JAKARTA- Pemerintah Malaysia dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan secepatnya menghapus sistim keagenan yang selama ini menyulitkan pekerja asing di Malaysia khususnya pekerja dari Indonesia (TKI/BMI). Hal ini disampaikannya dalam sebuah forum Indonesia-Malaysia yang dimuat oleh akun youtube yang terpantau okeh Bergelora.com di Jakarta, Rabu (12/4).
“Tidak boleh sistim menggunakan agen-agen yang mencari keuntungan terlalu tinggi dan menyulitkan masyarakat. Cost tertalu tinggi. Sistim ini harus dirubah bersama-sama di Malaysia, Indonesia dan Bangladesh. Ini seolah-olah modern slavery. Carilah perdagangan lain yang untung. Tapi janganlah perdaganan manusia,” tegasnya saat diwawancarai Chairul Tanjung saat itu.
Anwar Ibrahim menegaskan solusinya juga seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi yaitu digitalisasi.
“Biaya yang dipungut oleh oleh agen terlalu tinggi, dibayar oleh pekerja padahal upahnya sudah rendah,” jelas Anwar Ibrahim.
“Saya ajak Presiden Jokowi berkunjung ke Malaysia. Rencananya bulan juni. Dan saya pastikan saya akan selesaikan persolan TKI ini sebelum kunjungan Presiden Jokowi.
“Ada kasus-kasus penyiksaan pekerja. Saya adalah orang yang pernah mengalami penyiksaan di penjara. Saya tahu apa arti penyiksaan. Bedanya Anwar disiksa itu jadi internasional news. Orang biasa disiksa gak akan masuk berita. Ini tidak boleh dibiarkan!” tegasnya.
Anwar mengatakan sejak awal penerintahannya ia telah memerintahkan agar menindak tegas semua kasud penyiksaan pada TKI.
“Saya sudah beritahu kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Polisi Malaysia agar dalam beberapa bulan ini kita tindakan yang jelas pada penyiksaan pekerja. Kalau ada penyiksaan jangan ditutupi. Gak peduli dia datuk sri kah, tan sri kah atau tun. Negara hukum tidak kenal jabatan. Itu yang penting. Jadi itu hukum disamping digitalisasi.
Pemutihan
Anwar Ibrahim juga melakukan pemutihan pada setiap kasus hukum pada pekerja Indonesia.
“Langkah pertama dilakukan adalah pemutihan. Jangan rumitkan. Ini memang tidak popular karena angka pengangguran di Malaysia meningkat sedikit. Jadi bila kita ambil pekerja dari luar maka tidak popular. Tapikan mereka sudah bekerja,” ujarnya.
Anwar juga mengingatkan sejarah puluhan tahun lalu saat Malaysia ditolong oleh Indonesia. Saat itu Anwar Ibrahim sebagai menteri pendidikan Malaysia.
“Pada tahun 70-an dan 80-an saat transisi dari Inggris ke Melayu, kita tidak punya cukup dokter dan dosen terutama di jurusan sains. Saat itu kita merayu Presiden Indonesia Soeharto agar memberikan ijin khusus pada dokter, guru, dosen dan saintis untuk datang dan bekerja di Malaysia. Jadi ada periode dalam sejarah Malaysia saat kita memohon bantuan dari Indonesia. Nah, sekarang bukan dosen dan guru, tapi mereka adalah pekerja. Janganlah melayani mereka dengan bicara begitu jelek sekali. Jadi rakyat Malaysia harus tahu ini,” paparnya.
Tonton Pernyataan Lengkap PM Anwar Ibrahim:
Belajar Dari Inggris
Secara terpisah Kristin Hartani dari Kuala Lumpur menyampaikan agar
pemerintah Indonesia harus memiliki wadah khusus urusan lowongan kerja skill dan semi skill sejenis bursa tenaga kerja.
“Seperti di Inggris ada Job Centre. Semua orang bisa mendaftar mencari kerja. Cukup bawa KTP dan surat keterangan pendidikan bila ada. Data pencari kerja bisa dicross dengan pencari tenaga kerja,” jelas Kristin Hartani, relawan yang mengadvokasi pekerja migran Indonesia atau TKI di Malaysia yang jadi korban perdagangan orang, Rabu (12/4) dari kuala Lumpur
kepada Bergelora.com di Jakarta.
“Jangan diberi ke perusahaan swasta kemudian jadi komoditi jualan orang. Tapi Job Centre menyalurkan pencari kerja kepada pencari tenaga kerja,”
Saat ini menurutnya yang terjadi sangat buruk karena perusahaan pencari tenaga kerja bikin kerjasama dengan sama agen-agen di Malaysia dan negara lain.
“Pencari kerja akhirnya harus bayar dalam jumlah besar ke perusahaan. Padahal belum kerja. Setelah itu perusahaan menjadikan para pencari kerja sebagai dagangan. Cara ini sama saja dengan human trafficking yang dilegalkan,”
Menurutnya ini yang terjadi di Malaysia praktek PJTKI dengan agen-agen Malaysia yang carikan majikan yang mencari tenaga kerja.
