JAKARTA– Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, siap menjembatani berbagai kendala investasi di daerah. Komunikasi dan pendekatan yang baik diperlukan untuk mencari jalan keluar dari adanya hambatan-hambatan yang dialami para investor.
“Saya akan segera tangani begitu ada keluhan. Hubungan saya dengan Kabupaten sekarang ini cukup bagus. Terlebih sebagai Menteri Desa PDTT, empat program prioritas yang dicanangkan Kemendes PDTT disambut baik oleh daerah,” ujar Menteri Eko saat konferensi pers usai pertemuan dengan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim, di Jakarta, Rabu (26/4).
Tentunya dengan hubungan yang baik itu, lanjut Menteri Eko, kita dapat memberikan pemahaman bahwa investasi yang masuk ke daerah juga akan memberikan dampak kepada daerah itu sendiri. Di sisi lain, Menteri Eko mengakui persoalan regulasi daerah kerap menjadi salah satu keluhan para investor. Meski demikian, dirinya optimistis keluhan tersebut dapat segera teratasi.
“Tugas utama saya adalah menjembatani persoalan yang muncul, khususnya di daerah. Saya pikir kalau kita duduk sama-sama bisa kita selesaikan. Persoalan-persoalan tersebut juga seharusnya tidak ada karena pemerintah sudah keluarkan paket-paket Kebijakan Ekonomi,” lanjutnya.
Peringkat kemudahan berinvestasi (ease of doing business) di Indonesia telah mengalami peningkatan, yakni peringkat 91 di tahun 2016 dari sebelumnya peringkat 106 di tahun 2015 lalu. Menteri Eko pun berujar, peringkat tersebut akan terus membaik jika seluruh elemen dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Komite Malaysia, Tigor M. Siahaan, mengapresiasi inisiatif dan pendekatan yang dilakukan oleh Menteri Eko. Atmosfer bisnis yang dibangun menjadi kabar baik tidak hanya bagi para pebisnis di kedua negara, melainkan juga pada tingkat pemerintahan Malaysia.
“Dalam bisnis itu banyak kendala dan tantangan. Sebagai level Menteri yang turun tangan langsung dan berkecimpung menghadapi masalah-masalah yang dihadapi para pebisnis, apa saja kendala dan hambatannya, peran Pak Eko ini adalah angin segar,” ujar Tigor Siahaan.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Presiden Joko Widodo telah menugaskan 12 Menteri untuk menjadi Pejabat Penghubung Investasi. Tugas tersebut secara khusus diberikan Presiden dalam rangka mencari peluang investasi, mengidentifikasi dan mengatasi persoalan yang menghambat investasi di Indonesia, serta mengawal dan memastikan kelancaran proses realisasi investasi. Menteri Eko sendiri mendapatkan tugas khusus sebagai Pejabat Penghubung Investasi untuk Malaysia. Pada 20-21 April lalu, dirinya menginisiasi adanya forum Indonesia Malaysia Business Networking di Kuala Lumpur, Malaysia. (Andreas Nur)
