JAKARTA- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengancam mencabut izin praktik dokter spesialis yang dapat bantuan dari pemerintah jika tidak kembali bertugas ke daerah asal.
Pernyataan tersebut disampaikan Menkes dalam pertemuan virtual saat peresmian operasi perdana layanan stroke tingkat lanjut di Rumah Sakit Umum Pusat Ben Mboi, Kupang dikutip Bergelora.com di Jakarta, Selasa (18/11).
“Kalau mereka tidak kembali mengabdi, kami cabut izinnya. Jangan sampai mereka dapat rekomendasi dari NTT, dibiayai NTT, tapi mengabdi di tempat lain. Mereka harus kembali dan bekerja mayoritas waktunya di NTT,” ujar Budi.
Menkes menyoroti banyaknya dokter spesialis muda yang kabur ke kota besar, terutama setelah selesai pendidikan. Menurut dia, banyak dokter yang tidak mau mengabdi di daerah asalnya karena tidak ada tata kelola penempatan yang jelas.
“Setiap 18 bulan, semua dokter akan lari dari NTT kalau tidak ditata dengan baik,” katanya.
Ia meminta Pemerintah Provinsi NTT dan rumah sakit di daerah untuk memastikan adanya pengawasan ketat sejak dokter berangkat belajar hingga kembali bertugas.
Menkes menyatakan telah bertemu dengan Gubernur NTT untuk menyusun mekanisme wajib kerja bagi dokter penerima rekomendasi daerah. “Mereka harus kerja minimal dua atau tiga tahun. Kalau tidak izinnya kami cabut,” ujar Menkes.
Kontrak tersebut, menurut dia, harus dipantau secara berkala, termasuk waktu kepulangan, hambatan, hingga kesiapan fasilitas rumah sakit untuk menampung mereka.
Menkes juga menegur keras praktik tidak sehat di beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit swasta, yang menempatkan dokter spesialis muda dalam posisi tidak menguntungkan.
“Jangan tiru budaya memepet dokter-dokter muda. Mereka nanti susah hidupnya. Pembagian tindakan harus merata, jangan uang saja yang dikejar,” ujarnya.
Ia menegaskan dokter spesialis yang kembali ke NTT harus diberi ruang praktik yang cukup. Dokter muda mesti diberikan ruang yang sama untuk melakukan operasi besar dan berbagai tindakan lain agar pendapatannya layak.
Budi mengatakan telah berdiskusi dengan BPJS Kesehatan dan beberapa rumah sakit swasta—termasuk Siloam—untuk menyusun pola kerja sama agar dokter yang kembali ke NTT memiliki distribusi kerja yang jelas dan berkelanjutan.
“Fokus kita memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, bukan mengejar keuntungan,” ucapnya.
Layanan PET Scan dan Radioterapi
Dilaporkan terpisah, Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (RS Kemenkes) di Jalan Indrapura Surabaya kembali beroperasi setelah sempat vakum usai menjadi fasilitas rujukan saat pandemi COVID-19. Rumah sakit milik pemerintah tersebut kini menghadirkan peralatan mutakhir khusus penanganan operasi jantung dengan menggunakan metode baru.
Sebagai wujud komitmen dalam memperkuat layanan rujukan kesehatan nasional dan mendukung transformasi layanan Kesehatan RS Kemenkes Surabaya meresmikan layanan PET Scan dan Radioterapi.
Peresmian ini sekaligus menandai keberhasilan tindakan bedah jantung Minimal Invasif Bypass Koroner (MICS-CABG) dan Perbaikan Katup Mitral (MV-repair) perdana.
Peresmian yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin bersama jajaran pejabat Kemenkes ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan RS Kemenkes Surabaya sebagai rumah sakit rujukan nasional di wilayah Indonesia Timur.
“Hadirnya RS Kemenkes Surabaya untuk melayani pasien yang di Indonesia Timur, saat ini dua Rumah Sakit pemerintah pusat di wilayah Indonesia ada di Makassar dan Surabaya,” tuturnya dalam sambutan pembukaan RS Kemenkes Surabaya, Senin (17/11/2025).
Menanggapi rujukan pasien yang menjadi kendala sehingga penanganan seringkali terlambat, Menteri Budi mengatakan, bahwa rujukan hanya dilakukan di satu rumah sakit. Dari tempat faskses pertama bisa langsung ke rumah sakit tipe A.
“Pasien dengan kasus jantung membutuhkan pelayananan yang cepat. Jika rumah sakit tipe A mampu melakukan operasi skala besar baiknya langsung di rujuk rumah sakit tipe A tanpa melalui rumah sakit tipe B,” ujarnya.
Kehadiran kombinasi layanan radiasi eksterna dan brakhiterapi ini tidak hanya meningkatkan akses layanan kanker di Jawa Timur melainkan berperan signifikan dalam mengurai antrian panjang radioterapi di kawasan tersebut.
Layanan pertama kali yang dilakukan RS Kemenkes operasi jantung dengan menggunakan layanan Positron Emission Tomography (PET) Scan yang pertama kali diluncurkan di Surabaya dan satu-satunya di Jawa Timur.
“Teknologi ini memungkinkan deteksi dini berbagai kondisi jantung, gangguan saraf, serta kasus kanker dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi,” ujarnya.
Selain untuk deteksi dini, PET Scan juga berperan penting dalam proses staging, restaging, dan pemantauan respons terapi kanker, sehingga penatalaksanaan pasien dapat dilakukan secara lebih terpersonalisasi.
Kehadiran layanan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas diagnosis di Jawa Timur dan sekitarnya. Dengan proses yang lebih cepat, aman, dan akurat, pasien dapat memperoleh penanganan yang tepat waktu tanpa harus bepergian ke luar negeri. (Web Warouw)
