunakan oleh setiap kementerian untuk menyalurkan bantuan sosial.
“Sebentar lagi akan diumumkan dan kita akan berangkat dalam kerja-kerja pemberdayaan masyarakat, berangkatnya dari data tunggal ini (DTSEN),” ujar Agus Jabo dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (8/2/2025).
Jabo menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kebijakan berbasis data guna memastikan efektivitas program pengentasan kemiskinan.
“Salah satu langkah konkret adalah finalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan diterbitkan melalui Instruksi Presiden (Inpres),” ucapnya.
Jelang penerbitan Inpres DTSEN, Kemensos menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam upaya pemberantasan kemiskinan.
“Akademisi memiliki peran strategis dalam riset, pemetaan wilayah terdampak, serta penyusunan model graduasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ucapnya.
Agus mengatakan, kolaborasi antara Kemensos dan UGM akan difokuskan pada pemberdayaan dengan kerja sama berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan lembaga akademik.
“Setelah muncul assessment dan rekomendasi, nanti kampus dengan Kemensos beserta lembaga lain akan turun ke desa (dengan pemberdayaan) sampai mereka berdaya, mandiri, dan kaya raya,” kata dia.
Melalui tim risetnya, UGM telah memetakan tiga wilayah di Pulau Jawa, pesisir, pertanian-perkebunan, dan semi-urban untuk mengidentifikasi faktor yang mendorong graduasi KPM. Kerja sama Kemensos dan UGM juga akan diperluas hingga mencakup wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). (Web Warouw)