“Pemerintah RI jangan bertele-tele dengan mengatur pencari kerja Indonesia dengan cara membentuk peraturan dengan istilah “tertitip” pada PJTKI. Karena itu melegalkan penjualan orang warga negara Indonesia sendiri untuk jadi pekerja di negara lain. Faktanya pencari kerja diperjualbelikan,” ujarnya.
Lebih baik menurutnya pencari kerja berangkat sendiri ke nagara tujuan dengan mengurus beli asuransi kesehatan dan jiwa. Biayanya tidak semahal TKI dan TKW yang dijual mendapat pekerja sedemikian mahal.
Mafia Perdagangan Orang
Sementara itu, Pemerintah mengaku telah mengantongi daftar sejumlah jaringan perdagangan orang yang menggurita di Batam, Kepulauan Riau. Anggota jaringan disebut menyebar di kantor pemerintah dan swasta.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Batam, Rabu (5/4/2023) lalu menyatakan, tindak pidana perdagangan orang amat keji bagi kemanusiaan. Ia memastikan pemerintah serius memberantas kejahatan tersebut.
”Ini ternyata melibatkan jaringan-jaringan, baik di kantor pemerintah maupun swasta. Saya sudah punya daftar jaringan itu. Sesudah di Jakarta, kami akan olah data yang diterima dari sini (Batam),” kata Mahfud seusai berjumpa RD Chrisanctus Paschalis Saturnus di Shelter Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran-Perantau di Batam.
Paschalis merupakan imam Katolik dan aktivis pembela korban perdagangan orang. Pada 12 Januari lalu, ia mengirim surat pengaduan masyarakat kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
Surat itu menyebut Wakil Kepala BIN Daerah Kepri Bambang Panji Prianggodo diduga meminta Kepala Polsek Pelabuhan Batam untuk membebaskan enam pelaku perdagangan orang.
Pada 8 Februari, Paschalis balik dilaporkan ke Polda Kepri atas tuduhan menyebarkan berita bohong serta melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Belakangan, laporan itu dicabut oleh pihak pelapor.
”Ya nantilah, nanti kami pelajari. Yang penting Romo (Paschalis) aman dulu,” ujar Mahfud saat ditanya mengenai tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yang dikirim Paschalis kepada Kepala BIN.
Ini ternyata melibatkan jaringan-jaringan baik di kantor pemerintah maupun swasta.
Seusai bertemu Mahfud, Paschalis mengatakan, kunjungan Mahfud itu membuat dia semakin mantap untuk terus maju berjuang membela korban perdagangan orang. Ia berharap pemerintah bisa segera memberantas jaringan perdagangan orang di Batam.
Zohir (21) menunjukkan luka di perut saat ditemui di rumah singgah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (21/6/2022). Ia mengalami luka di perut akibat terlalu lama memeluk jeriken untuk menyelamatkan diri saat perahu pengangkut 30 pekerja migran tanpa dokumen yang ia tumpangi tenggelam di perairan Nongsa, Batam, Kamis (16/7/2022).
Zohir (21) menunjukkan luka di perut saat ditemui di rumah singgah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (21/6/2022). Ia mengalami luka di perut akibat terlalu lama memeluk jeriken untuk menyelamatkan diri saat perahu pengangkut 30 pekerja migran tanpa dokumen yang ia tumpangi tenggelam di perairan Nongsa, Batam, Kamis (16/7/2022).
Tenggelam
Sebelumnya diberitakan, sindikat perdagangan orang diduga sengaja menenggelamkan perahu pekerja migran guna mengelabui aparat. Dugaan itu didapatkan oleh tim dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang menginvestigasi kasus tewasnya 22 pekerja migran Indonesia di perairan Johor, Malaysia, akhir 2021 lalu. Tim investigasi BP2MI dipimpin Inspektur Jenderal Achmad Kartiko, Deputi Bidang Penempatan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI.
Dalam catatan media, sejak Desember 2021 terjadi tujuh kali peristiwa tenggelamnya perahu ilegal pengangkut pekerja migran di perairan timur Sumatera. Sedikitnya 44 pekerja migran tewas dan 76 orang hilang.
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani saat mengunjungi pekerja migran korban penempatan ilegal yang ditampung di Shelter Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran-Perantau di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (30/1/2023).
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani saat mengunjungi pekerja migran korban penempatan ilegal yang ditampung di Shelter Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran-Perantau di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (30/1/2023).
Peristiwa terparah terjadi pada 15 Desember 2021 saat perahu yang mengangkut 64 pekerja migran Indonesia tanpa dokumen tenggelam di perairan Johor. Sebanyak 22 pekerja migran tewas dan 29 orang hilang. Peristiwa terakhir terjadi di perairan Batam pada 14 November 2022. Sebanyak tujuh orang tewas pada peristiwa tersebut.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menduga, perahu pengangkut pekerja migran sengaja dikorbankan oleh sindikat perdagangan orang untuk menarik perhatian aparat. Lewat cara tersebut, mereka bisa meloloskan perahu lain yang membawa lebih banyak pekerja migran tanpa dokumen.
Terkait dengan hal itu, Mahfud mengatakan, dugaan itu masih diselidiki. ”Ya nantilah, langkah ke depannya saya mau buka dulu (jaringan-jaringan) itu,” ucapnya. (Web Warouw)
