JAKARTA- Tindakan polisi melindas demonstran anti kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mobil water canon merupakan tindakan anarkisme dan sudah melewati batas-batas kemanusiaan. Padahal aksi penolakan kenaikkan harga BBM dilakukan untuk memperjuangkan rakyat yang dibebani kenaikan harga-harga kebutuhan pokok akibat naiknya harga BBM. Presiden Joko Widodo harus mempertanggung jawabkan kematian akibat kebijakannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (27/11).
Â
“Hai petugas polisi, yang mereka perjuangkan dan protes adalah juga untuk melindungi keluargamu, kerabatmu dari himpitan kesulitan ekonomi akibat imbas kenaikan harga BBM. Tindakan kalian yang tidak manusiawi terhadap demonstran yang membela hidup keluarga kalian akan mendatangkan kemarahan besar rakyat,” tegasnya.
Karena itu Partai Gerindra menurutnya mengecam keras tindakan anarkis polisi terhadap para mahasiswa dan buruh diseluruh Indonesia. Gerindra mengecam tindakan yang dilakukan aparat kepolisian hari ini di Makassar yang telah menyebabkan jatuh korban nyawa.
“Dan yang paling kami kecam adalah penyerbuan ke mussolah di UMI Makasar yang sudah tidak memperdulikan lagi sebuah tempat untuk beribadah. Artinya para mahasiswa lari dan berlindung di Musholah mengartikan para Mahasiswa sudah mencari perlindungan pada Allah dari kebringasan anggota kepolisian,” ujarnya.
Karena itu Gerindra menurutnya mendesak Presiden Joko Widodo dan Kapolri untuk bertanggung jawab atas represi yang telah menewaskan demonstran di Makassar. Apalagi sudah menyerbu tempat ibadah yang bisa meyulut kemarahan masyarakat Indonesia yang sangat religius.
“Jika tidak ada pertanggung jawaban maka tidak menutup kemungkinan akan menciptakan gelombang amuk massa yang besar terhadap institusi kepolisian di seluruh Indonesia,” ujarnya mengingatkan.
Menurutnya satu-satunya cara untuk menghentikan protes mahasiswa, buruh dan rakyat yang semakin luas adalah dengan membatalkan kenaikan harga BBM.
“Agar tidak ada lagi korban yang sia-sia atas kebijakan yang menindas rakyat Indonesia. Setelah itu pemerintah harus segera melakukan operasi pasar untuk menstabilisasi harga-harga kebutuhan pokok rakyat,” ujarnya (Dian Dharma Tungga)
