JAKARTA – Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di luar Jawa tumbuh pesat sepanjang triwulan III 2022 sebesar 47,9 persen yoy mencapai Rp166,3 triliun atau 54 persen dari total realisasi investasi pada periode tersebut yang sebesar Rp307,8 triliun.
Realisasi investasi di Jawa mencapai Rp141,5 triliun (46 persen), tumbuh 35,8 persen yoy.
“Di luar Jawa itu sekarang (realisasi investasi) sudah mencapai 54 persen atau Rp166,3 triliun, tumbuh 47,9 persen yoy dan di Jawa itu 46 persen, tumbuh secara yoy 35,8 persen,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam paparan kinerja triwulan III-2022 di Jakarta, Senin (24/10).
Bahlil mengungkapkan pemerataan investasi di Jawa dan luar Jawa terus didorong sebagaimana perintah Presiden Jokowi untuk mendorong investasi berkualitas.
Investasi luar Jawa menjadi salah satu fokus Presiden Jokowi agar pembangunan Indonesia tidak Jawa sentris tetapi Indonesia sentris.
“Alhamdulillah kalau kita lihat sekarang, pertumbuhan ekonomi nasional kita yang dulunya itu di atas 60 persen sumbangsihnya dari Pulau Jawa, sekarang sudah di bawah 60 persen. Ini terjadi salah satunya karena penetrasi untuk investasi itu dilakukan sebagian di luar Pulau Jawa,” katanya.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Bahlil menambahkan, suksesnya investasi di luar Jawa juga didukung pembangunan infrastruktur masif yang digenjot di pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla pada periode 2014-2019.
Sementara itu, secara kumulatif sepanjang Januari-September 2022 realisasi investasi di luar Jawa berkontribusi sebesar 52,9 persen atau Rp472,1 triliun dari total realisasi investasi di periode tersebut sebesar Rp892,4 triliun. Sedangkan realisasi investasi di Jawa mencapai Rp420,3 triliun atau mencapai 47,1 persen dari realisasi investasi secara keseluruhan.
“Alhamdulillah sekali saya tegaskan bahwa di 2022 realisasi investasi kita luar Pulau Jawa itu sudah lebih tinggi sebesar hampir 53 persen. Dibandingkan 2021 hanya 51,7 persen. Mungkin karena Menteri Investasinya dari luar Jawa kali ya. Tapi enggak, ini semua dalam rangka bagaimana memberikan keadilan,” kata Bahlil.
Kapan Bangun Maluku?
Sementara kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, beberapa tokoh asal Maluku bertemu membahas Agenda Rakyat Maluku. Hal ini dilakukan karena Maluku sampai hari ini tetap merupakan provinsi miskin sesuai data statistik resmi pemerintah. Dari satu rezim ke rezim yang lain tidak pernah menyentuh akar persoalan yang ada di Maluku. Untuk itu, orang Maluku tidak boleh lagi terbuai janji manis siapapun calon presiden 2024 tanpa menunjukkan itikad nyata (political will) untuk mengangkat Maluku dari keterpurukan. Capres wajib menunjukkan solusi konkrit untuk mengeluarkan Maluku dari kemiskinan.
Hal ini terungkap dalam diskusi terbatas yang membahas Maluku di Jakarta, Minggu (23/10/2022).
Acara bincang santai ini dihadiri Tokoh senior Maluku, Amir Hamzah Marasabessy, kalangan intelektual asal Maluku, seperti Peneliti Utama BRIN, Dr. Augy Syahailatua, Dr. Yulius Latumerissa, Dr. Ishak Tan, Dr. Edwin Matatula, Aden Pasolo, SH (FPMM), Badri Tubaka (FPMM), Ajun Banda, SE (FPMM), dan juga anak muda Maluku, Viona Pattiiha, Imelda Tutuarima dan Syarkiah Aulia.
“Harus diakui ada kebijakan yang memang secara sistematis merugikan Maluku. Misalnya, pembatasan kewenangan daerah di laut yang hanya 12 mil. Ini sangat merugikan kepentingan Maluku yang sebagian besar merupakan wilayah laut,” jelas Direktur Archipelago Solidarity Foundation Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina.
Menurut Engelina, sebenarnya semua orang Maluku yang berada dalam sistem, perlu memperjuangkan untuk menghapus ketentuan ini, sehingga Maluku memiliki kesempatan yang luas untuk memanfaatkan potensi kekayaan laut untuk kesejahteraan rakyat.
