JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi sikap sejumlah kepala daerah yang tetap mengizinkan sekolah menggelar study tour. Ia menyebut kebijakan semacam itu tidak memiliki dasar akademis maupun moral, dan berisiko mengeksploitasi siswa untuk kepentingan ekonomi.
“Menjadikan anak sekolah sebagai obyek kunjungan wisata daerah itu tidak punya dasar akademik dan moral,” kata Dedi dalam rekaman video yang diterima redaksi, Sabtu (26/7/2025).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah melarang kegiatan study tour melalui Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/Kesra. Kebijakan itu satu paket dengan pelarangan penjualan LKS dan seragam oleh pihak sekolah.
“Pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif,” tegasnya.
Kepala Daerah Ambil Sikap Berbeda
Sejumlah bupati dan wali kota di Jawa Barat menyatakan tetap mengizinkan kegiatan study tour, meski dengan syarat tertentu.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, study tour di Bandung diperbolehkan selama tidak dikaitkan dengan nilai akademik.
“Boleh, selama itu tidak ada hubungan dengan nilai akademik,” ujarnya di Balai Kota Bandung, Senin (21/7/2025).
Ia bahkan tidak melarang jika sekolah ingin melakukan study tour ke luar provinsi.
“Mangga weh (silakan saja), saya tidak bisa melarang, masa saya larang,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Wali Kota Cirebon Effendi Edo. Ia menyebut study tour sah-sah saja, asalkan dilakukan dengan panduan yang jelas.
“Kalau study tour, asalkan dengan rambu-rambu yang kuat, sebetulnya tidak menjadi persoalan buat saya,” ujar Edo, Jumat (25/7/2025).
Menurutnya, kegiatan tersebut bisa memperluas wawasan siswa di luar ruang kelas.
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menilai study tour tidak perlu dibesar-besarkan selama manfaatnya jelas.
“Selama orangtuanya sepakat dan ada manfaat dalam konteks pengalaman, karena study tour itu bukan hanya hiburan, tetapi juga edukasi,” kata Dadang.
Ia mengingatkan bahwa larangan harus dibarengi dengan solusi.
“Jangan sampai kita melarang tapi tidak ada solusi,” ucapnya.
Beberapa Daerah Tetap Ikuti Larangan
Tak semua daerah mengambil langkah berbeda. Pemkab Karawang misalnya, tetap mengikuti arahan Gubernur Dedi Mulyadi.
“Kami masih belum membolehkan study tour,” ujar Kepala Disdikpora Karawang, Wawan Setiawan. Meski demikian, sekolah di Karawang masih diperbolehkan mengadakan kegiatan serupa di dalam wilayah kabupaten.
Hal serupa juga berlaku di Sumedang. Bupati Dony Ahmad Munir menyatakan setuju dengan larangan study tour ke luar provinsi, namun masih memperbolehkan kegiatan di dalam Jawa Barat.
“Saya sepakat dengan kebijakan gubernur soal study tour. Tidak mungkin pemerintah membuat kebijakan tidak dibuat matang,” ucap Dony, Rabu (23/7/2025).
“Study tour tidak boleh keluar provinsi, silakan di Jawa Barat,” tambahnya.
Sorotan Dedi ke Daerah yang Ingin Tingkatkan Wisata
Dedi Mulyadi menyebut, jika pemerintah daerah ingin mendorong sektor pariwisata, pendekatan yang tepat bukan dengan memanfaatkan siswa sebagai target kunjungan.
Sebaliknya, daerah perlu menata infrastruktur wisata secara menyeluruh, mulai dari kebersihan lingkungan hingga estetika bangunan bersejarah.
“Tidak boleh lagi ada bangunan kumuh, dan sungai-sungai harus dijaga agar tetap bersih dan tertata dengan baik,” ucap Dedi.
Ia juga menyoroti pungutan liar, harga dagangan yang tak wajar, dan kualitas layanan pemandu wisata sebagai hal yang perlu dibenahi.
“Para pemandu wisatanya harus dikembangkan dengan baik dan membangun keamanan dalam lingkungan dengan tempat kunjungan wisatanya,” ujarnya.
Menurut Dedi, jika destinasi wisata ditata dengan baik dan memberikan rasa nyaman, maka pengunjung akan datang tanpa harus melibatkan siswa sekolah.
“Kalau semuanya dilakukan, daerahnya tertata, bersih, para pedagangnya jujur, tidak ada pungli. Kemudian ada rasa nyaman, infrastrukturnya dibangun agar tidak terjadi kemacetan yang panjang. Jangan khawatir, wisatawan akan datang berbondong-bondong,” tuturnya.
Kalau Celaka Siapa Tanggung Jawab?
Kepada Bergelora.com.di Jakaeta dilaporkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan alasannya melarang sekolah-sekolah di Jawa Barat untuk menggelar study tour.
Hal tersebut ia ungkapan dihadapan warga yang hadir dalam acara bertajuk ‘Nganjang Ka Warga’ di Lapangan Softball GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jumat (25/7/2025) malam.
“Kalau sudah celaka seperti yang di Depok, siapa yang mau tanggung jawab? Saya saya juga. Mending dihujat oleh sebagian, tapi saya bisa menyelamatkan semua orang,” kata Dedi di hadapan warga, Jumat (25/7).
Menurut Dedi, pihak sekolah harusnya bisa kreatif dalam membentuk karakter siswa meski tanpa kegiatan study tour.
Ia mencontohkan kegiatan edukatif seperti mengajak para siswa untuk mengambil sampah di sungai lalu membawa air sungai ke laboratorium. Anak-anak juga bisa diajarkan mengenai kesenian atau tarian tradisional sebagai pembentukan karakter.
“Itu namanya study tour. Guru harus kreatif. Bukannya malah berangkat ke Jogja, Solo. Itu bukan study tour, tapi piknik,” ujarnya.
“Study itu belajar. Tour itu berpergian. Tapi, selama ini study tour itu ibaratnya piknik,” sambungnya.
Di sisi lain, Dedi tidak mempermasalahkan jika keputusannya menuai kritik, baik dari pihak penyedia bus pariwisata maupun orangtua murid yang masih menginginkan adanya study tour.
Ia menegaskan, kebijakan larangan study tour ini merupakan bentuk kasih sayang dan kepeduliannya terhadap warga Jawa Barat. (Enrico N. Abdielli)
