JAKARTA- Sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan DPR DKI Jakarta yang menghambur-hamburkan uang rakyat semakin mendapatkan perlawanan rakyat Jakarta. Kali ini ratusan ibu-ibu mewaki keluarga miskin di Jakarta menggerudug DPR DKI Jakarta.
“Secara terang terangan, penghambur-hamburan uang rakyat dipertontonkan secara gamblang sejak penyusunan anggaran. Padahal, masih terdapat 200 ribu keluarga miskin yang belum menerima bantuan sosial PKH dan sebanyak 94 Ribu keluarga miskin belum menerima bantuan sosial BPNT di Jakarta,” demikian Dika Moehammad koordinator aksi Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) disela aksi, Rabu (14/11).
Serahya menyerahkan sapu lidi dan sikat kepada pemimpin DPR DKI Jakarta SPRI menuntut agar Gubernur Anies Baswedan dan DPR DKI Jakarta menghentikan pemborosan dan memperbesar Anggaran (APBD) Bantuan Sosial (Bansos) bagi rakyat miskin
“Alihkan pemborosan anggaran untuk rakyat miskin. Segera pastikan Jaminan Sosial untuk seluruh Rakyat Miskin Jakarta,” tegas Dika Moehammad.
Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia SPRImenyimpulkan bahwa Gubernur dan DPR DKI Jakarta tidak sungguh-sungguh berkomitmen menyejahterakan Rakyat Miskin Jakarta. Ketidak seriusan ini dapat ditunjukan oleh dua permasalahan. Pertama, belanja APBD DKI Jakarta tahun 2019 untuk program perlindungan sosial rakyat miskin mengalami penurunan. Anggaran Perlindungan Sosial pada tahun 2018 sebesar 1,92 triliun, turun menjadi 1,57 triliun pada tahun 2019. Kami menemukan pemborosan anggaran (RAPBD 2020), alias banyak ditemukan mata anggaran yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat miskin.
Perlu diketahui bahwa hingga saat ini, dari 264.788 Rumah Tangga Miskin di Jakarta, hanya 65 Ribu keluarga miskin mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 170 Ribu keluarga mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan empat puluh ribu lansia mendapatkan Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Artinya masih terdapat 200 Ribu Keluarga Miskin yang belum menerima PKH, dan sebanyak 94.788 Keluarga Miskin belum mendapatkan BPNT.
Kedua, berdasarkan postur keuangan (APBD) Pemprov DKI Jakarta sesungguhnya memiliki kemampuan untuk membiayai bantuan sosial rakyat miskin. Masalahnya Gubernur dan DPRD Jakarta tidak memiliki keseriusan dalam mengalokasikan anggaran yang berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Setidaknya untuk menutupi 200 Ribu Keluarga Miskin yang belum menerima PKH dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 600 miliar (dengan asumsi setiap KK mendapat nilai bantuan sebesar Rp 3 Juta pertahun). Dan untuk 94.788 bansos BPNT dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 125 miliar.
Ini Daftar Koreksi
Sebelumnya, Ketua Umum Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) memaparkan mata anggaran yang boros dan perlu dikoreksi diantaranya: Pembelian Lem Aibon sebesar Rp 126 Miliar, Pembelian Gunting Rumput sebesar Rp 491 Miliar, Pembelian Buku Folio Rp 78 Miliar, Pembelian Tenis Meja Rp 8,9 Miliar, Pembelian Pulpen Rp 579 Juta, Pembelian Tipex Rp 24 Miliar, Pengadaan Thinner Rp 40,1 miliar, Helm Proyek Rp 34,27 miliar, Pembelian Cat Minyak Rp 19,78 miliar, Cat Tembok Rp 18,91 miliar, dan Kaca Bening Rp 18,53 miliar, dan masih banyak lagi. Jika ditotal ada pemborosan lebih dari Rp 800 miliar anggaran Pemprov DKI Jakarta.
“Rendahnya komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam hal meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin jelas bertentangan dengan janji untuk memajukan kota dan membahagiakan warganya. Bagaimana mungkin kota Jakarta bisa maju dan bahagia warganya, bila masih ada ratusan ribu keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial dan jaminan untuk dapat tumbuh sejahtera,” ujarnya.
Berdasarkan temuan pemborosan dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020, SPRI mengajak rakyat DKI Jakarta untuk melawan Gubernur Anies Baswedan dan DPR DKI Jakarta yang terus membiarkan penghamburan anggaran belanja DKI Jakarta.
“Kami minta agar DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Anies segera melibatkan Rakyat Miskin dalam Perencanaan dan Penggunaan anggaran secara partisipatif dan transparan!” tegasnya. (Web Warouw)
