JAKARTA- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara menegaskan bahwa dari keputusan Bawaslu RI sudah selayaknya KPU segera menghentikan proses Situng yang bermasalah. Hal ini disampaikannya kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (16/5).
“Dengan merujuk keputusan Bawaslu RI hari ini maka dapat disimpulkan bahwa quick count lembaga survei gugur dan cacat hukum dan situng KPU dipertanyakan kevalidannya, karena sistem input yang salah dan melanggar oleh KPU,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa KPU seharusnya legowo demi kebaikan semua pihak.
“Dengan demikian harapan kami adalah KPU dengan legowo dan bijaksana demi kebaikan semua pihak harus menyetop seluruh proses Situng yang bermasalah ini,” tegasnya.
Ia juga meminta semua lembaga survei harus secara terbuka menyatakan kekeliruan dan memohon maaf pada publik karena cacat administratif.
“Juga harus menyatakan kekeliruannya kepada publik atas proses Quic Count Lembaga Survei yang sudah cacat secara adminitratif dan metodologi ilmiah (keilmuan) serta tidak adanya transparansi pendanaan Quick Count lembaga survei,” ujarnya.
Kumpulkan C1
Sementara itu, lembaga dan komunitas yang tergabung dalam Gerakan Ayo Nyoblos Ayo Pantau mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden melalui aplikasi mikro Kawal Pilpres 2019.
Cara pengawasan tersebut adalah dengan mengirimkan data dan foto (Formulir C1 Plano dan Salinan) hasil penghitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) dari Relawan Pelapor di 34 Provinsi dan Luar Negeri.
“Kepada penyelenggara pemilu (KPU) dan pengawas pemilu (Bawaslu) untuk melibatkan Petugas KPPS serta Pengawas TPS dalam mendokumentasikan Formulir C1 Plano hasil penghitungan suara di hari pemilihan,” demikian Jeirry Sumampow dari Gerakan Ayo Nyoblos Ayo Pantau kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (16/5).
Gerakan Ayo Nyoblos Ayo Pantau menyampaikan evaluasi dan rekomendasi yang bisa dibagikan sebagai wujud tanggung jawab kami kepada publik. Diharapkan hal ini dapat memberikan sumbangsih dalam penyelenggaraan pemilu ke depan sebagai wujud demokrasi bangsa berkualitas.
“Kami merekomendasikan penggunaan Sistem Penghitungan Elektronik (Situng-el) untuk efisiensi waktu dan tenaga,” ujarnya
Ia melaporkan, Per Rabu 15 Mei 2019 pkl. 00 WIB: ada 9.550 Relawan yang telah melaporkan 482.602 data (hasil penghitungan suara dan foto C1 Plano atau Salinan Pilpres 2019) dari 336.445 Tempat Pemungutan Suara/TPS (41,52% dari total TPS secara nasional) baik dalam dan luar negeri, melalui aplikasi mikro Kawal Pilpres 2019 dalam aplikasi PeSankita Indonesia.
Dari total laporan TPS yang masuk, 11,06% data TPS (89.646) sudah diverifikasi oleh Moderator yang berasal dari Relawan Kawal Pilpres 2019 dan masuk dalam tabulasi data.
Beberapa catatan hasil evaluasi Kawal Pilpres 2019 menurutnya menunjukkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pemantau proses pemilu sangat diperlukan untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).
“Kehadiran sebuah sistem pengawasan dan pemantauan, seperti Kawal Pilpres 2019, cukup membantu masyarakat untuk mengawal hasil pemilu, khususnya sebagai data pembanding situng KPU,” katanya.
Ia juga menigingatkan, prinsip terbuka, netral, dan integritas sangat penting dalam mengembangkan sistem pengawasan dan pemantauan hasil pemilu seperti Kawal Pilpres 2019.
Masyarakat perlu diedukasi/sosialisasi tentang pentingnya dokumentasi Formulir C1 Plano dalam proses pengawasan, sehingga dalam pengambilan foto Formulir C1 Plano, perlu dibuatkan standarnya.
“Banyak ditemukan foto Formulir C1 Plano dan Salinan yang tidak utuh, seperti tidak ada tanda tangan Petugas KPPS, pengambilan angle foto yang tidak utuh (terpotong), foto yang tidak jelas (kabur/ buram), data TPS yang tidak jelas atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan data angka,” jelasnya.
Latar Belakang Kawal Pilpres
Awalnya, dimulai dari Gerakan Ayo Nyoblos yang bertujuan membantu masyarakat untuk mempersiapkan diri menyambut Pemilu 2019, sehingga siap menggunakan hak pilihnya serta menjadi pemilih yang cerdas, cermat, menggunakan hati nurani. Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi: pengecekan DPT (Daftar Pemilih Tetap) secara daring, pemilu di luar negeri, pengurusan Form A5 Pindah TPS, pengecekan Dapil (Daerah Pilihan) dan Caleg (Calon Legislatif), cara nyoblos yang sah pada surat suara, cara melapor indikasi tindakan kecurangan, hingga cara memantau pelaksanaan pemilihan pada 17 April 2019.
Gerakan ini dilanjutkan dengan Gerakan Ayo Pantau yang mengajak dan memfasilitasi warga untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan Pemilu 2019.
Khusus pemantauan hasil penghitungan Surat Suara Capres-cawapres, Gerakan Ayo Pantau menghadirkan Program Kawal Pilpres, yang bertujuan mengawal hasil penghitungan suara khusus Pilpres di TPS pada tanggal 17 April 2019. Tiga prinsip program Kawal Pilpres, adalah: Netral, Berintegritas, Terbuka.
Sesuai dengan Prinsip Berintegritas, ada proses yang dilakukan untuk memastikan integritas data yang dilakukan di Kawal Pilpres, yaitu mendapatkan foto Formulir C1 Plano (atau Salinan) dan angka hasil penghitungan pilpres di TPS.
“Kemudian memverifikasi setiap laporan foto dan angka pada Formulir C1 Plano/Salinan oleh Relawan Moderator,” jelas Jeirry Sumampow.
Guna mendukung kinerja Relawan Pelapor dan Moderator, disiapkan aplikasi mikro Kawal Pilpres di dalam aplikasi PeSankita Indonesia versi Android yang merupakan platform aplikasi dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Aplikasi PeSankita adalah produk Indonesia yang dapat diunduh secara gratis di Playstore untuk Android dan Appstore untuk iOS.
Berbagai program dilakukan untuk menyosialisasikan Kawal Pilpres, seperti: pembuatan situs dan akun media sosial Kawal Pilpres 2019, Stan Kawal Pilpres 2019 di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), perekrutan Relawan (Pelapor dan Moderator) di 34 provinsi, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak yangm berkomitmen mendukung Pilpres yang Luber-Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).
Lembaga Pendukung kerja gerakan ini adalah Beneran Indonesia, Forum Keamanan Siber dan Informasi (Formasi), Forum Nasional Perempuan Bhinneka Tunggal Ika, Gema Mathla’ul Anwar, Gerakan Angkatan Muda Indonesia (GAMKI), Gerakan Damai Nusantara, Gerakan Indonesia Kita (GITA), Gerakan Kebangsaan Indonesia (GKI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia (JKLPK), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR), Jaringan Solidaritas NKRI, Komisi Kerasulan Awam KWI, Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Komunitas Indonesia Hari Ini, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), National Character Building Indonesia (NCBI), PARA Syndicate, Pena HAM, Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Sahabat Ansor, TPS & A5 Crisis Center. (Calvin G. Eben-Haezer)
