JAKARTA – DPR RI akan menugaskan tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Budaya Republik Indonesia (Kemenbud RI). Tim supervisi ini ditugaskan untuk memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan jika pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani dan hasil rembukan dengan pimpinan DPR RI lainnya.
“Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan DPR lainnya, maka DPR akan membentuk menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah,” kata Dasco dalam keterangannya, Sabtu (5/7/2025).
Dasco menyebut jika tim yang diturunkan terdiri Komisi III DPR RI dan Komisi X DPR RI. Menurutnya, alat kelengkapan dewan yang diterjunkan ke dalam tim itu dipastikan akan bekerja secara profesional.
“Yang terdiri dari Komisi III yang membidangi hukum dan Komisi X yang membidangi pendidikan dan kebudayaan untuk melakukan supervisi penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan,” ucapnya.
Ketua Harian Partai Gerindra itu berharap dengan supervisi ini, penulisan ulang sejarah yang digagas Kemenbud RI tidak lagi menjadi polemik.
“Sehingga hal-hal yang menjadi kontroversi itu akan menjadi perhatian khusus oleh tim ini dalam melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan tim yang dibentuk oleh Kementerian Kebudayaan,” tegas Dasco.
Sudah Mulai Uji Publik
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut DPR telah mulai melakukan uji publik terkait naskah penulisan ulang sejarah nasional. Uji publik, katanya, telah dilakukan dengan melibatkan akademisi dari berbagai universitas.
“Temen-temen DPR juga kemarin sudah mulai di Universitas Andalas, di Undip, dan Universitas Hasanuddin,” kata Fadli Zon di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Sekatan, Jumat (4/7/2025) malam.
Sedangkan pada uji publik dilakukan Kementerian Kebudayaan baru akan dimulai pada bulan ini. Namun, dia belum membeberkan rincian waktunya.
“Segera itu, kalau uji publiknya bulan Juli ini,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Fadli Zon menyampaikan proses uji publik bertujuan agar publik dan komunitas sejarawan dapat memberikan masukan terbuka atas hasil kerja tim akademisi yang menyusun sejarah bangsa dari masa prasejarah hingga era kontemporer. Dia memastikan penulisan ulang sejarah tidak dilakukan dari nol.
“Penulisan ini tidak dimulai dari nol. Sudah ada dasar sebelumnya, tapi perlu diperbarui. Selama 26 tahun terakhir belum ada penambahan signifikan, terutama mencakup era reformasi hingga masa kini,” kata Fadli Zon dilansir Antara, Jumat (4/7).
Ada 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia yang terlibat dalam penulisan ulang sejarah nasional. Dia menyebut prosesnya telah berlangsung selama lebih dari tujuh bulan dengan melibatkan editor umum, editor per jilid, dan tim penulis khusus.
Fadli menilai keterlibatan para akademisi ini menjadi jaminan bahwa sejarah yang disusun bersifat ilmiah dan tidak memuat kepentingan politik. Nantinya, sejarah yang ditulis bukan hanya politik atau konflik, melainkan sejarah utuh yang juga mencakup perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban. (Web Warouw)