JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan mengklaim tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 81,2%. Hal ini, kata dia, merujuk pada hasil survei kepuasan pada 25 Juni-awal Juli 2025.
“Itu tingkat kepuasan masyarakat kepada bapak Presiden [Prabowo Subianto] itu 82,7%,” kata Budi kepada awak media, di Kompleks Parlemen, Senin (07/07/2025).
Khusus pemerintah, kata dia, kinerja pemerintah pada aspek sosial dan budaya mencapai 95,1%; aspek keamanan mencapai 83%; dan aspek politik mencapai 70,7%.
Pemerintah memiliki dua indikator yang lebih rendah meskipun masih cukup baik yaitu tingkat kepuasan pada penegakan hukum, dan kinerja ekonomi makro.
Menurutnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum pada awal pemerintahan Prabowo hanya 67,8%. Lebih rendah lagi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja ekonomi makro pemerintahan Prabowo tercatat hanya 67,4%.
“Tentunya temuan ini memberi sinyal kuat stabilitas politik dan keamanan yang kita jaga secara kolektif mulai membuahkan hasil dengan adanya kepercayaan publik yang mulai naik,” ujar mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.
Survei Indikator
Sebelummya kepada Bergelora.com di Jakarta.dilaporkan,. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, kepuasan publik terhadap presiden berada di posisi kedua dengan angka 82 persen.
Teratas adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan angka kepuasan publik sebesar 85 persen.
“Jadi trust terhadap TNI dan presiden masih menempati tertinggi, mereka yang trust terhadap TNI itu sekitar 85 persen, sementara yang trust terhadap presiden itu 82 persen,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei, Selasa (27/5/2025).
Lebih detail terkait tingkat kepercayaan publik terhadap TNI, yakni sangat percaya (23,9 persen), cukup percaya (61,8 persen), tidak percaya (11,2 persen), dan tidak percaya sama sekali (1,3 persen).
Sedangkan terkait kepercayaan publik terhadap presiden, sangat percaya (17,3 persen), cukup percaya (64 persen), tidak percaya (15,8 persen), dan tidak percaya sama sekali (1,5 persen).
“Ingat ini public trust, bukan approval, public trust terhadap institusi, bukan individu, bukan kinerja orang per orang, tapi institusinya yang kita tanya,” ujar Burhanuddin.
Di peringkat ketiga, Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan kepercayaan publik dengan angka 76,0 persen.
Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan 75,1 persen, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan 74,1 persen, Mahkamah Agung (MA) dengan 73,7 persen, dan Pengadilan dengan 73,3 persen.
Selanjutnya, ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 72,6 persen, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan 72,2 persen, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan 71,0 persen. Terakhir, ada Partai Politik (Parpol) dengan angka kepercayaan publik 65,6 persen.
Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 17-20 Mei 2025, dengan jumlah responden sebanyak 1.286 orang yang tersebar seluruh Indonesia.
Margin of error survei ini diperkirakan kurang lebih 2,8 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan metode simple random sampling. (Web Waroiw)