“Sejauh ini tidak ada terobosan yang benar-benar mampu menghapus kemiskinan di Maluku. Karena kalau mengandalkan APBN dan APBD sangat sulit untuk keluar dari kemiskinan, karena tantangan Maluku sebagai wilayah kepulauan,” jelasnya.
Di satu sisi, katanya, penentuan alokasi anggaran itu masih menggunakan formula jumlah penduduk dan luas wilayah daratan. Hal ini semakin menyulitkan, karena Maluku terdiri dari pulau-pulau kecil, sehingga lebih dari 90 persen wilayah merupakan wilayah laut.
Jumlah penduduk Maluku 1,8 juta. Artinya, anggaran yang diperoleh akan seperti itu dari tahun ke tahun.
“Kalau seperti ini, ya akan seperti itu seterusnya, sehingga butuh terobosan. Sebab, sangat aneh kalau penduduk Maluku yang hanya 1,8 juta tidak mampu sejahtera di atas kekayaan alamnya. Ini berarti ada yang keliru dalam mengelola Maluku,” tegasnya.
Tokoh senior Maluku, Amir Hamzah Marasabessy, juga senada dengan Engelina, mengatakan kalau kekayaan Maluku belum mampu dikelola untuk membawa kesejahteraan di Maluku.
Tapi, hal itu bukan semata karena orang Maluku, tetapi karena kebijakan untuk Maluku diperlakukan sama dengan daerah lain yang terdiri dari daratan.
Sebenarnya, kata Amir Hamzah, Maluku membutuhkan kebijakan a-simetris, sehingga Maluku memiliki kewenangan untuk mengatur memanfaatkan potensi yang ada di Maluku. Kalau sebagian besar, wilayah Maluku terdiri dari laut, semestinya urusan perikanan dan kelautan itu bukan lagi sebagai urusan pilihan dalam kebijakan pemerintah, tetapi merupakan urusan wajib.
“Wilayah laut di Maluku jangan dibatasi hanya 12 mil dari pantai, tetapi kalau perlu 12 mil dari titik terluar pulau di Maluku. Yang jelas kita membutuhkan kewenangan asimetris untuk mempercepat ketertinggalan di Maluku,” kata Amir Hamzah.
Sementara itu, Dr. Ishak Tan yang pernah memimpin Universitas di Pulau Buru, mengatakan, Maluku perlu melaukan pembenahan secara internal dan eksternal, guna membangun semangat kebersamaan dalam berbagai perbedaan.
“Tuntutan zaman mengharuskan kita untuk berkolaborasi. Kita tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri atau mau pintar sendiri. Yang pintar itu kalau semangat kerja sama mulai dari kelompok kecil masyarakat,” katanya.
Selain itu, kata Ishak, Maluku perlu memprioritaskan pembangunan SDM yang berkualitas melalui pendidikan, sehingga anak-anak Maluku memiliki keahlian untuk menjawab tantangan zaman. Untuk itu, pendidikan vokasi harus didesain berbasis produksi, sehingga menghasilkan output yang nyata.
Secara eksternal Maluku, kata Ishak Tan, Maluku perlu mengambil momentum saat ini, meskipun sebagai provinsi, tetapi melihat posisinya yang strategis dalam perkembangan di kawasan pasifik. Selain itu, jelas Ishak, dunia sedang bergerak untuk menghadirkan dan memanfaatkan green dan blue energy atau energi hijau dan biru.
“Mengapa Maluku tidak menyatakan dirinya mendorong dan mempercepat penerapan energi seperti itu di Maluku? Karena masa depan dunia akan seperti ini,” jelasnya.
Ishak juga mengharapkan adanya kerjasama dari berbagai tingkatan, sehingga bersatu-padu membangun Maluku. Sebab, tidak mungkin Maluku berkembang dan maju tanpa kolaborasi dari semua pihak.
Dosen dan Peneliti Ekonomi, Yulius Latumerissa, setidaknya ada 23 isu strategis yang mempengaruhi ketertinggalan di Maluku, namun tiga di antaranya, krisis kepemimpinan, infrastruktur dan kurangnya kebersamaan.
Menurut Yulius, ketertinggalan dan kemiskinan di Maluku merupakan proses akumulasi dari masa lalu. Meskipun ada andil pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah juga sebenarnya bias mengambil kebijakan untuk menghapus kemiskinan.
