JAKARTA- Kemendagri sungguh-sungguh mencermati seluruh dinamika perkembangan yang terjadi dan sangat menghargai berbagai masukan dan mendengar pandangan berbagai elemen bangsa terhadap rencana pengangkatan 2 Perwira tinggi (Pati) Polri sebagai pejabat Gubernur. Dinamika perbedaan pendapat dimaknai sebagai pertanda bahwa demokrasi semakin matang. Hal ini ditegaskan Bahtiar, Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Polpum, Kemendagri kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (29/1)
“Kami tegaskan bahwa hingga saat ini belum ada Keppres tentang pengangkatan 2 perwira Polri menjadi pejabat gubernur. Jadi masih dalam proses penggodokan dan belum ada keputusan apapun. Apalagi masa jabatan Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Jawa Barat belum berakhir, masih lama yaitu 16 Juni 2018. Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Sumatera Utara saat ini masih menjabat hingga berakhir masa jabatannya pada bulan Juni 2018. Karena tidak maju lagi sebagai calon gubernur,” jelasnya.
Menurutnya, inisiatif Menteri Dalam Negeri meminta dukungan personil eselon satu atau yang setara dari berbagai kementerian lembaga antara lain kepada Kemenko Polkam, TNI dan Polri semata-mata didasari pertimbangan bahwa kemendagri memiliki keterbatasan jumlah personil eselon satu (pejabat tinggi madya). Karena ada 17 Pemilihan gubernur dan saat ini masih proses rekruitmen “calon” penjabat gubernur dari lingkungan internal Kemendagri dan dari berbagai kementerian lembaga.
“Setelah lengkap selanjutnya akan diajukan kepada Presiden melalui Mensesneg dan selanjut presiden menunjuk penjabat gubernur adalah eselon satu terbaik yang diharapkan mampu mengawal dan memastikan agar proses pilkada serentak pada 17 provinsi berlangsung aman, damai, tentram dan lancar,” katanya.
Penjabat gubernur tersebut menurutnya harus mampu menjaga stabilitas lokal setempat walau terjadi hiruk pikuk proses pilkada dan pemerintah wajib menjamin bahwa pembangunan dan pelayanan masyarakat diwilayah tersebut tetap berjalan lancar hingga ke pelosok-pelosok tanpa gangguan apapun dan suasana kehidupan masyarakat tetap damai dan harmonis.
“Jadi perlu publik ketahui bahwa saat ini masih dalam proses tahapan rekruitmen. Kontrol publik dan kontrol parlemen saat ini sangat kuat. Jadi setiap kebijakan pasti memperhatikan secara sungguh-sungguh dinamika yang terjadi,” jelasnya.
Bachtiar memastikan, pada saatnya akan ditunjuk eselon satu terbaik yang profesional dan berintegritas untuk ditugaskan menjabat sebagai penjabat gubernur. Siapapun yang terpilih nantinya dari unsur manapun apakah berasal dari ASN , TNI maupun Polri.
“Yakinlah bahwa pilihan tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek dan kriteria serta tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. (Web Warouw)
