JAYAPURA– Pada tahun 2014, Gubernur Papua Lukas Enembe menstop pengadaan kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Papua. Di tahun 2015 ini, Pemerintah Provinsi Papua hanya akan melakukan pengadaan kendaraan dinas yang dianggap penting saja. Demikian Sekda Papua TEA Herry Dosinaen kepada wartawan kemarin siang Selasa (20/1) diruang kerjanya.
“Pengadaan kendaraan dinas tahun 2014 kita tidak ada dan 2015 tidak juga perlu pengadaan. Kalau butuh, baru kita bikin pengadaan,” ujarnya.
Kebijakan ini menurutnya untuk menghindari jangan sampai pengadaan mobil dinas untuk tahun ini, banyak yang tidak sesuai dengan fungsi.
“Jadi betul-betul dibutuhkan baru kita adakan,”ucapnya.
Menurutnya, nantinya Pemprov Papua akan mengemas regulasi untuk penertiban penggunaan mobil dinas. Karena masyarakat melaporkan banyak mobil dinas dipakai bukan untuk pekerjaan pemerintahan bukan saja di mall tapi juga ditempat hiburan.
“Saya tidak tahu itu kendaraan dinas dari instansi mana atau dari kabupaten/kota mana atau lain sebagainya. Akan tetapi hasil laporan dari Satpol PP banyak kendaraan dinas plat merah masih berparkir di tempat-tempat hiburan. Ini harus ada penertiban yang serius,” tegasnya menjawab pernyataan Bergelora.com bahwa masih banyak pejabat yang menggunakan kendaraan dinas bukan untuk kepentingan dinas melainkan kepentingan pribadi.
Oleh karena itu Pemprov Papua akan langsung menginstruksikan kepada para bupati/walikota untuk menertibkan penggunaan mobil dinas sebaik mungkin sehingga tidak terjadi lagi laporan masyarakat atas citra negatif pejabat pemerintah. (Yohana Toatubun)