Persoalan infrastruktur, katanya, merupakan tantangan nyata di Maluku sebagai Provinsi Kepulauan. Tetapi, hal itu adalah fakta yang harus dicarikan solusi, karena dari nenek moyang memang sudah seperti itu, sehingga tidak boleh menyalahkan kondisi geografis tetapi secara konsisten mencari jalan keluarnya.
Menurutnya, Maluku perlu membangun kebersamaan yang kuat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi Maluku secara bersama-sama. Hal ini, katanya, harus mendapat perhatian agar perbedaan bukan sebagai masalah tetapi menjadi satu kekuatan bagi orang Maluku.
Akademisi lulusan Jerman, Dr. Edwin Matatula, mengatakan, orang sebenarnya memiliki kecerdasan pikiran yang sangat bagus, tetapi seperti terjadi dimana-mana, selain kecerdasan pikiran juga membutuhkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Gabungan ketiga kecerdasan ini, katanya, akan menjadikan orang Maluku yang sangat berkualitas.
Edwin mengatakan, lembaganya secara khusus mendidik anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Untuk itu, jelas Edwin, dia sering ke berbagai daerah di Maluku dan daerah di luar Maluku untuk mencari anak-anak jenius untuk diarahkan dalam mengembangkan kualitas diri.
Dia mengharapkan, adanya prioritas bidang pendidikan, karena hal itu akan menentukan seperti apa arah Maluku ke depan, sehingga perlu perencanaan yang lengkap. Namun, rencana tidak mungkin lahir tanpa dukungan data yang berkualitas. (Web Warouw)
Berbagai upaya telah dilakukan banyak pihak, menyangkut situasi dan kondisi dalam proses tinggal landas. Pertumbuhan ekonomi nasional sadar atau tidak sadar, dapat mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di indonesia. Oleh karena itu banyak pula harapan, bahwa rencana pembangunan akan berhasil dan berdampak positif bagi masyarakat, jika pemerintah berhasil memperluas peluang bagi kegiatan swadaya. Artinya bahwa peluang berusaha yang dijalankan rakyat, perlu dukungan pemerintah. Menurut Saya, kita perlu ” menerobos” untuk perubahan di Maluku dalam segala hal. Karena itu kemudian
Perubahan dari atas saja tidak cukup, dan tidak tercapai dengan baik, kecuali kalau perubahan dari bawah ikut berpartisipasi mendukung proses pembangunan itu. Semisal, kerja sama pemerintah dengan kalangan intelektual akademisi, LSM, Serikat Bueuh, kalangan pengusaha dari UKM, perkumpulan kelompok usaha kecil dll. —— Adopsi tatanan dunia baru, seharusnya mampu untuk ” menggesernya ke dalam kawasan ekonomi berbasis kepulauan. Tapi apakah mampu, pemerintah menunjukan minat dan meng-ikut sertakan peran sosial masyarakat di berbagai tahapan pembangunan yang direncanakan. Memang, pertumbuhan ekonomi punya dampak besar terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Dampaknya sangat jelas, ketika ekonomi global “menghantam” Indonesia, yang terjadilah adalah: modal besar masuk di berbagai sektor produksi. Maluku dalam kaitan ini, turut di “garap” oleh modal asing. Contoh konkrit dari sumber hasil kekayaan alam Maluku, seperti : Sumber Gas Abadi di Blok Masela di Kabupaten kepulauan Tanimbar. Pembangunan tanggul liquefied natural gas (LNG) di Blok Masela yang di mulai 2022. Proyek gas raksasa senilai USS 19,8 miliar, atau setara Rp. 285 triliun ini di kerjakan oleh pihak Inpex selaku operator. Walaupun misalnya, persiapan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(Amdal), survei metocean, dan akuisisi lahan, semuanya itu masih dalam proses. Dengan begitu, proyek senilai Rp. 285 triliun ini di targetkan oleh pihak konsorsium akan memproduksi 1.600 juta standar kaki kubik per hari( MMSCFD) gas, atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun ( mtpa) . Sedangkan untuk gas pipa 150 MMSCFD, serta 35000 barel minyak per hari. —– —- Data terkait LNG Blok Masela tersebut, secara moral sangat tidak ber-imbang mana kala tidak mampu mengatasi angka kemiskinan di Provinsi Maluku. Saya sempat kaget melihat profil, LNG