DONGGALA- Ratusan Kepala Keluarga warga Desa Lero dan Lero Tatari Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala hingga kini hidup di tenda pengungsian belum memiliki sarana penerangan listrik memadai. Satu-satunya sumber penerangan tempat pengungsian bersumber dari genset.
Hal tersebut diungkapkan warga dalam forum pertemuan Reses Anggota DPRD Sulteng, Muhammad Masykur yang dilaksanakan di Posko Pengungsian Lapangan Sanggola Dusun 01 Pompaya Desa Lero, Jumat (9/11).
Dalam pertemuan tersebut salah satu yang menjadi permasalahan warga di lokasi pengungsian belum adanya sarana penerangan listrik.
Nampak, sumber penerangan yang dimanfaatkan sebagai alat penerangan disetiap tenda dan mushollah darurat hanya dari genset.
Masykur menyampaikan semestinya tidak memadai lagi jika menggunakan genset. Beda halnya jika masih dalam kondisi darurat bencana. Genset menjadi alat bantu utama penerangan. Namun saat ini kita di masa transisi darurat menuju pemulihan.
Sehingga menurut Masykur alangkah tidak elok jika warga di pusat pengungsian Desa Lero dibiarkan terus menerus hidup dalam suasana yang tidak ditopang sarana penerangan layak.
Sudahi kesusahan warga secara bertahap di tenda pengungsian. Pemerintah Daerah dan PT. PLN Cabang Palu diminta menjadi pelayan yang baik untuk dan atas nama pemenuhan hak warga, temasuk hak atas penerangan, kata Masykur.
Warga sudah susah dan menderita akibat bencana gempa dan tsunami, rumah hancur dan bahkan sebagian tidak memiliki rumah. Dan makin dibuat susah karena setiap hari harus mengumpulkan uang untuk kebutuhan bahan bakar genset. Sementara sumber penghasilan belum ada, terutama yang nelayan karena alat tangkap semua hilang disapu tsunami.
Oleh karenanya alangkah jauh lebih manusiawi jika beban tersebut dapat dikurangi jika PT. PLN juga dapat hadir berbagi beban bersama warga korban. Data terkini tercatat sebanyak 300 Kepala Keluarga pengungsi di Desa Lero dan 200 Kepala Keluarga di Desa Lero Tatari.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, selain itu Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Masykur juga menilai Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Donggala lamban menyediakan pembangunan hunian sementara (Huntara) terhadap warga Desa Lero dan Lero Tatari yang tidak lagi memiliki rumah.
Penilaian tersebut disampaikan Masykur setelah melihat kondisi pengungsian di Kacamatan Sindue dan bertatap muka langsung dengan warga di sela pelaksanaan Reses bertempat di Posko Pengungsian Lapangan Sanggola Dusun 01 Pompaya Desa Lero (9/11)
Kata Masykur, sudah sebulan lebih warga korban bencana alam hidup di tempat pengungsian. Sebanyak ribuan jiwa masih tidur di atas tanah beralaskan tikar dan beratap tenda. Kondisi seperti ini tentunya sudah tidak manusiawi. Adaptasi kemampuan dan daya tahan tubuh ada batasnya. Apalagi ada banyak orang tua dan anak-anak hidup di tenda. Penyakit sudah pasti kerap datang mengancam.
Tentunya dari aspek kesehatan, ada batas toleransi berapa lama orang dapat hidup dari kondisi seperti itu. Satu bulan itu sudah sangat lama, idealnya paling lama dua minggu. Kalau sudah lebih maka itu artinya ada hak warga korban yang diabaikan, sebut Masykur.
Lebih lanjut Masykur menyampaikan di masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan gempa bumi, tsunami dan likuifaksi selama 60 hari terhitung mulai 27 Oktober hingga 25 Desember 2018, berdasar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No.466/425/BPBD/2018 pada 25/10/2018 maka salah satu tugas mendesak Pemerintah Daerah adalah menyediakan Huntara. Tidak ada debat lagi di soal itu. Sebab mau sampaikan kapan lagi warga korban dibiarkan hidup seperti itu. Apakah kita mesti menunggu semua sakit atau tunggu sampai ada yang meninggal. Saya kira, di antara kita tidak ada yang menginginkan seperti itu, desak Masykur.
Olehnya Masykur berharap Pemerintah Daerah segera merealisasikan pembangunan Huntara di Desa Lero dan Lero Tatari di masa transisi darurat ke pemulihan ini. Data terkini yang tercatat di Posko Pengungsian sebanyak 300 Kepala Keluarga Desa Lero dan 200 Kepala Keluarga Desa Lero Tatari hidup di tempat pengungsian. (Lia Somba)