Blok Masela itu. Pasalnya, hingga kini kemampuan pemerintah, terutama Pemda Maluku, menghadang transformasi global yang begitu sistematis. Sehingga memunculkan sejumlah dilema etis yang harus kita gumuli dalam upaya menentukan bagaimana memanfaatkan kekuasaan secara bijaksana. Maka terkait menuju proses masyarakat Maluku yang sejahtera, tindakan seperti apakah yang dapat kita ambil untuk mempertahankan kelansungan kekayaan alam Maluku yang kini di tangan pemodal asing. Menurut Saya, untuk mencapai masyarakat Maluku agar bisa berdaulat karena hasil alamnya yang begitu ” menjanjikan” maka titipan Kesejahteraan itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyatnya. Sebagai rakyat Maluku, pilihannya adalah, bagaimana solusi yang diberikan pemerintah. Jika tidak ada jalan untuk memberikan solusi, itu artinya, tidak ada keberpihakan pemeribtah untuk menciptaka kesejahteraan. Lalu bagaimana dengan moral kekuasaan itu, ?? Jika ingin membenahi Maluku keluar dari Kemiskinan, salah satu solusi adalah : Presiden atau Capres akan datang, wajib bawa Solusi Konkrit keluarkan Maluku dari kemiskinan. ( Dipl. Oek. Angelina Pattiasina), Direktur Archipelago Solidarity Foundation. — Dengan demikian, pendekatan berikutnya, adalah : mendorong pemerintah agar melakukan pendekatan kebijakan asimetris dalam tata kelola sumver-sumber kekayaan alam Maluku untuk kesejahteraan rakyat. ( Amir Hamzah- diskusi terbatas, Minggu 23 – 10-2022. —– Disatu sisi, ada capaian angka kualitas terkait SDM sebagai salah satu akses untuk menghindari lajunya angka kemiskinan di Maluku dari tahun ke tahun, – ( dari presiden ke presiden – ) , setiap kali dari pemilu ke pemilu dan seterusnya pergantian presiden, Maluku tidak pernah lepas dari kemiskinan, ( Angelina Pattiasina-diskusi terbatas), . Artinya, bahwa Setiap Calon Presiden harus punya “mimpi” besar terkait persoalan kesejahteraan rakyat, makasalah satu faktor utama adalah : pemerintah wajib melembagkan SDM sebagai tolak ukur Indek Prestasi Manusia(IPM) agar mendorong tingkat pertumbuhan capaian stabilitas kesejahteraan. Dengan demikian, maka Upaya kearah kecerdasan emisional dan kecerdasan spiritual
dapat ter-akomodir dan turut mendorong kapasitas SDM sebagai faktor penentu dalam kebijakan pemerintah, tentu saja kebijakan itu dapat rasakan manfaatnya yang positif di Masyarakat. Disinilah, dituntut agar pemerintah, dan Pemda Maluku mampu ber-inovasi dan kreatif terhadap persoalan bangsa, terutama terhadap jumlah populasi penduduk Maluku yang berjumlah 1,8 juta penduduk, dimana sebagian besar masyarakat di kepulauan Maluku masih hidup dalam kondisi kemiskinan.
Berbagai upaya telah dilakukan banyak pihak, menyangkut situasi dan kondisi dalam proses tinggal landas. Pertumbuhan ekonomi nasional sadar atau tidak sadar, dapat mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di indonesia. Oleh karena itu banyak pula harapan, bahwa rencana pembangunan akan berhasil dan berdampak positif bagi masyarakat, jika pemerintah berhasil memperluas peluang bagi kegiatan swadaya. Artinya bahwa peluang berusaha yang dijalankan rakyat, perlu dukungan pemerintah. Menurut Saya, kita perlu ” menerobos” untuk perubahan di Maluku dalam segala hal. Karena itu kemudian
Perubahan dari atas saja tidak cukup, dan tidak tercapai dengan baik, kecuali kalau perubahan dari bawah ikut berpartisipasi mendukung proses pembangunan itu. Semisal, kerja sama pemerintah dengan kalangan intelektual akademisi, LSM, Serikat Bueuh, kalangan pengusaha dari UKM, perkumpulan kelompok usaha kecil dll. —— Adopsi tatanan dunia baru, seharusnya mampu untuk ” menggesernya ke dalam kawasan ekonomi berbasis kepulauan. Tapi apakah mampu, pemerintah menunjukan minat dan meng-ikut sertakan peran sosial masyarakat di berbagai tahapan pembangunan yang direncanakan. Memang, pertumbuhan ekonomi punya dampak besar terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Dampaknya sangat jelas, ketika ekonomi global “menghantam” Indonesia, yang terjadilah adalah: modal besar masuk di berbagai sektor produksi. Maluku dalam kaitan ini, turut di “garap” oleh modal asing. Contoh konkrit dari sumber hasil kekayaan alam Maluku, seperti : Sumber Gas Abadi di Blok Masela di Kabupaten kepulauan Tanimbar. Pembangunan tanggul liquefied natural gas (LNG) di Blok Masela yang di mulai 2022. Proyek gas raksasa senilai USS 19,8 miliar, atau setara Rp. 285 triliun ini di kerjakan oleh pihak Inpex selaku operator. Walaupun misalnya, persiapan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(Amdal), survei metocean, dan akuisisi lahan, semuanya itu masih dalam proses. Dengan begitu, proyek senilai Rp. 285 triliun ini di targetkan oleh pihak konsorsium akan memproduksi 1.600 juta standar kaki kubik per hari( MMSCFD) gas, atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun ( mtpa) . Sedangkan untuk gas pipa 150 MMSCFD, serta 35000 barel minyak per hari. —– —- Data terkait LNG Blok Masela tersebut, secara moral sangat tidak ber-imbang mana kala tidak mampu mengatasi angka kemiskinan di Provinsi Maluku. Saya sempat kaget melihat profil, LNG Blok Masela itu. Pasalnya, hingga kini kemampuan pemerintah, terutama Pemda Maluku, menghadang transformasi global yang begitu sistematis. Sehingga memunculkan sejumlah dilema etis yang harus kita gumuli dalam upaya menentukan bagaimana memanfaatkan kekuasaan secara bijaksana. Maka terkait menuju proses masyarakat Maluku yang sejahtera, tindakan seperti apakah yang dapat kita ambil untuk mempertahankan kelansungan kekayaan alam Maluku yang kini di tangan pemodal asing. Menurut Saya, untuk mencapai masyarakat Maluku agar bisa berdaulat karena hasil alamnya yang begitu ” menjanjikan” maka titipan Kesejahteraan itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyatnya. Sebagai rakyat Maluku, pilihannya adalah, bagaimana solusi yang diberikan pemerintah. Jika tidak ada jalan untuk memberikan solusi, itu artinya, tidak ada keberpihakan pemeribtah untuk menciptaka kesejahteraan. Lalu bagaimana dengan moral kekuasaan itu, ?? Jika ingin membenahi Maluku keluar dari Kemiskinan, salah satu solusi adalah : Presiden atau Capres akan datang, wajib bawa Solusi Konkrit keluarkan Maluku dari kemiskinan. ( Dipl. Oek. Angelina Pattiasina), Direktur Archipelago Solidarity Foundation. — Dengan demikian, pendekatan berikutnya, adalah : mendorong pemerintah agar melakukan pendekatan kebijakan asimetris dalam tata kelola sumver-sumber kekayaan alam Maluku untuk kesejahteraan rakyat. ( Amir Hamzah- diskusi terbatas, Minggu 23 – 10-2022. —– Disatu sisi, ada capaian angka kualitas terkait SDM sebagai salah satu akses untuk menghindari lajunya angka kemiskinan di Maluku dari tahun ke tahun, – ( dari presiden ke presiden – ) , setiap kali dari pemilu ke pemilu dan seterusnya pergantian presiden, Maluku tidak pernah lepas dari kemiskinan, ( Angelina Pattiasina-diskusi terbatas), . Artinya, bahwa Setiap Calon Presiden harus punya “mimpi” besar terkait persoalan kesejahteraan rakyat, makasalah satu faktor utama adalah : pemerintah wajib melembagkan SDM sebagai tolak ukur Indek Prestasi Manusia(IPM) agar mendorong tingkat pertumbuhan capaian stabilitas kesejahteraan. Dengan demikian, maka Upaya kearah kecerdasan emisional dan kecerdasan spiritual
dapat ter-akomodir dan turut mendorong kapasitas SDM sebagai faktor penentu dalam kebijakan pemerintah, tentu saja kebijakan itu dapat rasakan manfaatnya yang positif di Masyarakat. Disinilah, dituntut agar pemerintah, dan Pemda Maluku mampu ber-inovasi dan kreatif terhadap persoalan bangsa, terutama terhadap jumlah populasi penduduk Maluku yang berjumlah 1,8 juta penduduk, dimana sebagian besar masyarakat di kepulauan Maluku masih hidup dalam kondisi kemiskinan. —– Otto Idris Raharusun, Penulis adalah:= Ketua bidang Riset dan Teknologi DPD KNPI Provinsi Maluku.